Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat - Nomor 153 Tahun 2026 - tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sep 11, 2026

Unggah oleh Dipper

Keputusan Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Barat dengan dasar kewajiban penyelenggara layanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Keputusan ini dipersiapkan setelah forum konsultasi publik tanggal 27 November 2025 dan mengganti standar sebelumnya. Dokumen memuat pertimbangan hukum serta ketentuan umum yang mendefinisikan Pelayanan Statistik Terpadu, Standar Pelayanan Statistik Terpadu, Pelayanan Publik, dan Masyarakat sebagai penerima manfaat.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman24

Waktu Membaca8 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

Mengingat

Memutuskan

Lampiran

I. KETENTUAN UMUM

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 153 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; b. bahwa berdasarkan hasil forum konsultasi publik Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 November 2025 sehingga Standar Pelayanan Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam hurufa dan hurufb perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauandan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234); 11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952); 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676); 13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang PerubahanAtas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Nomor 153 Tahun 2026?

Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Barat.

Apa dasar pertimbangan perubahan standar pelayanan statistik terpadu?

Perubahan standar dilakukan berdasarkan hasil forum konsultasi publik Standar Pelayanan Statistik Terpadu pada tanggal 27 November 2025.

Apa definisi Pelayanan Statistik Terpadu dalam dokumen?

Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Dipper