Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Sep 11, 2026

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2017 menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Regulasi ini disusun untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup didasarkan pada kewenangan dan rujukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, serta standar dan tata cara administrasi anggaran.

BahasaIndonesian

KategoriUmum

FormatPDF

Halaman47

Waktu Membaca16 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Dasar pertimbangan perlunya petunjuk teknis APBD

Mengingat

Rujukan undang-undang dan peraturan pemerintah

Rujukan peraturan menteri dan peraturan presiden

Menetapkan

Keputusan tentang petunjuk teknis pelaksanaan APBD

Pasal 1

Ketentuan pemberlakuan dan penetapan

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 33 TAHUN 2017 T E N T A N G PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN, Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuaidengan ketentuan yang berlaku, maka setiap unsur pelaksana kegiatan perlu dibekali dengan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan Anggaran satuan kerja yang baku, berupa buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peratura Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang..... 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang..... 10.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republi

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017?

Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku melalui petunjuk teknis dan pedoman APBD yang baku.

Ruang lingkup dokumen ini mengatur apa?

Dokumen ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman, sebagai pedoman penyelenggaraan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

Landasan hukum apa yang digunakan sebagai dasar pengaturan?

Peraturan ini merujuk berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan menteri yang terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sep 11, 2026

Unggah oleh วิน