FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA - Agri Chairunisa Isradjuningtias

Sep 11, 2026

Upload by Himbo

Private law within Indonesia’s civil law system is structured around contract law and commercial law, where parties create self-imposed obligations. At any point, performance may become impossible when an overmacht or force majeure event arises, preventing fulfillment of contractual duties. This article examines the legal standing and role of force majeure in Indonesian contract law, explaining that protection is aimed at the affected party when objective and/or subjective conditions are satisfied.

LanguageEnglish

CategoryGeneral

FormatPDF

Pages23

Reading Time8 min

AccessFree to download

Pendahuluan

Perkembangan Teori Hukum Kontrak

Hukum Kontrak dalam Sistem Civil Law Indonesia

Keterkaitan dengan KUHPerdata (BW) dan Sistematika

Institutiones Justiniasnise dan Corpus Juris Civilis

Pengaturan Force Majeure dalam Hukum Kontrak Indonesia

Tujuan Perlindungan

Syarat Objektif dan/atau Subjektif

Cakupan Keadaan Memaksa (Overmacht)

FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA Agri Chairunisa Isradjuningtias [email:](email: agri_chairunisa@yahoo.com)[ agri_chairunisa@yahoo.com](email: agri_chairunisa@yahoo.com) Abstract Private law in civil law system is generally contains two major sections: contract law and commercial law. In contract law, parties imposed upon themselves certain obligations. Notwithstanding that, parties may at some point lose their ability to meet their obligations due to overmacht/force majeure. This article examine the legal status force majeure in Indonesia contract law. Force Majeure is intended to protect one party from damage arising from non-performance. The existence of which require the fulfillment of one or two conditions, subjective and objective. The Force Majeure clause is regulated in the Civil Law Code and encompasses situations such as fire, flood, earthquake, strom, typhoon (or other natural disaster), loss of electricity, catalisator damage, sabotage, war, invasion, civil war, rebellion, revolution, military coup, terrorist activities, blockade, embargo, labour dispute, strike, and goverment sanctions. Keywords: Force Majeure (Overmacht), Contract Law. Abstrak Hukum perdata dalam sistem civil law memiliki dua bagian yaitu hukum kontrak dan hukum dagang. Hukum kontrak menitikberatkan tanggungjawab sukarela seseorang untuk melakukan sesuatu kewajiban atau dikenal dengan self imposed obligation. Kendati demikian, kewajiban di bawah kontrak bisa jadi tidak dapat dilaksanakan karena munculnya keadaan memaksa atau overmacht. Tulisan ini menelaah kedudukan dan fungsi overmacht/force majeure dalam hukum kontrak Indonesia. Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satupihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif. Pengaturan Force majeure terdapat dalam KUHPerdata dan mencakupsituasi seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan. Kata kunci: Keadaan Memaksa, Hukum Kontrak (Perjanjian) Pendahuluan Perkembangan hukum kontrak diawali pada masa Romawi dengan latarbelakang sumpah yang diucapkan oleh seseorang pada masa itu dianggap sebagaijanji tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Tuhan, pengingkaranterhadap sumpah tersebut merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama Romawi, pendeta-pendeta Romawi diberikan wewenang untuk memberikanhukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaraan, karena sumpah adalahajaran agama.1 Teori hukum kontrak tampak jelas terlihat pada abad sembilan belas dengan teori hukum kontrak klasiknya, terbentuknya teori baru ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai substantive justice. Abad ke-19 para sarjana hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual (individual choice) tidakhanya sebagai suatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan ahli hukum Perancis adalah kontrak itu sendiri. Mereka memiliki kecenderungan mengidentifikasi pilihan tersebut dengan kebebasan, dan kebebasan menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu.2 Hukum kontrak Indonesia saat ini menganut tradisi civil law yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri.3 Bukti lain keterkaitanakan hukum Belanda dengan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang Peri

FAQs

Apa tujuan force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak Indonesia?

Force majeure ditujukan untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya kontrak ketika peristiwa memaksa terjadi.

Syarat apa yang perlu dipenuhi agar ketentuan force majeure dapat digunakan?

Ketentuan ini mensyaratkan terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif sesuai uraian dalam tulisan.

Contoh situasi apa saja yang termasuk dalam force majeure menurut pengaturan yang dibahas?

Teks menyebutkan berbagai keadaan seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai/angin topan, pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, terorisme, blokade/embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi pemerintahan.

Sep 11, 2026

Upload by Himbo