Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2018 - Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan

Sep 11, 2026

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2018 menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan pada kantor kecamatan guna mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Regulasi ini berpedoman pada ketentuan nasional penyusunan SOP serta diarahkan untuk mewujudkan pelayanan prima. Dalam ketentuan umum, dokumen ini mendefinisikan unsur terkait kecamatan dan SOP administrasi pemerintahan. SOP yang diatur mencakup pengelolaan surat masuk/keluar, pengadministrasian kepegawaian, serta penyusunan berbagai usulan dan keputusan pemerintahan.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca3 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Definisi

Standar Operasional Prosedur

SOP prosedur pendisposisian surat-surat masuk

SOP prosedur pengagendaan surat-surat keluar

SOP prosedur penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) dan nominatif PNS

SOP prosedur penyusunan bezaeting PNS

SOP prosedur penyusunan rekapitulasi absen pegawai

SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan pangkat PNS

SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) PNS

SOP prosedur pembuatan SKP dan prilaku kerja PNS

SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pembagian tugas personil

SOP prosedur pembuatan surat permohonan pindah PNS

SOP prosedur pembuatan bahan usulan perubahan status CPNS menjadi PNS

# BUPATI SOLOK SELATANPROVINSI SUMATERA BARATPERATURAN BUPATI SOLOK SELATANNOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG # STANDAR OPERASIONAL PROSEDURADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA KECAMATANKABUPATEN SOLOK SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN, Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedurAdministrasi Pemerintahan,yangmengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaanReformasi dan Birokrasi setiap Instansi Pemerintahanwajib untuk menyusun Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing-masing;; b. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahanyang baik,serta untuk mewujudkan pelayana prima diKecamatan perlu dilakukan sesuai dengan StandarOperasional Prosedur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b perlu menetapkan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan padaKantor Kecamatan Kabupaten Solok Selatan,denganPeraturan Bupati; 人 Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Dharmasraya,Kabupaten SolokSelatan dan Kabupaten Pasaman Barat di ProvinsiSumatera Barat(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 153,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 乎 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasiBirokrasiRepublik Indonesia Nomor35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur; 9.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun2016 Nomor 15); 10.Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas DanFungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;(Berita DaerahKabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONALPROSEDURADMINISTRASIPEMERINTAHAN PADAKECAMATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN BABIKETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah KabupatenSolok Selatan; 3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Solok Selatan; 5. Kecamatan ad

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2018?

Peraturan ini menetapkan SOP administrasi pemerintahan pada kantor kecamatan untuk mendukung reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan prima.

Apa yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam peraturan ini?

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, termasuk bagaimana dan kapan dilakukan, serta oleh siapa dilakukan.

SOP apa saja yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan pada kecamatan?

Peraturan mengatur SOP antara lain pendisposisian surat masuk, pengagendaan surat keluar, pengelolaan administrasi kepegawaian (DUK, nominatif, bezaeting, rekap absensi), pembuatan usulan kenaikan pangkat dan KGB, penyusunan SKP dan perilaku kerja, serta pembuatan surat permohonan pindah dan usulan perubahan status CPNS menjadi PNS.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Taylor Morgan