Hukum Memotong Gaji Pekerja yang Absen atau Terlambat Masuk Kerja

Jul 13, 2026

Menjelaskan hukum memotong gaji pekerja yang absen atau terlambat masuk kerja dalam perspektif syariah. Pemotongan gaji boleh jika telah ada kesepakatan sebelumnya mengenai sanksi dan pemotongan bersifat adil serta proporsional sesuai absensi tanpa uzur syar’i. Jika pemotongan tidak seimbang dan menimbulkan kezaliman, hukumnya haram. Disertakan contoh perhitungan pemotongan dan landasan hadis tentang kepatuhan pada syarat muamalah serta larangan memperkerjakan pekerja lalu tidak memberi upah yang layak.

LanguageIndonesian

CategoryReligion & Spirituality

FormatPDF

Pages6

Reading Time15 min

HUKUM MEMOTONG GAJIPEKERJA YANG ABSENATAU TERLAMBAT MASUK KERJA K. H. MUHAMMAD SHIDDIQ AL-JAWI, S.Si, MSI TANYA: Bagaimanakah hukumnya jika pemberi kerja (perusahaan) memotong gaji pekerjanya yang absen atau terlambat masuk kerja? JAWAB : Hukum memotong gaji pekerja yang absen atau terlambat masuk kerja, boleh dengan 2 (dua) syarat sebagai berikut; Pertama, sudah terdapat kesepakatan lebih dulu antara pekerja dan pemberi kerja mengenai adanya punishment (sanksi) pemotongan gajiitu; Kedua, pemotongan gaji yang dilakukan itu bersifat adil (proporsional), yakni seimbang dengan absennya pekerja tanpa udzur syar’i. (Udzur syar’i adalah alasan (excuse) yang dibenarkan syariah, misalnya pekerja sakit, sedang menjalankan ibadah haji, mengurus keluarga yang sakitatau meninggal dunia, dll) . Berikut ini contoh kasus pemotongan gaji yang dibolehkan syara’. Misalnya terdapat kesepakatan : bahwa gaji seorang karyawan per bulan, untuk 25 hari kerja (sudah dipotong libur 5 hari), sebesar Rp 2, 5 juta rupiah, dengan asumsi gaji per hari = Rp 100 .000 (dalam waktu 8 jam bekerja per satu hari) . Kemudian ada kesepakatan, bahwa jika pekerja absen tanpa udzur syar’i, maka gajinya dipotong Rp 100 .000 untuk setiap hari ketika pekerja itu absentanpa udzur syar’i. Atau ada kesepakatan, jika pekerja terlambat masuk kerja, maka gajinyadipotong sebesar Rp 12 .500 untuk setiap satu jam keterlambatan. (Angka Rp 12 .500 diperoleh dari gaji per hari Rp 100 .000 dibagi 8 jam, makagaji per jam = Rp 100 .000 : 8 = Rp 12 .500) . Jika kesepakatannya demikian, bolehkah terjadi pemotongan gaji? Jawabnya, boleh, karena pemotongan gaji tersebut seimbang (proporsional) dengan absennyapekerja tanpa udzur syar’i. Bolehnya kesepakatan seperti ini didasarkan pada hadis yang membolehkan para pihak dalam berbagai akad muamalah untuk menetapkan syarat-syarat ja’li (yaknisyarat yang disepakati para pihak itu sendiri), selama tidak melanggar syara’, sesuaisabda Rasulullah SAW : اَلْمُ سْ ِلمُ وْ نَ عَلىَ شُرُ وْ طِهِ مْ إِ لا شَرْ طا حَ را مَ حَ لاَل أَوْ أَحَلا حَ راَما “Kaum muslimin [bermuamalah] menurut syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”(HR Abu Dawud & Tirmidzi) . Adapun jika pemotongan gaji itu tidak seimbang dengan absennya pekerja, hukumnya haram. Misalnya, untuk pekerja yang absen 1 hari (tanpa udzur syar’i), maka gajinyadipotong 2 hari (Rp 200 .000, yakni gaji dua hari) . Pemotongan gaji itu haram hukumnya karena terjadi kezaliman yang telahdiharamkan syara’. ([https://islamqa.info/ar/answers/28492](https://islamqa.info/ar/answers/28492)) Pemotong gaji yang zalim tersebut haram hukumnya, sesuai sabda Rasulullah SAW: قَالَ اللّاُ: ثَلاَثَة أَنَا خَصْمُ هُمْ يَوْ مَ القِيَامَ ةِ: رَ جُل أَعْطَى بِي ثُما غَدَرَ ، وَ رَ جُل بَاعَ حُرًّ ا فَأَكَلَ ثَمَ نَهُ، وَ رَ جُل اسْتَأْجَ رَ أَجِ يرا فَاسْتَوْ فَى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِ أَجْرَ هُ “Allah telah berfirman, ‘Ada tiga oran

Jul 13, 2026

Upload by Seraphina