Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara - Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Sep 11, 2026

Unggah oleh Grenda

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu agar penyelenggaraan layanan statistik selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Keputusan ini dirumuskan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan berbagai regulasi terkait statistik, perpustakaan, keterbukaan informasi, serta pedoman standar pelayanan publik. Standar diatur sebagai tolok ukur pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman30

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Pengertian Pelayanan Statistik Terpadu

Pengertian Standar Pelayanan Statistik Terpadu

Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian Masyarakat

Pengertian Maklumat Pelayanan

Pengertian Pelaksana

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 0212001/7400 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara sudahtidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dankebutuhan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publikwajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 13.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705); 14.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429) . MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERP

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan Pelayanan Statistik Terpadu dalam keputusan ini?

Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu tim kerja sebagai penanggungjawab.

Apa fungsi Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang ditetapkan?

Standar Pelayanan Statistik Terpadu berfungsi sebagai tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, sebagai kewajiban dan komitmen dalam pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Siapa yang dimaksud dengan Masyarakat sebagai penerima manfaat?

Masyarakat mencakup seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, secara langsung maupun tidak langsung.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Grenda