KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT - Nomor 260/3200/KPG Tahun 2026 - Tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Sep 11, 2026

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) untuk penyelenggaraan pelayanan publik berbasis ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini disusun dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, serta kondisi lingkungan, termasuk hasil forum konsultasi publik pada 19 Maret 2025. Standar berlaku di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2026 dan menjadi dasar penyelenggaraan layanan Statistik Terpadu.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman23

Waktu Membaca8 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Dasar pertimbangan penyusunan standar

Pelaksanaan penyesuaian berdasarkan konsultasi publik

Mengingat

Ketentuan hukum terkait statistik dan pelayanan publik

Memutuskan

Penetapan standar pelayanan PST di lingkungan BPS Provinsi Jawa Barat

Ruang lingkup dan penerapan Tahun 2026

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARATNOMOR 260/3200/KPG TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publikwajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; c. bahwa (berdasarkan hasil forum konsultasi publik Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang telahdilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025) Standar Pelayanan Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat perludilakukan beberapa penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); ** DPionkduamieknodineitQeRlahdi anmdpiantagngani seuntuk mceanra eamplieklkronn filik me aselinggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat ini?

Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2026.

Mengapa Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) perlu ditetapkan?

Penetapan dilakukan berdasarkan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta untuk menindaklanjuti ketentuan perubahan peraturan terkait PST.

Apa dasar penyesuaian standar dalam dokumen ini?

Dasar penyesuaian berasal dari hasil forum konsultasi publik Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan BPS Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada 19 Maret 2025.

Sep 11, 2026

Unggah oleh eBook King