Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)

Sep 10, 2026

Diunggah oleh Margaret

Penelitian ini membahas prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara beserta bentuk perlindungan hukumnya. Analisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan serta lapangan. Hasil menunjukkan PHK sebagai pengakhiran hubungan kerja yang menghapus hak dan kewajiban para pihak melalui pemberitahuan, konsultasi, penyelesaian hak karyawan, administrasi, dan dokumentasi, namun pelaksanaannya di PMI Aceh Utara tidak sesuai prosedur serta melanggar ketentuan hukum.

BahasaIndonesian

KategoriFormulir

FormatPDF

Halaman18

Waktu Membaca6 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Latar belakang dan definisi pekerja/buruh

Jaminan perlindungan dalam ketenagakerjaan

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) E-ISSN: 2798-8457 Vol. 8, No 2, (April) 2025 PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA Tiara Fakultas Hukum Universitas Malikussalehe-mail : [tiara.210510012@mhs.unimal.ac.id](tiara.210510012@mhs.unimal.ac.id) Malahayati Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh[e-mail:](e-mail: malahayati@unimal.ac.id)[ ](e-mail: malahayati@unimal.ac.id)[malahayati@unimal.ac.id](e-mail: malahayati@unimal.ac.id) Muammar Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh[e-mail:](e-mail: Muammar.30@unimal.ac.id)[ ](e-mail: Muammar.30@unimal.ac.id)[Muammar.30@unimal.ac.id](e-mail: Muammar.30@unimal.ac.id) Abstrak Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 . Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 mewajibkan perusahaan membayar pesangon sebagai penghargaan masa kerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK) . Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur PHKterhadap karyawan PMI Aceh Utara dan bentuk perlindungan hukumnya, dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari bahanhukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, lalu dianalisis melalui tahappengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang menghapus hak dan kewajiban para pihak, meliputi pemberitahuan, konsultasi, penyelesaian hak-hak karyawan, administrasi, dandokumentasi. Namun, PHK di PMI Aceh Utara tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuanhukum, dengan berbagai bentuk perlindungan hukum yang diabaikan, sehingga menunjukkan ketidaksesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Karyawan, Palang Merah Indonesia Abstract A worker or laborer is any person who works for wages or other forms of compensation, as stipulated in Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 151 paragraph (1) of Law Number 6 of 2023 requires companies to pay severance pay asa token of appreciation for years of service when terminating employment. This study aims to examine the termination of employment procedures for employees of the Indonesian Red Cross (PMI) in North Aceh and the forms of legal protection available to them, using an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through library research and field research, then analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion-drawing stages. The findings show that termination of employment is the ending of a working relationship between an employee and an employer, thereby ending the rights and obligations between them. This process involves notification of termination, consultation, settlement of employee rights, administrative procedures, and documentation. However, in practice, the termination of employment at PMINorth Aceh did not comply with established procedures and violated applicable laws, with Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussalehe-ISSN: 2798-8457 | Online Access: [https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/](https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/) PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA Tiara, Malahayati, Muammar Vol. 8, No. 2,(April) 2025 multiple forms of legal protection disregarded, indicating non-compliance with existing regulations. Key Words: Termination of Employment, Employees, Indonesian Red Cross. 1. PENDAHULUAN Manusia adalah makhluk hidup dengan berbagai tuntutan yang harusdipenuhi agar dapat bertahan hidup. Manusia harus bekerja untuk memenuhituntutan tersebut karena merupakan hak asasi manusia dan tidak dapat diingkari karena merupakan hak seseorang. Manusia tidak dapat hidup berdampingan dengan orang lain dalam ke

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan pekerja atau buruh dalam penelitian ini?

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang dikutip pada bagian pendahuluan.

Bagaimana prosedur PHK menurut hasil penelitian?

PHK dipaparkan sebagai pengakhiran hubungan kerja yang menghapus hak dan kewajiban para pihak, meliputi pemberitahuan, konsultasi, penyelesaian hak-hak karyawan, administrasi, dan dokumentasi.

Apa temuan utama terkait PHK di PMI Kabupaten Aceh Utara?

Pelaksanaan PHK di PMI Kabupaten Aceh Utara tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum, dengan bentuk perlindungan hukum yang diabaikan.

Sep 10, 2026

Diunggah oleh Margaret