Reformasi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia - Pedoman terhadap Kebijakan dan Masalah Hukum sekitar Rancangan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sep 11, 2026

Reformasi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia menyajikan pedoman terarah mengenai kebijakan dan isu-isu hukum terkait Rancangan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Materi menelusuri latar belakang sejarah mekanisme resolusi perselisihan industrial, termasuk studi kasus yang mendukung pemahaman rancangan aturan dan kelembagaannya. Publikasi ini berfokus pada analisis problem serta pertanyaan seputar peraturan dan kebijakan, guna membantu pembuat kebijakan dan praktisi hubungan industrial merumuskan kritik dan dukungan bagi aturan baru.

BahasaIndonesian

KategoriUmum

FormatPDF

Halaman108

Waktu Membaca38 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Kata Pengantar

Latar belakang reformasi dan konteks ILO

Tujuan publikasi dan manfaat analisis

Ucapan apresiasi kepada penulis

Tanggal dan pihak penandatangan

Prakata

Tujuan makalah dan audiens

Sudut pandang penulisan dan ruang lingkup

REFORMASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI INDONESIA Pedoman terhadap Kebijakan dan Masalah Hukum sekitar Rancangan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial COLIN FENWICK TIM LINDSEY LUKE ARNOLD Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2002 Pertama terbit tahun 2002 Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia ( Universal Copyright Convention). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untukmendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui Kantor ILO di Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut. | ILO
Reformasi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia
Pedoman terhadap Kebijakan dan Masalah Hukum sekitar Rancangan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2002
ISBN 92-2- | | --- | | Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-bangsa, pencantuman informasi dalam publikasipublikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.
Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentukkontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasiopini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.
Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atauproses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.
Publikasi-punlikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalur buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILOdengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILOdi Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada
alamat tersebut, atau melalui [e-mail: ](e-mail: pubvente@ilo.org)[pubvente@ilo.org](e-mail: pubvente@ilo.org) ; [jakarta@ilo.org](jakarta@ilo.org)
[Kunjungi website kami: ](Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns)[www.ilo.org/publns](Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns) ; [www.un.or.id/ilo](www.un.or.id/ilo) | Dicetak di Jakarta, Indonesia KATA PENGANTAR Program Reformasi Undang-undang Perburuhandi Indonesia telah diluncurkan sejak tahun 1998 sesaat setelah mengikuti Konvensi ILO nomor 87 di tahun yang sama tentang kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi, seiring dengan gerakan reformasi Indonesia yang menyangkut tiga hal utama, yaituAkta/UU Serikat Buruh, Undang-undang Pembinaan dan Perlindungan Buruh dan Undangundang Perlindungan Pengembangan Tenaga kerja. Undang-undang Serikat Buruh yang baru (UUNo. 21/2000) telah diselesaikan padatahun 2000. Dua undang-undang lainnya diharapkan selesai sebelum akhirtahun 2002. ILO melalui ILO/USA Declaration Project in Indonesia telah membuktikan usahanya dalam suatu pap

Pertanyaan Umum

Publikasi ini membahas apa tentang penyelesaian perselisihan perburuhan?

Publikasi ini memberikan pedoman kebijakan dan mengulas masalah hukum yang terkait RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk mekanisme resolusi perselisihan industrial dan kelembagaannya.

Bagaimana tulisan ini membantu pembuat kebijakan dan praktisi hubungan industrial?

Tulisan ini menyediakan analisis yang diharapkan menjembatani pembuat kebijakan dan praktisi, sehingga mereka dapat menyusun kritik membangun dan mendukung aturan baru penyelesaian perselisihan.

Mengapa makalah ini disusun dan siapa audiens yang dituju?

Makalah ini disusun oleh Asian Law Group Pty Ltd untuk ILO Jakarta sebagai makalah diskusi dan pedoman dasar bagi pengacara dan orang awam dalam memahami kebijakan serta masalah hukum yang ditimbulkan oleh RUU yang sedang dibahas di DPR.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Chloe Bennett