Blueprint Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Tahun 2025–2029

Jul 30, 2026

764

Upload by Patrick

Blueprint Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2025–2029 menjadi panduan strategis nasional untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia melalui pengelolaan tenaga kesehatan yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini membahas bagaimana sumber daya manusia kesehatan (SDMK) menjadi fondasi utama dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Blueprint ini menjelaskan berbagai tantangan utama dalam pengelolaan SDMK Indonesia, terutama terkait jumlah tenaga kesehatan yang belum mencukupi, distribusi yang belum merata antarwilayah, serta kebutuhan peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan. Permasalahan seperti kekurangan dokter umum, dokter spesialis, serta ketimpangan tenaga kesehatan di wilayah tertentu menjadi bagian penting yang dianalisis dalam dokumen strategis ini.

Selain membahas kondisi saat ini, dokumen ini juga menjelaskan arah transformasi SDMK melalui beberapa strategi utama. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dilakukan berbasis data dan kebutuhan nyata wilayah, termasuk pemanfaatan sistem informasi untuk memetakan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara lebih akurat.

Bagian lain membahas penguatan pendidikan dan produksi tenaga kesehatan, termasuk pengembangan pendidikan dokter spesialis, program bantuan pendidikan, serta peran institusi pendidikan kesehatan dalam menghasilkan tenaga yang kompeten dan sesuai kebutuhan nasional. Strategi pemerataan distribusi juga menjadi fokus melalui penugasan khusus, penguatan tenaga kesehatan di wilayah yang kekurangan, serta pengembangan peluang karier tenaga kesehatan.

Dalam menghadapi perkembangan kebutuhan layanan kesehatan, blueprint ini juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu SDMK melalui sistem pembelajaran digital, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan kompetensi profesional. Sistem Learning Management System (LMS) dikembangkan untuk membantu proses pembelajaran tenaga kesehatan menjadi lebih mudah dipantau dan diakses.

Bagi pembaca yang membutuhkan referensi tambahan mengenai dokumen kebijakan dan laporan penelitian, Capitalism's Toxic Assumptions Redefining Next Generation Economics menyediakan contoh dokumen research report dengan struktur analisis yang sistematis.

LanguageIndonesian

CategoryResearch & Report

FormatPDF

Pages323

Reading Time13 h 34 min

AccessFree to download

Ringkasan Eksekutif

Tantangan Utama: Jumlah, Distribusi, Mutu

Jumlah SDMK yang Belum Mencukupi

Distribusi SDMK yang Belum Merata

Mutu SDMK yang Belum Optimal

Ringkasan Eksekutif
Blueprint Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Tahun 2025–
2029 disusun sebagai panduan strategis nasional dalam memperkuat
transformasi sistem kesehatan, khususnya melalui pengelolaan SDMK yang
andal. SDMK merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya layanan
kesehatan yang merata, bermutu, terjangkau, dan berkeadilan. Namun, Indonesia
masih menghadapi berbagai tantangan.
Tantangan utama dalam pengelolaan SDMK di Indonesia mencakup tiga aspek
krusial, yaitu jumlah, distribusi, dan mutu. Ketiga aspek ini saling terkait dan
memerlukan intervensi sistemik untuk mendukung transformasi sistem kesehatan
nasional.
1. Jumlah SDMK yang Belum Mencukupi
● Saat ini terdapat 171.310 dokter umum, dengan rata-rata lulusan
sekitar 12.000 per tahun dari 117 fakultas kedokteran. Berdasarkan
kebutuhan nasional tahun 2025 sebanyak 205.219, sehingga
Indonesia masih kekurangan 33.909 dokter umum.
● Kebutuhan dokter spesialis tahun 2025 diperkirakan mencapai 81.118,
sementara ketersediaan baru 53.407, sehingga terdapat kekurangan
27.711 dokter spesialis.
● Beban kerja dokter spesialis sangat tinggi. Sebagai contoh, seorang
dokter jantung menangani rata-rata 6.054 kasus per tahun, jauh
melampaui batas ideal 1.754 kasus, yang berisiko menurunkan
kualitas layanan dan ketahanan tenaga medis.
● Produksi dokter spesialis masih terbatas, yaitu sekitar 2.700 lulusan
per tahun dari 24 institusi penyelenggara PPDS. Angka ini sangat
tertinggal dibandingkan Amerika Serikat (~41.500/tahun dari 905
rumah sakit) dan Inggris (~12.000/tahun dari 704 rumah sakit). Tanpa
intervensi signifikan, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis
diperkirakan membutuhkan lebih dari 10 tahun.
● Tenaga kesehatan mengalami kekurangan 9.009 tenaga untuk
mengisi kekosongan di 5190 puskesmas. Tenaga kesehatan
dengan kekurangan terbesar pada sanitasi lingkungan, terapis gigi
mulut dan gizi. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan
produksi dan distribusi tenaga kesehatan yang merata.
● Proses adaptasi bagi lulusan luar negeri yang rumit dan
memerlukan biaya menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi
pemanfaatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan luar negeri,
hal ini berdampak pada rendahnya minat lulusan luar negeri untuk
berpraktik di Indonesia.
│3
2. Distribusi SDMK yang Belum Merata
● Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan berdampak langsung pada
akses layanan. Hanya 66% RSUD yang memiliki 7 dokter spesialis
dasar, dan baru 60% Puskesmas yang memenuhi standar 9 jenis
tenaga kesehatan. Ketimpangan paling parah terjadi di wilayah DTPK
dan kabupaten non-perkotaan.
● Ketimpangan ini diperparah oleh distribusi peserta dan institusi
pendidikan spesialis yang tidak merata. Dari total 15.523 peserta
PPDS aktif pada tahun 2024, sebanyak 67% berasal dari Jawa dan
Bali, sementara hanya 1% dari Indonesia Timur dan 2% dari
Kalimantan.
● Selain itu, 50% (12 dari 24) sentra pendidikan PPDS berbasis
universitas juga terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang memperkuat
dominasi wilayah tertentu dalam produksi tenaga spesialis dan
memperlambat pemerataan layanan di seluruh Indonesia.
● Perawat mengalami surplus (+2,11% atau +12.856) dan berpotensi
didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja
internasional sebesar 9.972 permintaan per tahun.
●
3. Mutu SDMK yang Belum Optimal
● Kompetensi dan mutu lulusan masih belum merata, ditandai dengan
disparitas antar institusi pendidikan, sistem resertifikasi yang belum
optimal, serta terbatasnya akses terhadap pelatihan berkelanjutan
untuk menjawab dinamika kebutuhan layanan kesehatan.
● Pendekatan pelatihan yang masih mengandalkan metode
konvensional seperti tatap muka, media cetak, dan administrasi
manual menyebabkan proses peningkatan kompetensi memakan
waktu dan biaya besar, penyelenggara pelatihan hanya terpusat di
kota-kota besar, dengan akses dan cakupan peserta yang
terbatas, serta belum tersedianya data terpusat untuk pemantauan
nasional.
● Pengembangan karier tenaga kesehatan, khususnya Non-ASN dan
pendidik klinis, belum memiliki sistem nasional yang terstandar,
mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan, lemahnya motivasi, dan
rendahnya retensi, terutama di wilayah DTPK dan fasilitas nonpemerintah.
● Sistem registrasi dan resertifikasi masih bersifat terfragmentasi,
bergantung pada organisasi profesi, dan belum terintegrasi dengan
sistem perizinan praktik. Hal ini melemahkan akuntabilitas dan
konsistensi dalam pembinaan tenaga kesehatan.
● Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDMK belum berjalan
optimal, terlihat dari lemahnya regulasi di tingkat daerah, minimnya
pengawasan terhadap kesejahteraan dan kinerja tenaga kesehatan,
serta belum adanya instrumen nasional yang terintegrasi untuk
monitoring dan evaluasi mutu secara menyeluruh.
│4
Sebagai respons atas berbagai tantangan utama, pemerintah menetapkan
agenda transformasi SDMK yang berlandaskan pada Undang-Undang Kesehatan
Nomor 17 Tahun 2023, yang dirancang sebagai payung hukum utama untuk
mendukung pelaksanaan transformasi tersebut. Adapun fokus transformasi
SDMK meliputi:
1. Perencanaan SDMK berbasis data dan kebutuhan riil
● Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK melalui pendekatan
wilayah berdasarkan epidemiologis dan jumlah penduduk hingga
kabupaten/kota/provinsi/nasional yang diproyeksikan 10 tahun ke
depan, guna memastikan ketersediaan SDMK yang tepat jumlah, jenis,
dan sebarannya.
● Pemetaaan perencanaan kebutuhan SDMK melalui pendekatan
institusi berdasarkan standar layanan dan jumlah sasaran pelayanan
yang selaras dengan perencanaan pendekatan wilayah.
● Pemanfaatan sistem informasi SatuSehat SDMK melalui Dashboard
Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menyajikan
pemetaan kebutuhan SDMK berdasarkan epidemiologis, distribusi
penduduk, dan jenis layanan yang dapat diakses oleh publik untuk
digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
2. Produksi SDMK yang adaptif dan terencana
● Pendidikan Dokter Spesialis menjadi bagian dari transformasi
pendidikan tenaga medis yang dilaksanakan melalui skema pendidikan
ganda berbasis universitas dan rumah sakit. Sejak awal, pendidikan
dokter spesialis RSPPU sudah memetakan wilayah penempatan pasca
pendidikan. Sehingga, lulusan pendidikan dokter spesialis berbasis
rumah sakit langsung diberdayakan pada wilayah yang kosong atau
kekurangan dokter spesialis.
● Program bantuan biaya pendidikan sebagai upaya mendukung
ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di berbagai wilayah,
termasuk DTPK. Kemenkes berkomitmen menyediakan program
beasiswa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan terdiri dari
beasiswa dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspesialis,
dokter gigi spesialis dan subspesialis, dan SDM Kesehatan (perawat,
bidan, gizi, kesehatan masyarakat, dan lainnya).
● Poltekkes Kemenkes sebagai institusi pendidikan tinggi yang
menyelenggarakan program vokasi dan profesi di bidang kesehatan,
memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang
berkualitas, kompeten, dan berdaya saing global. Selain berkontribusi
pada peningkatan jumlah tenaga kesehatan, keberadaan 38 Poltekkes
Kemenkes yang tersebar di berbagai wilayah juga memastikan
pemerataan dan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pelayanan kesehatan nasional. Program studi yang
ditawarkan di Poltekkes Kemenkes dirancang berdasarkan kebutuhan
riil (supply & demand) tenaga kesehatan, termasuk untuk mengisi
│5
formasi tenaga kesehatan yang masih langka dan tenaga kesehatan
terspesialisasi.
3. Distribusi dan pendayagunaan yang berkeadilan dan berkelanjutan
● Pengadaan ASN Jabatan Fungsional bidang Kesehatan (JFK),
kebutuhan pengadaan ASN JFK terintegrasi dengan sistem
perencanaan kebutuhan milik Kementerian Kesehatan sebagai upaya
pengadaan yang lebih tepat.
● Penugasan Khusus dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan, dan
dapat diduplikasi oleh Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. Penugasan
Khusus oleh Pemda ditargetkan dapat mengisi hingga 47%
kekosongan, dan membutuhkan dukungan dari KemenPAN-RB,
Kemendagri, dan Kemenkeu.
● Pendayagunaan WNA dan WNI LLN mendukung pemenuhan,
pemerataan, dan alih iptek. Proses adaptasi disusun lebih sederhana,
transparan, dan tanpa dipungut biaya, dengan evaluasi kompetensi
oleh Komite serta pelaksanaan adaptasi di Fasyankes dipersingkat
menjadi satu tahun.
● Pendayagunaan WNI ke Luar Negeri merupakan upaya
pemanfaatan, pengembangan karier, dan peningkatan kompetensi
yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara kebutuhan tenaga kesehatan di dalam negeri
dan peluang kerja di luar negeri.
● Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi merupakan upaya
pemantapan, pemahiran, dan pemandirian lulusan sebelum
melaksanakan praktik keprofesian. Penempatan dapat dilakukan di
Fasyankes yang mengalami kekosongan tenaga dengan
pendampingan oleh dokter/dokter gigi dari wahana terdekat dalam satu
kelompok wahana penempatan.
4. Peningkatan mutu SDMK
● Sistem pelatihan digital (Learning Management System/LMS)
dikembangkan untuk memfasilitasi, mengelola, dan melacak
pembelajaran tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sistem ini
memungkinkan kegiatan pembelajaran langsung tercatat tanpa proses
administrasi yang rumit, serta memudahkan pencarian pelatihan yang
relevan.
● Peningkatan Mutu SDMK melalui program fellowship dengan
mendorong peningkatan jenis fellowship sesuai kebutuhan, jumlah
institusi penyelenggara di dalam dan luar negeri, kuota peserta didik,
serta keikutsertaan dokter spesialis mengikuti program fellowship

FAQs

Apa tujuan utama Blueprint Pengelolaan SDMK 2025–2029?

Blueprint ini menjadi panduan strategis nasional untuk memperkuat transformasi sistem kesehatan melalui pengelolaan SDMK yang andal, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Apa saja tiga tantangan krusial dalam pengelolaan SDMK menurut ringkasan eksekutif?

Tiga tantangan utama adalah jumlah SDMK yang belum mencukupi, distribusi yang belum merata, dan mutu SDMK yang belum optimal.

Bagaimana gambaran masalah kekurangan SDMK (contoh dokter umum dan spesialis)?

Indonesia masih kekurangan dokter umum dibanding kebutuhan nasional 2025, serta juga menghadapi kekurangan dokter spesialis karena produksi yang terbatas dan beban kerja yang tinggi pada praktik layanan.

Jul 30, 2026

764

Upload by Patrick