Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara - Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07 - Pengawasan Alat Bantu Pendaratan Visual

Sep 10, 2026

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara memuat petunjuk teknis pengawasan Alat Bantu Pendaratan Visual (Airport Lighting) pada setiap pengoperasian bandar udara guna menjamin keselamatan penerbangan. Dokumen mengatur definisi istilah kunci, termasuk bandar udara, penyelenggara bandar udara umum dan khusus, aerodrome, serta ruang lingkup Airport Lighting. Pengawasan dilaksanakan sesuai lampiran I dan II. Audit kelaikan dilakukan oleh Direktur minimal satu kali setahun, sedangkan Kepala Kantor melakukan pengawasan terhadap Airport Lighting.

BahasaIndonesian

KategoriUmum

FormatPDF

Halaman60

Waktu Membaca21 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Petunjuk Teknis Bagian 139-07: Pengawasan Alat Bantu Pendaratan Visual

Dasar Pertimbangan dan Ketentuan Umum

Definisi Istilah

Ketentuan Pengawasan Airport Lighting

Tanggung Jawab Direktur dan Kepala Kantor

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA # PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARANOMOR:KP609 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS # PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07,PENGAWASAN ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL(STAFF INSTRUCTION 139-07) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Menimbang:a.bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 139(Civil Aviation Safety Regulation Part 139)tentangBandar Udara(Aerodrome)telah mengatur mengenai setiappengoperasian bandar udara harus dilakukan pengawasankeselamatan operasi bandar udara; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddiatas,perlu mengatur Petunjuk Teknis PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07,PengawasanAlat Bantu Pendaratan Visual (Staff Instruction 139-07)dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; Mengingat:1.Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4956); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentangPembangunan dan Pelestarian Lingkungan Bandar Udara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5295); 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan,Tugas,dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi,Tugas,dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015Tentang Kementerian Perhubungan; 6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2009tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (SafetyManagement System); 7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungansebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 68 Tahun 2013; 8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.22 Tahun 2015tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan PengawasanKantor Otoritas Bandar Udara; 9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139(Civil Aviation Safety Regulations Part 139)tentang BandarUdara(Aerodrome); 10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; 11.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara NomorSKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata CaraPelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (SafetyManagement System)Operasi Bandar Udara Bagian 139-01,(Advisory Circular 139-01,Airport Safety Management System); 12.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara NomorKP 2 Tahun 2013 tentang Kriteria Penempatan Peralatan danUtilitas Bandar Udara; 13.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara NomorKP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan OperasiPeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-bagian 139(Manual Of Standar CASR-Part 139)Volume I Bandar Udara(Aerodromes); 14.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara NomorKP 43 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Dan Operasi BandarUdara; M EMUTU SKAN: Menetapkan :PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATANPENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07,PENGAWASAN ALATBANTU PENDARATAN VISUAL (STAFF INSTRUCTION 139-07). Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.Bandar udara adalah lapangan terbang yangdipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawatudara,naik turun penumpang,dan/atau bongkar muatkargo dan/atau pos,serta dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan penerbangan dan sebagai tempatperpindahan antar moda transportasi. 2. Penyelenggara bandar udara umum adalah unitpenyelenggara bandar udara,badan usaha bandar uda

Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama peraturan ini?

Menjamin keselamatan penerbangan dengan mewajibkan pengawasan terhadap Alat Bantu Pendaratan Visual (Airport Lighting) pada setiap pengoperasian bandar udara.

Apa yang dimaksud dengan Airport Lighting?

Airport Lighting adalah semua peralatan yang dibangun dan beroperasi secara individu atau sistem untuk kebutuhan operasional bandar udara dan pesawat udara.

Siapa yang melakukan audit kelaikan Airport Lighting dan seberapa sering?

Direktur melakukan audit kelaikan Airport Lightning paling sedikit satu kali dalam setahun.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Chumphorn