Analisis Kasus Pengunduran Diri Karyawan Akibat Paksaan Di PT Kahatex Cimahi

Sep 10, 2026

Diunggah oleh Miles

Penelitian ini mengkaji pengunduran diri karyawan akibat paksaan pada PT Kahatex Cimahi melalui kerangka hukum ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya ketentuan terkait layoff/PHK karena kesalahan serius serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan fokus pada praktik sengketa antara PT Kahatex Cimahi dan pekerja. Hasil menunjukkan kesesuaian norma berdasarkan Pasal 58 ayat (14) PKB dengan Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dengan penekanan pada pembuktian kesalahan serius. Upaya penyelesaian berujung pada rekomendasi pemberhentian melalui surat rekomendasi Disnaker.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca3 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Pengertian dan syarat kesukarelaan pengunduran diri

Perlindungan negara dan potensi perselisihan

Kronologi kasus di PT Kahatex Cimahi

Analisis Kasus Pengunduran Diri Karyawan Akibat Paksaan Di PT. Kahatex Cimahi Gunardi Lie1 , Grace Anna Belle Gosal2 1,2universitas Tarumanagara Received: 06 Juni 2024 Revised: 12 Juni 2024 Accepted: 29 Juni 2024 Keywords: (*) Corresponding Author: Abstract Employers can openly summon the worker/laborer concerned and force him or her to write a letter of resignation. The actions of employers who abuse the resignation mechanism have actually harmed workers/laborers. This research examines the position of the provisions for Layoffs Due to Serious Mistakes based on PT's PKB. Kahatex Cimahi is reviewed from the regulations of the Employment Law and Job Creation Law, and how efforts are made to resolve layoff disputes between laborers/employees and PT. Kahatex Cimahi. This research uses empirical juridical research methods by emphasizing legal research, especially what occurs in employment disputes between PT. Kahatex Cimahi with labor. The research results show that Article 58 paragraph (14) PKB PT. Kahatex Cimahi is considered to be in accordance with Article 158 paragraph (1) of the Manpower Law, especially in point number 5, although in this case the serious error aspect must be supported by various existing evidence. The Yasa Surahman case has reached a final resolution through Recommendation Letter Number 560/535/Disnaker which states that Yasa should be dismissed because he was deemed to have intimidated him by violating PT's PKB. Kahatex Cimahi Article 58 paragraph (14) and Article 6 paragraph (4) letter a. Resignation, Industrial Relations Dispute, PT Kahatex Cimah Gunardi Lie How to Cite: Belle, G., & Lie, G. (2024) . Analisis Kasus Pengunduran Diri Karyawan Akibat Paksaan Di PT. Kahatex Cimahi. JurnalIlmiah Wahana Pendidikan, 10(11), 187-193. [https://doi.org/10.5281/zenodo.12592969](https://doi.org/10.5281/zenodo.12592969) INTRODUCTION Mengundurkan diri seharusnya merupakan suatu bentuk tindakan sukarelauntuk mengakhiri hubungan kerja dengan pemberi kerja, atas inisiatif yang dilakukan pekerja/buruh. Sebagai salah satu mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sukarela, pengunduran diri umumnya disebabkan karenapekerja/buruh merasatidak cocok dengan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah pengusaha, atasan, kolega, jabatan, jenis/sektor usaha, upah/remunerasi ataupekerja/buruh memperoleh pekerjaan di tempat lain. Syarat kesukarelaan dalampengunduran diri harus dipenuhi. Dalam hal syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengunduran diri pekerja/buruh dipandang dan diperlakukan batal demi hukum (Willy Farianto, 2010) . Adapun pengaturan mengenai akibat berupa pembatalan pengunduran diri (PHK) demi hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pekerja/buruh, dalam hal terdapat potensi keraguan bahwa suatu pengunduran diri pekerja/buruh dilakukan secara sukarela atau justru atas paksaandari pemberi kerja/pengusaha, maupun dapat dibuktikan (Mantili, R. 2021) . Dalampraktik, kasus-kasus pengunduran diri pekerja/buruh dilengkapi dengan dokumen surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan menyebabkan publik beranggapan bahwa hal tersebut memang dilakukan secarasukarela. Namun, perselisihan timbul ketika dikemudian hari pekerja/buruhmenyatakan bahwa dirinya berada dalam tekanan pengusaha saat menandatangani surat pengunduran diri. Hal demikian kerap menyebabkan pekerja/buruhmengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial (Farianto, 2010) . Berbagaikasus pengunduran diri pekerja/buruh secara tidak sukarela, umumnya terjadi di tingkat internal perusahaan, sehingga jumlah pastinya sulit didata secara statistik. Adapunkasus-kasus yang berkaitan dengan PHKhanya dapat diketahui secara pastiketika sudah masuk pada tahap perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi/konsiliasi maupun arbitrase atau Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, kasus-kasusnya terjadi di berbagai level dan sektor pekerjaa

Pertanyaan Umum

Mengapa pengunduran diri dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat kesukarelaan?

Pengunduran diri pekerja/buruh harus bersifat sukarela. Jika syarat kesukarelaan tidak terpenuhi, pengunduran diri dapat dipandang batal demi hukum.

Apa yang menjadi fokus penelitian mengenai kasus di PT Kahatex Cimahi?

Penelitian menelaah kesesuaian ketentuan PKB PT Kahatex Cimahi terkait layoffs/PHK karena kesalahan serius dengan regulasi dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, sekaligus menilai upaya penyelesaian sengketa.

Bagaimana hasil penyelesaian dalam kasus Yasa Surahman menurut dokumen rujukan?

Kasus Yasa Surahman mencapai penyelesaian akhir melalui Surat Rekomendasi Nomor 560/535/Disnaker, yang menyatakan Yasa diberhentikan karena dianggap melakukan intimidasi dengan melanggar PKB PT Kahatex Cimahi.

Sep 10, 2026

Diunggah oleh Miles