IMPLEMENTASI PERDA NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL - (SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Sep 11, 2026

Unggah oleh Grenda

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses penerbitannya. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Muara Jawa dan tempat usaha pengusaha setempat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan data kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi penerbitan berjalan baik melalui SOP, namun terdapat kendala disposisi serta ketidakkonsistenan ketepatan waktu.

BahasaIndonesian

KategoriUmum

FormatPDF

Halaman12

Waktu Membaca4 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar belakang good governance dan akuntabilitas

Kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan SIUP

Rujukan Perda No. 17 Tahun 2003 dan mekanisme pelayanan

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017 , 6 (2): 843-854 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)[ ](ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)© Copyright 2018 IMPLEMENTASI PERDA NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGANKECIL (SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) Andri Pramudani1, Muh. Jamal2, E. Letizia Dyastari3 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pernerbitan Surat Izin Usaha Kecil di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) Kecil. Lokasi penelitian ini di Kantor Kecamatan Muara Jawa dan Tempat Usaha Pengusaha Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif, denganteknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dandokumentasi sehingga mampu menggali bagaimana Implementasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil di Kecamatan Muara Jawa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Muara Jawa dalam hal sebagai penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baikuntuk melaksanakan Prosedur Pelayanan dengan melihat SOP yang sudah adanamun pada penanganan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil mengalami disposisi. Ketepatan waktu dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil mengalami ketidakkonsistenan ketepatan waktu dalampenerbitannya. Faktor penghambat implementasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil adalah kurangnya sosialisasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil dan kurangnya pengaawasan. Dan faktor pendukung dalam implementasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil adalah kewajibanmemiliki Surat Izin Usaha Perdagangan kecil sebagai syarat meminjam modal di Bank sehingga mendorong masyarakat untuk membuat surat tersebut dan pelimpahan kewenangan dari kabupaten kutai kartanegara pada kecamatansehingga mempersingkat jalur birokrasi. Kata Kunci: Implementasi, surat izin usahaperdagangan kecil, birokrasi. 1 Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, [Universitas Mulawarman. Email:](Universitas Mulawarman. Email: pramundaniandri@gmail.com)[ ](Universitas Mulawarman. Email: pramundaniandri@gmail.com)[pramundaniandri@gmail.com](Universitas Mulawarman. Email: pramundaniandri@gmail.com) 2 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 3 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Pendahuluan Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehinggapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secaraberdaya guna, sebaliknya system pemerintahan yang buruk akan menyuburkankorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menghambat pelayanan publik terhadap masyarakat (misal penerbitan SIUP untuk pengusaha swasta) yang berdampak pada kehancuran ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakatdapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien danefektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas, Sadjiarto (2000:23) . Wujud impelementasinya pemerintah daerah mempunyai kewenanganyang tinggi dalam proses tingkat daerah, begitu juga di sektor per

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian mengenai SIUP kecil di Kecamatan Muara Jawa?

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi penerbitan SIUP kecil dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam proses penerbitannya.

Metode penelitian apa yang digunakan dalam studi ini?

Studi menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan data kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Apa saja faktor penghambat implementasi penerbitan SIUP kecil?

Hambatannya meliputi kurangnya sosialisasi penerbitan SIUP kecil dan kurangnya pengawasan.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Grenda