ALUR PENERBITAN SURAT PERINGATAN DAN PENARIKAN LAPAK PASAR TRADISIONAL

Sep 11, 2026

Unggah oleh Logic

Dokumen ini memaparkan alur pelayanan administrasi yang terbagi menjadi dua bagian utama: Alur Penerbitan Surat Peringatan dan Alur Penarikan Lapak Pasar Tradisional. Alur penerbitan surat peringatan mencakup proses ketika pedagang tidak membayar retribusi dan membayar retribusi lapak pedagang lain, serta ketika lapak ditutup atau tidak beroperasional, dengan tahapan pelaporan, penyampaian kepada bidang terkait, penerbitan surat peringatan, dan tembusan kepada pihak yang berwenang seperti Bidang Bina Usaha, Bidang PPSH, dan Bidang Penataan dan Penetapan. Alur penarikan lapak pasar tradisional dibagi lagi menjadi dua skenario: penarikan lapak karena permasalahan retribusi dan penarikan lapak karena lapak tutup/tidak beroperasional. Setiap skenario memiliki langkah-langkah detail mulai dari pelaporan oleh Kepala Pasar, penerbitan surat peringatan, pembaruan data, hingga tembusan surat penarikan lapak kepada instansi terkait, yang seluruhnya bertujuan untuk penertiban administrasi dan pendapatan daerah. Dokumen ini memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

BahasaIndonesian

KategoriUmum

FormatPDF

Halaman1

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

1 ALUR PENERBITAN SURAT PERINGATAN

a Tidak membayar retribusi dan membayar retribusi lapak pedagang lain

b Lapak Tutup

2 ALUR PENARIKAN LAPAK PASAR TRADISIONAL

a PENARIKAN LAPAK DISEBABKAN KARENA PERMASALAHAN RETRIBUSI

b PENARIKAN LAPAK DISEBABKAN KARENA LAPAK TUTUP/TIDAK BEROPERASIONAL

KETERANGAN

Pertanyaan Umum

Apa saja penyebab umum penarikan lapak pasar tradisional?

Penarikan lapak pasar tradisional dapat disebabkan oleh permasalahan retribusi, seperti tidak membayar retribusi, atau karena lapak tersebut tutup dan tidak beroperasional.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penerbitan surat peringatan dan penarikan lapak?

Pihak-pihak yang terlibat meliputi Kepala Pasar, Bidang Bina Usaha, Bidang PPSH, dan Bidang Penataan dan Penetapan. Tembusan surat juga disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya.

Apa yang dimaksud dengan data sebagai dasar penghapusan data pedagang?

Sebagai dasar penghapusan data pedagang yang dimaksud adalah data lapak, data SIPTD, dan data retribusi.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Logic