ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN (SPM-UP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BITUNG

Sep 11, 2026

Unggah oleh Logic

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas yang dapat dilakukan bila nilai pengeluaran tidak melebihi pagu anggaran serta didukung kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dan hasil menunjukkan penerapan prosedur SPM-UP belum sesuai karakteristik pedoman pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

BahasaIndonesian

KategoriFormulir

FormatPDF

Halaman8

Waktu Membaca3 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perumusan Masalah

TINJAUAN PUSTAKA

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016 ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAN (SPM-UP) PADADINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BITUNG ANALYSIS SYSTEM AND PROCEDURES OF PUBLISHING THE WARRANT’SPAY MONEY SUPPLY ON DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS IN BITUNG CITY Gerarldez G. Korobu1, Winston Pontoh2, Victorina Z. Tirayoh3 1,2,3Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia E-mail: [ardezglenweddy@gmail.com](ardezglenweddy@gmail.com) ABSTRAK Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihipaguanggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. Dinaspekerjaan umum merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi perumusankebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum, sehingga dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadapadanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Metode penilitian dalam menyusun laporan tugas akhirini yaitu deskriptif kualitatis. Berdasarkan hasil yang diperoleh prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung penerapannya belum sesuai dengan karakteristik pedoman pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Kata kunci: Pengeluaran kas, Surat Perintah Membayar, Uang Persediaan ABSTRACT The publishing of Warratnt’s Pay is part of the system and procedures of the spending cash. The Warrant’s Pay can be published if spending is advised not to exceed the budget cap that are available and supported by the documents in legislation. The purpose of research is which to know how the system and procedure The Warrant’s Pay of money supply in the Departement of Public Works in Bitung City. The Department of Public Works that has the duties and functions of policy formulation the technical, operational, development and management, and as in managing finances the region should have systems and procedures are inadequate as one of the prefentiv of the fraud and misuse of funds. The method used in this research is descriptive qualitative. The result obtained in this study that is the warrant’s pay of money supply procedure in the Departement of Public Works in Bitung City have not accordance with the characteristics of Guildelines for Management of Areas according to Internal Affairs Minister Regulation No. 13 of 2006. Keyword: Spending cash, Warrant pay, The money supply Gerarldez G Korobu 795 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah, dan prosedurakuntansi selain kas. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalampenatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) . Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukanbaik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Surat Pemerintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi paguanggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan oper

Pertanyaan Umum

Apa dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam sistem pengeluaran kas?

SPM dapat diterbitkan jika pengeluaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Apa yang dimaksud dengan Uang Persediaan (UP) dan SPM-UP pada pengelolaan keuangan daerah?

UP adalah uang muka kerja bersifat revolving untuk membiayai operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD sebagai uang persediaan.

Bagaimana kesesuaian prosedur SPM-UP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?

Hasil penelitian menunjukkan penerapan prosedur penerbitan SPM-UP belum sesuai dengan karakteristik pedoman pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Logic