Welfare Analysis of Government Employees with Employment Agreements (PPPK) Before and After Law Number 20 of 2023 - Analisis Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Sep 10, 2026

The paper examines the welfare differences of Indonesian Government Employees with Employment Agreements (PPPK) before and after the enactment of Law Number 20 of 2023. It explains PPPK as a category of Indonesian citizens appointed through work agreements for a limited period, highlighting the fundamental legal relationship distinction from civil servants (PNS) and the differing rights received. The analysis focuses on the expected improvements through changes in salary and pension schemes to address job uncertainty, insufficient benefits, and unclear career paths.

LanguageEnglish

CategoryResearch & Report

FormatPDF

Pages16

Reading Time40 min

AccessFree to download

Introduction

PPPK as an ASN employment agreement category

Welfare challenges before the ASN 2023 Law

Core legal differences between PNS and PPPK

COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 2, Januari-Februari 2024 e-ISSN : 2597-5234 WELFARE ANALYSIS OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH EMPLOYMENT AGREEMENTS (PPPK) BEFORE AND AFTER LAW NUMBER 20 OF 2023 ANALISIS KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 Aulia Zahra1, Meyzia Akilah A.2, Raisya F. Humaira3 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia 1,2,3 [aulia.zahra21@ui.ac.id](aulia.zahra21@ui.ac.id1)[1](aulia.zahra21@ui.ac.id1), [akilahmeyzia@gmail.com](akilahmeyzia@gmail.com2)[2](akilahmeyzia@gmail.com2), [raisyaftrr@gmail.com](raisyaftrr@gmail.com3)[3](raisyaftrr@gmail.com3) ABSTRACT Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) are Indonesian citizens (WNI) who meet certain requirements, who are appointed based on a work agreement for a certain period of time in order to carryout government duties. PPPK is a term that first appeared in 2014 which basically aims to be an effort for ASN management. The fundamental difference between civil servants and PPPKis in the legal relationship. There are also differences in the rights obtained by civil servants and PPPK. After the passing of the ASN 2023 Law (Undang-Undang ASN 2023), there was a major change in the welfare of PPPK. With the enactment of the ASN Law 2023, it is hoped that it can overcome the problems of job uncertainty, lack of benefits, and uncertain career paths faced by PPPK workers. One of the changes regulated in theASN Law 2023 includes changes to the salary and pension scheme to provide certainty for the welfare of PPPK employees. Keywords: Employees with Employment Agreements (PPPK), Welfare, ASN Law 2023. ABSTRAK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK adalah Warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. PPPK merupakan sebuah istilah yang pertama kali muncul ditahun 2014 yang pada dasarnya bertujuan sebagai upaya untuk manajemen ASN. Perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK adalah pada hubungan hukumnya. Terdapat juga perbedaan hak yang didapatkanoleh PNS dan PPPK. Setelah disahkan UU ASN 2023, terjadi perubahan besar dalam kesejahteraan PPPK. Dengan diberlakukannya UU ASN 2023, diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakpastian kerja, kurangnya tunjangan, dan jenjang karir yang tidak menentu yang dihadapi oleh para pekerja PPPK. Salah satu perubahan yang diatur dalam UU ASN 2023 ini mencakup perubahan mengenai skema pemberian gaji dan jaminan pensiun guna memberikan kepastian kesejahteraan pegawai PPPK. Kata Kunci: Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kesejahteraan, Undang-Undang ASN 2023. PENDAHULUAN Pegawai dengan Perjanjian Kerja atau kemudian disebut sebagai PPPKatau PPPK, merupakan sebuah istilah yang pertama kali muncul di tahun 2014, akibat dari pembentukan UU ASN di Tahun 2014 yang pada dasarnya bertujuan sebagai upaya untuk manajemen ASN. Sebelum adanyaistilah PPPK, mereka kerap kali disebutsebagai pegawai tidak tetap atau PTT. Dalam pelaksanaannya, pegawai tidak tetap ini tidak mendapatkan dasar hukum yang jelas, sehingga menyulitkan mereka. Undang-Undang mengenai ASN di tahun 2014 ini kemudian hadir sebagai salah satu upaya untuk mereformasi SDM dankemudian pegawai tidak tetap ini berganti istilah menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja sebagai sebuah reformasi sumber daya manusia dan Undang-Undang ini didalamnya mengatur mengenai “nasib” dari PPPK ini sehingga kemudian terjamin. Undang-Undang ASN Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pemerintahan terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup PegawaiNegeri Sipil (PNS) dan 2024. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 7(5):2860-2875 Pegawai dengan Perjanjian Kerja. SampaiDesember 2021, jumlah PPPK di Indonesia sudah mencapai 50.000 orang, yakni sebesar 50.553. Den

FAQs

What is PPPK and how does it differ from PNS in legal terms?

PPPK refers to Indonesian citizens appointed based on a work agreement for a certain period to carry out government duties. The fundamental difference from PNS lies in the legal relationship: PNS follows a public service duty framework, while PPPK is based on a contractual relationship.

What welfare problems faced by PPPK motivated the changes in Law No. 20 of 2023?

The document highlights job uncertainty, lack of benefits, and unclear career paths faced by PPPK workers before the law took effect.

Which aspects of welfare are expected to improve under the ASN Law 2023?

The law regulates changes to the salary and pension scheme for PPPK, aiming to provide greater certainty and thus improve welfare.

Sep 10, 2026

Uploaded by Chloe Bennett