Buku - Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD

Sep 11, 2026

Petunjuk teknis ini membahas penyusunan program kerja TPAKD untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. Materi menekankan pentingnya perencanaan program kerja agar implementasi berjalan baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen menguraikan permasalahan yang sering muncul, seperti ketidaktepatan memilih kegiatan sebagai program kerja, kesulitan menentukan tema, serta tantangan menetapkan target sasaran, periode pelaksanaan, dan capaian kuantitatif. Selain itu, disajikan langkah penyusunan timeline, penyusunan laporan rencana kerja, serta penataan ekosistem dalam tema program kerja dan contoh program kerja.

BahasaIndonesian

KategoriPresentasi

FormatPDF

Halaman60

Waktu Membaca21 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan

Pentingnya Penyusunan Program Kerja TPAKD

Permasalahan dalam Penyusunan Program Kerja TPAKD

Juknis Program Kerja TPAKD

Bab 2 Penyusunan Program Kerja

Menentukan Program Kerja

Menentukan Target Program Kerja

Penyusunan Timeline dalam Rangka Implementasi Program Kerja

Penyusunan Laporan Rencana Kerja TPAKD

Bab 3 Ekosistem dalam Tema Program Kerja

Ekosistem Program Kerja TPAKD

Bentuk Ekosistem Berdasarkan Sasaran Prioritas

Bab 4 Program Kerja TPAKD

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD Daftar Isi Bab 1 Pendahuluan | 1 Pentingnya Penyusunan Program KerjaTPAKD | | --- | | 2 Permasalahan dalam Penyusunan Program Kerja | | TPAKD | Bab 2 Penyusunan Program Kerja | 5 Menentukan Program Kerja | | --- | | 10 Menentukan Target Program Kerja | | 13 Penyusunan Timeline dalam Rangka Implementasi Program Kerja | | 14 Penyusunan Laporan Rencana KerjaTPAKD | Bab 3 Ekosistem dalam Tema Program Kerja | 15 Ekosistem Program KerjaTPAKD | | --- | | 16 Bentuk Ekosistem BerdasarkanSasaran Prioritas | Bab 4 Program KerjaTPAKD | 18 | Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel) | | --- | --- | | 21 | Generic Model Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) | | 25 | Kredit Usaha Rakyat (KUR) | | 28 | Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) | | 29 | Bank Wakaf Mikro | | 30 | Asuransi Mikro | | 31 | Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) | | 33 | Asuransi UsahaTernak Sapi/Kerbau (AUTS/K) | | 35 | Laku Pandai | | 38 | Business Matching | | 38 | Reksa Dana Mikro | | 39 | Obligasi Retail | | 39 | Sukuk Retail | | 40 | Obligasi Daerah | | 41 | Securities Crowd Funding (SCF) | | 42 | Tabungan Emas | | 42 | Sistem Resi Gudang (SRG) | | 43 | Pemanfaatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi | | 43 | Yuk Nabung Saham | | 44 | Galeri Investasi Mobile (GIM) | | 44 | Sosialisasi dan Edukasi Keuangan | | 45 | Pengembangan Sistem Informasi TerkaitTPAKD | | 45 | Contoh Program Kerja Inisiasi Daerah | Bab 1 Pendahuluan Pentingnya Penyusunan Program KerjaTPAKD Juknis Program KerjaTPAKD Dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan di seluruh daerah, pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2020, Presiden Republik Indonesia menyampaikan arahan terkait pembentukanTPAKDdiseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. TPAKD yang telah dibentuk kemudian akan dikukuhkan oleh masing-masing kepala daerah untuk melaksanakan tugas terkait upaya perluasan akses keuangan di daerah. Dalam implementasinya, keberhasilan TPAKD dapat ditunjukkan melalui implementasi program kerja yang berjalan dengan baik sehinggamemberikandampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatdi daerah. Oleh karena itu, perencanaan dalampenyusunan program kerja tentunya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh seluruhTPAKD. Permasalahandalam Penyusunan Program KerjaTPAKD Dalam penyusunan program kerja, tidak semua TPAKD memiliki pemahaman yang sama terkait bagaimana menentukantema program kerja yang tepat untuk diimplementasikan di suatu daerah. Terdapat beberapa permasalahan bagi para TPAKDdalam menyusun program kerjaTPAKD, antara lain: 1 Pemilihan Program KerjaTPAKD TPAKD yang baru saja terbentuk pada umumnya masih belum memiliki usulan atau gambaran terkait program kerja yang akan diimplementasikan pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan TPAKD dimaksud masih menjajakipotensi daerah yang dapat dikembangkan oleh TPAKD dengan dukungan ketersediaan akses atas produk dan layanan keuangan yang ada di daerah. Di sisi lain, TPAKD yang relatif sudah lama terbentuk umumnya akan lebih berpengalaman dalam menetapkan program kerja dikarenakan sudah lebih memahami kebutuhan masyarakatterhadap produk dan layanan keuangan di daerah tersebut. Berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah pusat dalam rangka mendukung upaya perluasan akses keuangan didaerah juga umumnya dapat menjadi bahan pertimbangan agar program kerja TPAKD dapat selaras dengan arahstrategis dan kebijakan pemerintah pusat. Di samping itu, pemerintah daerah juga terkadang telah memiliki fokustersendiri dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah. Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan program kerja seperti apakah program kerja yang diusulkan telah selaras dengan program tematik TPAKD dan apakah terdapat program kerja yang mendukung dari aspek penguatan infrastruktur. Kondisi inilah yang d

Pertanyaan Umum

Mengapa perencanaan penyusunan program kerja TPAKD menjadi hal utama?

Perencanaan diperlukan agar implementasi program kerja berjalan dengan baik dan memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Apa permasalahan yang sering terjadi dalam memilih program kerja TPAKD?

Tidak semua TPAKD memahami cara menentukan tema yang tepat, dan beberapa keliru menganggap kegiatan operasional seperti rapat koordinasi atau pengukuhan sebagai program kerja. Dokumen menegaskan hanya program kerja bertarget sasaran langsung yang dapat disebut program kerja TPAKD.

Bagaimana TPAKD menentukan target program kerja?

Target mencakup target sasaran kelompok masyarakat, target periode pelaksanaan, serta target capaian kuantitatif atas implementasi program kerja. Program bisa fokus pada kelompok tertentu atau bersifat masif lintas kelompok, termasuk mempertimbangkan inklusi keuangan bagi kaum perempuan.

Sep 11, 2026

Diunggah oleh Alex Sinclair