KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - NOMOR 77 TAHUN 2022 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 18/HK.03.1/53/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN

Sep 11, 2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2022 menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18/HK.03.1/53/2021 mengenai penetapan Standar Operasional Prosedur rapat pleno rutin. Keputusan ini disusun sebagai tindak lanjut evaluasi pelaksanaan SOP rapat pleno rutin di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen juga memuat dasar hukum, ketentuan penetapan perubahan SOP sebagai pedoman pelaksanaan, serta berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan lampiran SOP rapat pleno rutin.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca3 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penetapan perubahan SOP rapat pleno rutin

Dasar hukum

Ketentuan pelaksanaan dan lampiran

Standar Operasional Prosedur

Rapat pleno rutin di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Komponen SOP (nomor, tanggal pengesahan, nama SOP)

# KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMURNOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR NOMOR 18/HK.03.1/53/2021 TENTANG PENETAPANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGANKOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang :bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasipelaksanaan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutindi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa TenggaraTimur,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan atasKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor 18/HK.03.1/53/2021 tentang Penetapan StandarOperasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan KomisiPemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan diLingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14); 3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,KomisiPemilihan Umum Provinsi,dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 320)sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentangTata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi PemilihanUmum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 786); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,SekretariatKomisi Pemilihan Provinsi,dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 1236); MEMUTUSKAN: Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR NOMOR 18/HK.03.1/53/2021 TENTANG PENETAPANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR. KESATU:Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur RapatPleno Rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiNusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan ini. KEDUA:Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalamDiktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan RapatPleno Rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiNusa Tenggara Timur. :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT Ditetapkan di Kupangpada tanggal 18 Maret 2022 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd THOMAS DOHU Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,Hukum dan Sumber Daya Manusia, LAMPIRAN # KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMURNOMOR 77 TAHUN 2022TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSATENGGARATIMURNOMOR18/HK.03.1/53/2021 TENTANG PENETAPANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPATPLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISIPEMILIHANUMUMPROVINSINUSA TENGGARA TIMUR ## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ## STANDAR OPERASIONAL PROSEDURRAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR # KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG 2022 | KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUS

Pertanyaan Umum

Keputusan Nomor 77 Tahun 2022 mengatur perubahan apa?

Keputusan ini mengatur perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18/HK.03.1/53/2021 tentang penetapan Standar Operasional Prosedur rapat pleno rutin di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Apa dasar pertimbangan penerbitan keputusan ini?

Keputusan diterbitkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur rapat pleno rutin di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kapan keputusan ini mulai berlaku?

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sesuai ketentuan dalam dokumen, dengan penetapan di Kupang pada tanggal 18 Maret 2022.

Sep 11, 2026

Diunggah oleh Oliver Hayes