SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA DAN PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2014 - TENTANG PEGAWAI KONTRAK IAIN SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Sep 11, 2026

Unggah oleh Pentious

Penelitian ini menelaah kedudukan hukum antara Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Peraturan Rektor IAIN Surakarta Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pegawai Kontrak IAIN Surakarta, ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta akibat hukumnya. Sinkronisasi ketentuan dikaji melalui Stufenbau Theory untuk menilai kesesuaian peraturan rektor dengan rezim hukum ASN. Penilaian akibat hukum kontrak menggunakan teori validitas perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Hasil menunjukkan ketidaksesuaian banyak substansi kontrak dan regulasi dengan UU ASN, sehingga surat perjanjian dipandang tidak memenuhi syarat objektif dan dinyatakan batal demi hukum (null and void).

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman21

Waktu Membaca7 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

DINAMIKA HUKUM Volume 10, No. 2, Jul 19

PENDAHULUAN

Latar belakang kebutuhan pegawai non-PNS dan moratorium pengangkatan PNS

Pengangkatan pegawai kontrak di IAIN Surakarta dan dasar regulasinya

DINAMIKA HUKUM Volume 10, No.2, Jul 19 SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA DAN PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PEGAWAI KONTRAK IAIN SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ARYANI NPM : ABSTRACT The study aims to determine the legal position between the Employment Contract Agreement and The Rector of Surakarta State Islamic Institute Regulation Number 51 of 2014 concerning Contract Employees of IAIN Surakarta viewed from the perspective of Law Number 5 of 2014 concerning Civil Servants and their legal consequences. The review of synchronization law uses Stufenbau Theory (Theory of The Pyramid of Law) to find out wether the Rector’c Regulation on Contract Employees of IAIN Surakarta isin accordance with the Civil Servants Law or not. Meanwhile, the theory of the validity of the agreement is used to find out the legal consequences of the IAIN Surakarta’s Working Contract Agreement, as stipulated in the Article 1320 of the Civil Code. This research is descriptive analytical legal (doctrinal) research which describes the contents of the Work Contract and Regulatory Agreement of the Rector of the Surakarta State Islamic Institute Number 51 of 2014 concerning IAIN Contract Employees. Furthermore, it reviews the level off synchronization with the Civil Servants Law using secondary data which is strengthened by primary legal materials in the form of other relevant laws and regulations. The results show that there are many statements in the Work Contract and Regulations of the Rector of the Surakarta State Islamic Institute Number 51 of 2014 concerning Surakarta IAIN Contract Employees which are not in accordance with the regulation of the Civil Sevants Law. Whereas, the Contract of Work Agreement does not meet the legal requirements of the agreement. The inconsistency of the provisions of the Civil Sevants Law brings legal consequences, namely the Rector Regulation of the Surakarta State Islamic Institute Number 51 of 2014 concerning Contract Employees of IAIN Surakarta must be revised. Then, by not fulfilling the legal objective conditions of the agreement, the Letter of Agreement of Work Contract is null and void, deemed that there is considered that was never any agreement . Keywords: Contract Employees, Agreements, Civil Servants Law DINAMIKA HUKUM Volume 10, No.2, Jul 19 PENDAHULUAN Diperkirakan jumlah populasi usia kerja di Indonesia pada tahun 2016 lebih dari 189 juta jiwa (ILO, 2017) . Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2018, jumlah penduduk bekerja sebanyak 127,07 juta jiwa. Jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan dari penduduk Indonesia yang bekerja di berbagai sektor, baik yang bekerjadengan berusaha sendiri (temasuk di dalamnya pengusaha dan wiraswasta), bekerja pada perusahaan swasta, maupun bekerja pada sektor birokrasi. SDM pada birokrasi diinvestarisasikan dalam bentuk pegawaipemerintah, yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang bekerja padainstansi pemerintah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Didalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memiliki wewenang, baik secara terikat maupun wewenang bebas (Sadjijono, 2011: 59) . Wewenangpemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek, termasuk di dalamnya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non-PNS. Pengangkatan pegawai non-PNS bertujuan untuk membantu kinerja PNS. Di beberapa instansi pemerintah, PNS mengalami kewalahan dalan menjalankan perannya dalam bidang pelayanan publik yang sangat berhubungan langsung dengan masyarakat. Terlebih beberapa tahun yang lalupemerintah mengeluarkan kebijakan berupa moratorium pengangkatan PNS. Kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS diputuskan oleh pemerintah pada tahun 2014. Alasan pemerintah ketika itu DINAMIKA HUKUM Volume 10, No.2, Jul 19 lantaran jumlah PNS telah mencapai kurang lebih 4.517.

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian mengenai perjanjian kontrak kerja dan Peraturan Rektor IAIN Surakarta Nomor 51 Tahun 2014?

Menentukan kedudukan hukum serta akibat hukum antara Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Peraturan Rektor tersebut jika ditinjau dari UU Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014).

Bagaimana metode sinkronisasi hukum digunakan dalam penelitian ini?

Sinkronisasi dinilai dengan Stufenbau Theory untuk memeriksa apakah Peraturan Rektor tentang Pegawai Kontrak IAIN Surakarta sesuai dengan ketentuan dalam UU ASN.

Apa hasil utama penelitian terkait kesesuaian peraturan dan kontrak dengan UU Aparatur Sipil Negara?

Banyak ketentuan dalam Surat Perjanjian dan Peraturan Rektor tidak sesuai dengan UU ASN, dan kontrak tidak memenuhi syarat sah perjanjian sehingga dinyatakan null dan void.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Pentious