Walikota Padang - Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2019 - Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Sep 2, 2026

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2019 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara nondiskriminatif, objektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini memperbarui ketentuan terkait pelaksanaan PPDB setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Dokumen menetapkan dasar hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Bab ketentuan umum memuat definisi istilah seperti PPDB, tahfiz Qur-an, UASBN, SKHUASBN, rombongan belajar, serta sistem online berbasis daring dengan seleksi otomatis.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman14

Waktu Membaca22 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

WALIKOTA PADANGPROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALI KOTA PADANGNOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAANPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PADANG, Menimbang :a.bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang nondiskriminatif,objektif,transparan dan akuntabel,telahditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2018tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru. b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PenerimaanPeserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,SekolahMenengah Kejuruan,atau Bentuk lain yang Sederajat,makaperaturan Wali Kota tersebut perlu disempurnakan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta DidikBaru; Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan DaerahPropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487)sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Padang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3164); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496)sebagaimana telah beberapa kalidiubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5670); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5157); 8.Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 tentangStandar Proses Nasional Pendidikan; 9.Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 tentangPenerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama, SekolahMenengah Atas,dan Sekolah Menengah Kejuruan; 10.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentangPandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasardan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Tahun 2003Nomor 6); 11.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011Nomor 5); 12.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); MEMUTUSKAN:

Pertanyaan Umum

Apa saja istilah yang dijelaskan pada Bab Ketentuan Umum, khususnya Pasal 1?

Pasal 1 mendefinisikan, antara lain, daerah, pemerintah daerah, wali kota, dinas pendidikan, TK, sekolah, PPDB, tahfiz Qur-an, UASBN, SKHUASBN, rombongan belajar, serta sistem PPDB online.

Sep 2, 2026

Unggah oleh wps_ap_test_251126_0180