TENTANG PROSEDUR PELAPORAN - LAPORAN HARIAN, LAPORAN MINGGUAN DAN LAPORAN BULANAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Sep 11, 2026

Unggah oleh Mali

Dokumen ini menyusun pedoman prosedur pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan maupun preservasi jalan dan jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai APBN. Ruang lingkup mencakup penyusunan Laporan Harian, Laporan Mingguan, serta Laporan Bulanan. Dokumen menguraikan tujuan pemberian persepsi yang sama bagi pelaku dan pemenuhan ketentuan peraturan, menetapkan acuan regulasi, serta memuat definisi para pihak seperti Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen. Selain itu, terdapat ketentuan umum dan rincian prosedur pembuatan tiap jenis laporan.

BahasaIndonesian

KategoriUmum

FormatPDF

Halaman25

Waktu Membaca9 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi

1. Ruang Lingkup

2. Tujuan

3. Acuan

4. Definisi

4.1 Penyedia

4.2 Pejabat Pembuat Komitmen

4.3 Direksi Pekerjaan

4.4 Direksi Lapangan

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.2 Rincian Prosedur Pembuatan Laporan Harian

5.3 Rincian Prosedur Pembuatan Laporan Mingguan

5.4 Rincian Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan

6. Kondisi Khusus

7. Bagan Alir

7.1 Bagan Alir Laporan Harian

7.2 Bagan Alir Laporan Mingguan

7.3 Bagan Alir Laporan Bulanan

8. Bukti Kerja

9. Lampiran

DAFTAR ISI Daftar Isi i Sejarah Dokumen iii Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi iv 1. Ruang Lingkup 1 2. Tujuan 1 3. Acuan 1 4. Definisi 2 4.1 Penyedia 2 4.2 Pejabat Pembuat Komitmen 2 4.3 Direksi Pekerjaan 2 4.4 Direksi Lapangan 2 4.5 Direksi Teknis 2 5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur 2 5.1 Ketentuan Umum 2 5.1.1 Jenis Pelaporan 2 5.1.2 Laporan Kegiatan Proyek Menjadi Dokumen Legal 3 5.1.3 Hasil Pemeriksaan Pekerjaan 3 5.1.4 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 3 5.1.5 Konten Laporan Harian 3 5.1.6 Pihak Yang Membuat Laporan Harian 4 5.1.7 Konten Laporan Mingguan 4 5.1.8 Konten Laporan Bulanan 4 5.1.9 Perekaman Lain Kegiatan Pelaksanaan 4 5.1.10 Laporan Progres Kegiatan Fisik Adalah Menyangkut Investasi 4 Pemerintah Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5.1.11 Membandingkan Progres Realisasi Dengan Progres Rencana 4 Dalam Kontrak Untuk Tindakan Turun Tangan 5.2 Rincian Prosedur Pembuatan Laporan Harian 5 5.3 Rincian Prosedur Pembuatan Laporan Mingguan 6 5.4 Rincian Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan 7 6. Kondisi Khusus 8 7. Bagan Alir 9 7.1 Bagan Alir Laporan Harian 9 7.2 Bagan Alir Laporan Mingguan 10 7.3 Bagan Alir Laporan Bulanan 11 8. Bukti Kerja 12 9. Lampiran 12 SEJARAH DOKUMEN | TANGGAL | CATATAN PERUBAHAN | KETERANGAN | | --- | --- | --- | | | | | DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI | No. Distribusi | Unit Penerima Dokumen | Notasi | | --- | --- | --- | | 001 | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga | SET | | 002 | Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan | PJJ | | 003 | Direktorat Pembangunan Jalan | PAJ | | 004 | Direktorat Preservasi Jalan | PEJ | | 005 | Direktorat Jembatan | JEM | | 006 | Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah | JBHFJD | | 007 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I | BPJN I | | 008 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II | BBPJN II | | 009 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III | BPJN III | | 010 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV | BPJN IV | | 011 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V | BBPJN V | | 012 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI | BBPJN VI | | 013 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII | BBPJN VII | | 014 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII | BBPJN VIII | | 015 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX | BPJN IX | | 016 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X | BPJN X | | 017 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI | BBPJN XI | | 018 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII | BPJN XII | | 019 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII | BBPJN XIII | | 020 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV | BPJN XIV | | 021 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV | BPJN XV | | 022 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI | BPJN XVI | | 023 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII | BPJN XVII | | 024 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII | BBPJN XVIII | | 025 | Balai Jembatan Khusus dan Terowongan | BJKT | Catatan : Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomorandistribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya. 1. Ruang Lingkup Ruang Lingkup prosedur ini mencakup tata cara menyusun Pelaporan bagi pelaksanaan kegiatan Konstruksi baik Pembangunan maupun Preservasi Jalan dan Jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN, yang meliputi Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan. 2. Tujuan Memberikan petunjuk/pedoman di dalam proses penyusunan Pelaporan agar diperoleh persepsi yang sama bagi pelaku kegiatan dengan pelaksanaannya serta untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan perundangan-undangan. 3. Acuan 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

Pertanyaan Umum

Apa ruang lingkup prosedur pelaporan dalam dokumen ini?

Ruang lingkup mencakup tata cara menyusun pelaporan bagi pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan maupun preservasi jalan dan jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai APBN, meliputi laporan harian, mingguan, dan bulanan.

Apa tujuan penyusunan pelaporan menurut dokumen ini?

Memberikan petunjuk/pedoman agar pelaku kegiatan memperoleh persepsi yang sama dengan pelaksanaannya, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.

Siapa yang dimaksud Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?

Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan atau melaksanakan pekerjaan konstruksi. PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Mali