LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF DEBT AGREEMENT BASED ON THE CIVIL CODE - Decision Number 214/Pdt.G/2024/PN Btm

Sep 11, 2026

Upload by Grenda

Penelitian ini menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, sekaligus mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan nomor putusan 214/Pdt.G/2024/PN Btm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa wanprestasi dapat berupa tidak terpenuhinya kewajiban debitur, keterlambatan pembayaran, atau pemenuhan yang tidak sesuai perjanjian.

LanguageEnglish

CategoryPaper Templates

FormatPDF

Pages9

Reading Time3 min

AccessFree to download

Pendahuluan

Latar Belakang dan Konteks Perjanjian Utang-Piutang

Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dasar Hukum Wanprestasi

Putusan Pengadilan Perkara 214/Pdt.G/2024/PN Btm

EKI T.S. LUMBAN GAOL LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF DEBT AGREEMENT BASED ON THE CIVIL CODE (Decision Number 214/Pdt.G/2024/PN Btm) Eki T. S. Lumban Gaol (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan) [eki.lumbangaol15@gmail.com](eki.lumbangaol15@gmail.com) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjianutang-piutang serta mempertimbangkan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisisterhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, keterlambatan pembayaran, atau pemenuhankewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwatergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Utang-Piutang, KUHPerdata, Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the form of default that occurs in a debt agreement and consider the legal basis and considerations of the judge in the decision of the case. This study uses a normative legal method with an analytical approach to applicable laws and regulations, legal literature, and related court decisions. The results of the study indicate that default in a debt agreement can bein the form of non-fulfillment of obligations by the debtor, late payment, or fulfillment of obligations that are not in accordance with the agreement. In this case, the court decided that the defendant had committed a default and was obliged to fulfill his obligations in accordance with applicable legal provisions. Keywords: Default, Debt Agreement, Civil Code, Court Decision, Legal Certainty. PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali terlibat dalam perjanjian utang-piutang untuk memenuhi kebutuhannya. Perjanjian ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak terjadi wanprestasi, yaitu kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang memiliki implikasi hukum yang serius, seperti kewajiban membayar ganti rugi. Hutang-piutang, juga dikenal sebagai kredit, biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai cara transaksi ekonomi di masyarakat. Misalnya, jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, ia disebut sebagai peminjam. Namun, istilah"kredit" lebih sering digunakan untuk pembelian dan transaksi perbankan yang tidak dibayarsecara tunai. Komponen utama utang, atau kredit, adalah kepercayaan dari pihak kreditur terhadappeminjam sebagai debitur, yang telah memenuhi semua persyaratan dan persyaratan untuk mendapatkankredit. Kreditur percayabahwa peminjam akan membayarutang dalam jangkawaktu yang telah disepakati.1 Pinjam-meminjam uang, atau utang piutang, telah dilakukan sejak lama dalam masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalampembayaran. Seringkali, peristiwa yang terjadiselama pelaksanaan perjanjian utang-piutang menyebabkan utang yang wajib dibayar tidak berjalan sesuai dengan rencana. Debitur dapat dianggap telah melanggar perjanjian utang piutangyang disepakati. Ingkar janji, atau kelalaian merupakan beberapa contoh wanprestasi. Oleh karena itu, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai ketika seseorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Jika debitor tidak memenuhikewajibannya untuk mengembalikan uang kreditur, kreditur akan dirugikan. Karena itu, salah satupihak akan dirugikan, dan pihak yang mengalami kerugian harus memenuhi kewajibannya melaluiganti rugi, seperti yang d

FAQs

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang apa saja yang dibahas?

Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, keterlambatan pembayaran, atau pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Dasar hukum wanprestasi yang disebutkan dalam dokumen apa saja?

Dokumen menyinggung Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata sebagai dasar mengenai kelalaian (lalai) serta penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan.

Apa kesimpulan putusan pengadilan terkait perkara yang dianalisis?

Pengadilan memutuskan bahwa tergugat/termohon melakukan wanprestasi dan wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sep 11, 2026

Upload by Grenda