[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-1-id-113":3,"doc-seo-234475-113":41,"doc-detail-234475-id":114},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37],{"id":8,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":11,"show_sort_weight":4,"slug":12},178,1,"Template","Faktur","faktur",{"id":14,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":15,"show_sort_weight":4,"slug":16},192,"Formulir","formulir-192",{"id":18,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":19,"show_sort_weight":4,"slug":20},180,"Media Sosial","media-sosial",{"id":22,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":23,"show_sort_weight":4,"slug":24},179,"Poster","poster",{"id":26,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":27,"show_sort_weight":4,"slug":28},176,"Presentasi","presentasi",{"id":30,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":31,"show_sort_weight":4,"slug":32},177,"Resume","resume",{"id":34,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":35,"show_sort_weight":4,"slug":36},182,"Surat","surat-a95d00d3aaf04f3b854ecf140f00d385",{"id":38,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":39,"show_sort_weight":4,"slug":40},183,"Umum","umum-07d1ff437201438088836b2b1ed3c90f",{"code":4,"msg":42,"data":43},"ok",{"site_id":44,"language":45,"slug":46,"title":47,"keywords":48,"description":49,"schema_data":50,"social_meta":107,"head_meta":109,"extra_data":111,"updated_unix":113},113,"id","civil-law-perspective-on-medical-certificate-requests-in-indonesia-comparative-analysis-with-several-countries","PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERMINTAAN SURAT KETERANGAN SAKIT DI INDONESIA - ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA","","Surat keterangan sakit merupakan dokumen medis yang lazim diminta pasien sebagai syarat administratif untuk ketidakhadiran dari pekerjaan atau pendidikan akibat sakit. Permintaan surat ini kerap menimbulkan dilema etika dan hukum, terutama ketika tidak sesuai indikasi medis atau terjadi karena tekanan pihak lain, termasuk praktik penerbitan dengan tanggal mundur. Penelitian ini mengkaji permintaan surat sakit dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta membandingkan regulasi Jerman dan Jepang melalui pendekatan yuridis-normatif untuk perbaikan sistem.",{"@graph":51,"@context":106},[52,68,89],{"@type":53,"itemListElement":54},"BreadcrumbList",[55,59,62,65],{"item":56,"name":57,"@type":58,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":60,"name":10,"@type":58,"position":61},"https://docshare.wps.com/id/template/",2,{"item":63,"name":39,"@type":58,"position":64},"https://docshare.wps.com/id/template/umum/",3,{"item":66,"name":47,"@type":58,"position":67},"https://docshare.wps.com/id/template/civil-law-perspective-on-medical-certificate-requests-in-indonesia-comparative-analysis-with-several-countries/234475/",4,{"url":66,"name":47,"@type":69,"image":70,"author":75,"headline":47,"publisher":78,"fileFormat":81,"inLanguage":45,"description":49,"dateModified":82,"datePublished":83,"encodingFormat":81,"isAccessibleForFree":84,"interactionStatistic":85},"DigitalDocument",{"url":71,"@type":72,"width":73,"height":74},"https://docshare.wps.com/thumbnails/civil-law-perspective-on-medical-certificate-requests-in-indonesia-comparative-analysis-with-several-countries/234475.png","ImageObject",442,249,{"name":76,"@type":77},"Adam","Person",{"url":56,"name":79,"@type":80},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-22","2026-09-11",true,{"@type":86,"interactionType":87,"userInteractionCount":61},"InteractionCounter",{"@type":88},"ViewAction",{"@type":90,"mainEntity":91},"FAQPage",[92,98,102],{"name":93,"@type":94,"acceptedAnswer":95},"Apa fungsi utama surat keterangan sakit dalam hukum perdata di Indonesia?","Question",{"text":96,"@type":97},"Surat keterangan sakit berfungsi sebagai pernyataan resmi dokter tentang kondisi kesehatan yang memengaruhi hak administratif, termasuk dasar ketidakhadiran kerja yang sah serta perlindungan hak pekerja.","Answer",{"name":99,"@type":94,"acceptedAnswer":100},"Mengapa permintaan surat keterangan sakit dapat menimbulkan masalah etika dan hukum?",{"text":101,"@type":97},"Permintaan dapat tidak sesuai indikasi medis atau terjadi akibat tekanan pihak ketiga, sehingga berpotensi memunculkan tindakan yang melanggar dan menimbulkan implikasi tanggung jawab perdata.",{"name":103,"@type":94,"acceptedAnswer":104},"Apa temuan perbandingan regulasi Jerman dan Jepang terkait surat keterangan sakit?",{"text":105,"@type":97},"Perbandingan menunjukkan perlindungan terhadap integritas medis dan hak privasi pasien lebih ketat, sehingga diperlukan penguatan regulasi nasional untuk memastikan perlindungan hukum perdata dan etika profesi.","https://schema.org",{"og:url":66,"og:type":108,"og:title":47,"og:site_name":79,"og:description":49},"article",{"robots":110,"canonical":66},"index,follow",{"doc_id":112,"site_id":44},234475,1790072625,{"code":4,"msg":5,"data":115},{"doc_id":112,"user_id":116,"nickname":76,"user_avatar":117,"doc_module":9,"category_id":38,"category_name":39,"doc_title":47,"doc_description":49,"doc_content":118,"file_id":119,"file_url":120,"file_type":121,"file_size":122,"view_count":9,"is_deleted":4,"is_public":9,"is_downloadable":9,"audit_status":9,"page_count":123,"language":124,"language_code":45,"site_id":44,"html_lang":45,"table_of_contents":125,"faqs":126,"seo_title":127,"seo_description":49,"update_tm":128,"read_time":129},1374404737137,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_155a257f0dc6eb9ab79c44ca47cae57d","PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERMINTAAN SURAT KETERANGAN SAKIT DI INDONESIA: ANALISIS PERBANDINGANDENGAN BEBERAPA NEGARA  \n(THE CIVIL LAW PERSPECTIVE ON MEDICAL CERTIFICATE REQUEST IN INDONESIA: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH SELECTED COUNTRIES Esa Susanthy Meirianna dan Yuyut Prayuti  \nUniversitas Islam Nusantara  \n[Korespondensi Penulis :](Korespondensi Penulis : esameirianna@gmail.com)[ ](Korespondensi Penulis : esameirianna@gmail.com)[esameirianna@gmail.com](Korespondensi Penulis : esameirianna@gmail.com)  \nCitation Structure Recommendation :  \nMeirianna, Esa S. dan Prayuti, Yuyut. Perspektif Hukum Perdata terhadap Permintaan Surat Keterangan Sakit di Indonesia: Analisis Perbandingan dengan Beberapa Negara. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) .  \nABSTRAK  \nSurat keterangan sakit (surat sakit) adalah dokumen yang sering diminta oleh pasiensebagai persyaratan administratif untuk ketidakhadiran mereka dari pekerjaan ataupendidikan akibat sakit. Permintaan surat keterangan sakit (SKS) kepada doktersering kali memunculkan dilema etika dan hukum, terutama ketika permintaan tidak sesuai dengan indikasi medis atau dipengaruhi tekanan pihak ketiga. Study inimembahas bagaimana permintaan surat sakit dipandang dari perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan regulasi di Jerman dan Jepang sebagai dasar untuk perbaikan sistem melalui pendekatan yuridis-normatif. Perbandingan dengan sistem di Jerman dan Jepang menunjukkan bahwa perlindunganterhadap integritas medis dan hak privasi pasien lebih ketat. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi nasional dalam kerangka perlindungan hukum perdata dan etika profesional medis serta perlindungan terhadap independensi dokterdalam penerbitan SKS.  \nKata Kunci: Hukum Perdata, Intimidasi Pasien, Surat Sakit, Studi Komparatif  \nABSTRACT  \nA medical certificate (sick note) is a document often requested by patients as an administrative requirement for their absence from work or education due to illness. However, the request for this note is often misused, whether by patients, supervisors, or medical personnel. This article discusses how the request for a sick note is viewed from Indonesian civil law’s perspective, including when the note is requested with a backdated date or under pressure/intimidation. This study also compares regulations in Germany and Japan as a basis for system improvement. Through a juridicalnormative approach and literature review, it is found that such actions can be classified as unlawful acts that have implications for the civil liability of various parties. This article recommends the establishment of specific regulations to regulate the issuance of sick notes within the framework of civil legal protection and medical professional ethics.  \nKeywords: Backdate, Civil Law, Intimidation, Sick Leave  \nA. PENDAHULUAN  \nSurat keterangan sakit merupakan dokumen medis yang memegang peranan penting dalam hubungan hukum perdata dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Secara umum, surat ini adalah pernyataan resmi oleh dokter mengenai kondisi kesehatan seseorang, apakah dalam keadaan sehat atau sakit, yang dapat memengaruhi hak-hak legal dan administratif pasien, terutama dalam konteksketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya. Dalam ranah hukum perdata, surat keterangan sakit menjadi salah satu instrumen yang dapat menjadi dasarklaim atas ketidakhadiran kerja yang sah dan melindungi hak pekerja dari sanksi yang tidak semestinya. Namun, selain fungsi perlindungan hak pasien, surat ini juga banyak digunakan sebagai alat legitimasi dalam berbagai konteks hukum.  \nSalah satu contohnya adalah saat pandemi terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap volume permintaan surat keterangan sakit. Pandemi menimbulkan situasi luar biasa, dimana ketidakhadirankerja akibat alasan kesehatan meningkat drastis sehingga kebutuhan akan surat keterangan medis juga melonjak. Situasi ini tidak hanya menimbulka","cbCaipCxUHOk8nfD","https://ap.wps.com/l/cbCaipCxUHOk8nfD","pdf",391977,33,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Peran surat keterangan sakit dalam hubungan hukum perdata dan layanan kesehatan\n## Dampak pandemi dan potensi penyalahgunaan dokumen medis\n## Permintaan surat keterangan sakit: indikator medis vs tekanan eksternal\n## Kompleksitas tanggung jawab hukum dokter, pasien, dan pihak lain\n## Kekosongan norma dan kebutuhan interpretasi melalui asas hukum perdata\n## Pengaruh teknologi dan telemedicine terhadap penerbitan surat sakit","[{\"question\":\"Apa fungsi utama surat keterangan sakit dalam hukum perdata di Indonesia?\",\"answer\":\"Surat keterangan sakit berfungsi sebagai pernyataan resmi dokter tentang kondisi kesehatan yang memengaruhi hak administratif, termasuk dasar ketidakhadiran kerja yang sah serta perlindungan hak pekerja.\"},{\"question\":\"Mengapa permintaan surat keterangan sakit dapat menimbulkan masalah etika dan hukum?\",\"answer\":\"Permintaan dapat tidak sesuai indikasi medis atau terjadi akibat tekanan pihak ketiga, sehingga berpotensi memunculkan tindakan yang melanggar dan menimbulkan implikasi tanggung jawab perdata.\"},{\"question\":\"Apa temuan perbandingan regulasi Jerman dan Jepang terkait surat keterangan sakit?\",\"answer\":\"Perbandingan menunjukkan perlindungan terhadap integritas medis dan hak privasi pasien lebih ketat, sehingga diperlukan penguatan regulasi nasional untuk memastikan perlindungan hukum perdata dan etika profesi.\"}]","PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERMINTAAN SURAT KETERANGAN SAKIT DI INDONESIA - ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA | PDF",1789087528,12]