Peraturan Gubernur Kalimantan Barat - Nomor 44 Tahun 2021 - Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru

Sep 2, 2026

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2021 menetapkan pedoman penerimaan peserta didik baru bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Dasar pertimbangannya menekankan keadilan tanpa diskriminasi, serta perlindungan hak masyarakat agar layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berjalan secara obyektif, akuntabel, dan transparan. Pengaturan ini juga menindaklanjuti ketentuan penerimaan peserta didik baru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait jenjang pendidikan tersebut.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman19

Waktu Membaca29 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

# GUBERNUR KALIMANTAN BARATPERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARATNOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,DAN SEKOLAH LUAR BIASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a.bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhiasas keadilan karena setiap warga negara berhak mendapatkanpendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminatif; b.bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hakmasyarakat untuk mendapatkan layanan Pendidikan,pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikanmenengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara obyektif,akuntabel dan transparan; c.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,SekolahMenengah Atas,dan Sekolah Menengah Kejuruan,perlumenyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan pesertadidik baru oleh Pemerintah Daerah; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,huruf b,dan huruf c,perlu menetapkanPeraturan Gubernur Tentang Pedoman Penerimaan PesertaDidik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah MenengahKejuruan,Dan Sekolah Luar Biasa; Mengingat : 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,KalimantanSelatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 65,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301); | каво
никим | P欧RANGEAT DAERAH
ремеаканбА | ASISTEN | SEKDA | | --- | --- | --- | --- | | 下 | 7 | . | 人 | 1 | | | | --- | --- | 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Karya(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4864); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5157); 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157); 9. Peratura

Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2021?

Mengatur pedoman penerimaan peserta didik baru untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa agar pelaksanaannya adil, obyektif, akuntabel, dan transparan.

Jenjang pendidikan apa yang dicakup dalam PPDB menurut peraturan ini?

PPDB pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Apa yang dimaksud dengan PPDB dalam peraturan ini?

PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa, sebagaimana disingkat dalam peraturan.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Valentina