Hak Pilih sebagai Perwujudan dari Penegakan Hukum Kepemiluan - Abstrak Penelitian Hukum Normatif

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aran

Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu, sehingga warga negara sebagai pemilik kedaulatan harus memperoleh perlindungan agar dapat menggunakan hak pilih dan hak politiknya secara sah. Menjelang pemilu, akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi isu krusial bagi peserta pemilu, karena penyimpangan data dapat berujung pada pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Penelitian ini menegaskan bahwa DPT bersifat administratif namun tidak boleh mengabaikan aspek substantif hak pilih, serta menyoroti legitimasi pemerintahan hasil pemilu dan pengaturan hak pilih melalui peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman26

Waktu Membaca40 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Abstrak

Latar Belakang

Peran Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu

Problematika Data DPT dan Dampaknya

Dasar Hukum: Konstitusi, Undang-Undang, dan Putusan MK

Dampak terhadap Sengketa dan Legitimasi Pemilu

HAK PILIH SEBAGAI PERWUJUDAN DARI PENEGAKAN HUKUM KEPEMILUAN Penegakan Hukum Pemilu Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Sistem Presidensiil dan Pembentukan Kabinet Kedepan 3 Abstrak Kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam bentuk Pemilu, dan warga negara yang merupakan pemilik kedaulatan tersebut dalam pelaksanaan Pemilu mesti dilindungi agar dapat menggunakan hak pilih/hak politiknya. Jelang pelaksanaan Pemilu permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi perhatian publik, terkhusus bagi peserta pemilu, akurasi dari data yang terhimpun dalam DPT dan tetap terjaminnya hak pilih warga negara dalam Pemilu, partisipasi yang tinggi dari warga negara dalam pemilu akan memberikan legitimasi yang kuatbagipemerintahan hasil dari Pemilu. Terdapatnya DPT yang akurat dan jaminan hak pilihakan merupakan perwujudan dari hak yang dilindungi oleh Konstitusi. Metode Penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif, Hasil dari Penelitian ini berupa legitimasi dari pemerintah hasil Pemilu menjadi sesuatu yang penting dan menekanjumlah golput setiap Pemilunya, danterdapatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pilih warga negara pada pemilu dari tingkat UndangUndang Dasar Tahun 1945, Undang-undang hingga peraturan pelaksana seperti Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Sertapengaturan yang bersumber dari putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi. Hak pilih sampai hari masih belum diberikan kepada anggota TNI dan Polri dan terdapatnya pembatasan hak pilih karena hasil dari putusan pengadilan. Kata Kunci: Pemilu, Hak Pilih, DPT Latar Belakang Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi1 yang menjadikan warga negara sebagaipemilik kedaulatan tersebut yang dalam pelaksanaan Pemilu 1 Ashari,“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak,” Jurnal IUS IV, no. 1 (2016): 96–108. 4 Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggara Negara sebagai Implementasi UUD 1945 merupakan perwujudan dari konversi suara pemilih menjadikursi2,yangwajibmemperolehjaminanuntukdapatmenggunakan hak pilih/ hak politiknya3, negara berkewajiban supaya setiap warga negara dapat menggunakan hak tersebut, sehingga tidak terjadinya terhalang akibat dari persoalan-persoalan administrasikepemiluan4 yang pada bermuara pada terjadinya pelanggaran HAM yang diatur dalam konstitusi negara. Dalam konteks ini, pendapat Mahkamah Konstitusi, berupa bahwa DPT merupakan prosedur administratif dan tidak dibenarkan mengeyampingkanaspek substantifdalam hal hak pilih pada pemilu5. Pada penyelenggaraan Pemilu yang menjadi acuan sebagaipemilih yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diumumkan oleh KPU, namun permasalahan timbul saat basis DPT yang berasal dari Kemendagri tidak valid akan kebaharuan data untuk pemilu, walaupun sudah mengikuti proses pemutahiran6. Permasalahan pemilih yang tidak masuk pada DPT ini akan berpotensinyaterjadi pelanggaran hukum dan administrasi yang dilakukanoleh penyelenggara cenderung menjadi sorotan setiap periodepelaksanaan Pemilu. Persoalan DPT sering terjadi jelang Pemilu, salahsatu dinamika hukum dan politik jelang pelaksanaan Pemilu 2009 terkait penggunaan hak pilih dengan Putusan Mahkamah Konstitusi7, DPT memiliki tujuan bahwa warga dapat 2 Hendri Wijaya,“Menakar Derajat Kepsatian Hukum Dalam Pemilu Pada UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 1 (2020): 82–104. 3 Dede Sri Kartini,“Demokrasi Dan Pengawas Pemilu,” Journal of Governance 2, no. 2 (2017): 146–62, [https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671](https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671). 4 Ahmad Zairudin,“Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum,”Legal Studies Journal 1, no. 7 (2021): 18–36. 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden danWakil P

Pertanyaan Umum

Mengapa hak pilih warga negara harus dilindungi dalam penyelenggaraan pemilu?

Karena pemilu adalah implementasi kedaulatan rakyat. Perlindungan diperlukan agar warga dapat menggunakan hak pilih dan hak politiknya tanpa terhalang persoalan administrasi yang dapat berujung pada pelanggaran HAM.

Apa peran DPT dalam menjamin hak pilih pada pemilu?

DPT menjadi acuan prosedural melalui proses pendaftaran hingga pemutahiran. DPT yang akurat dan terjamin hak pilihnya dipandang sebagai perwujudan hak yang dilindungi konstitusi.

Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi mekanisme hak pilih terkait DPT?

Putusan MK dipaparkan memberi dasar bahwa DPT tidak boleh mengesampingkan aspek substantif hak pilih. Dokumen juga menyinggung peluang penggunaan KTP atau paspor dengan persyaratan tertentu serta pembahasan keterkaitan keputusan pengadilan terhadap pembatasan hak pilih.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aran