Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2022 - Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sep 10, 2026

Peraturan Walikota Yogyakarta menetapkan tambahan penghasilan bulanan bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (TPP Guru PPPK) sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota sebelumnya. Pengaturan mencakup definisi TPP ASN dan TPP Guru PPPK, tujuan peningkatan disiplin, kinerja, keadilan dan kesejahteraan, integritas, serta tertib administrasi keuangan daerah. Prinsip pemberian TPP mengikuti kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif, keadilan, kesejahteraan, dan optimalisasi, termasuk mekanisme pemberian selama masa hubungan kerja serta ketentuan pajak.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

BAB III PARAMETER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Bagian Kedua Bobot Jabatan

Pasal 6

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SALINAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); -2- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepadapegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta di luar gaji/upah, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan pelaksana berdasarkan prestasi kerja. 2. Tambahan Penghasilan Pegawai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat TPP Guru PPPK adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Satuan Pendidikan di luar gaji/upah, tunjangan jabatan fungsional berdasarkan prestasi kerja. 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagipegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan. -3- 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPKadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pesertadidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikandasar, dan pendidikan menengah. 7. Prestasi kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masingmasing pegawai berdasarkan peraturan yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai. 8. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. 9. Bobot jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja padamasing-masing jabatan pegawai. 10. Walikota adalah Walikota

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud TPP Guru PPPK dalam peraturan ini?

TPP Guru PPPK adalah penghasilan bulanan bagi guru PPPK di satuan pendidikan di luar gaji/upah, tunjangan jabatan fungsional, berdasarkan prestasi kerja.

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang TPP Guru PPPK?

Untuk meningkatkan disiplin pegawai, kinerja pegawai, keadilan dan kesejahteraan pegawai, integritas pegawai, serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bagaimana ketentuan pemberian TPP PPPK dalam satu tahun anggaran?

TPP PPPK diberikan sebanyak 1 kali setiap bulan (atau 12 kali dalam satu tahun anggaran), dan TPP ke-13 serta ke-14 dapat diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Sep 10, 2026

Unggah oleh River Wang