Volume 1 - Nomor 12 - Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mimi

Penelitian mengkaji kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam memeriksa dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Latar masalah muncul karena Ombudsman berhadapan dengan TWK KPK dan menerima laporan maladministrasi. Penelitian bertipe normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual serta menautkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil menunjukkan TWK pegawai KPK termasuk objek pemeriksaan maladministrasi dan bagian dari pelayanan publik administrasi, sehingga Ombudsman dapat menerima serta memeriksa laporan sesuai ketentuan UU 37/2008.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman14

Waktu Membaca22 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Abstrak

Kata Kunci

Pendahuluan

Latar belakang pemerintahan bersih dan pelayanan publik

Volume 1 Nomor 12 , Februari 2022: h. 1270 – 1283 E-ISSN: 2775-619X Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Dedi Rusman Tuarita1, Victor Juzuf Sedubun2, Erick Stenly Holle 3 1,2,3Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.: [dedituarita07@gmail.com](dedituarita07@gmail.com) [: xxxxxxxxxxxxxxxx](: xxxxxxxxxxxxxxxx) | Info Artikel |
Abstract
Introduction: Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman gives authority to the Ombudsman to supervise and examine the implementation of public services for maladministration by state officials. However, in carrying out its authority, the ombudsman is faced with the problem of the KPK TWK and receives a report on the maladministration of the KPK employee TWK, so this raises the issue of whether the KPK employee TWK is part of maladministration and part of the administration of public services.
Purposes of the Research: This study aims to find out the Ombudsman of the Republic of Indonesia has the authority to examine maladministration of the national insight test of employees of the corruption eradication commission. Methods of the Research: Type of research used is normative, namely research that is based on the rule of law that can provide an explanation of the problems being studied. The problem approach is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach) . The collection of legal materials through primary legal materials is then linked to secondary legal materials. Results of the Research: Ombudsman of the Republic of Indonesia has the authority to examine maladministration of the national insight test of corruption eradication commission employees, as that the TWK of KPK employees is part of the object of maladministration examination which is a term related to the duties of the ombudsman according to the form and concept of maladministration and based on article 1 number 3 Law No. 37 of 2008. and TWK of KPK employees are part of public services within the scope of administrative services as referred to in Article 5 paragraphs (1) and (2), Article 46 paragraph (1) of Law Number 25 of 2009 and as well as maladministration in the implementation TWK which resulted in 51 KPK employees being dismissed, so that KPK employees reported TWK maladministration to the ombudsman. Thus the ombudsman carries out his duties and functions in examining the TWK of KPK employees according to the provisions of Article 6 and Article 7 of Law No. 37 of 2008 which gives the ombudsman the authority to receive maladministration reports.

Abstrak | | --- | --- | | Keywords:
Ombudsman Authority; Maladministration; Public service. | | | | | Kata Kunci: Wewenang Ombudsman; Maladministrasi; Pelayanan Publik. Latar Belakang: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ombudsman memberikan kewenangan kepada ombudsman untukmengawasi dan memeriksa penyelenggaraan pelayanan publik atasmaladministrasi oleh penyelenggara negara. Namun dalam menjalankan kewenangannya ombudsman dihadapkan dengan permasalahan TWKKPK dan menerima laporan atas maladministrasi TWK pegawai KPK tersebut, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan apakah TWK | | pegawai KPK bagian dari maladministrasi dan bagian daripenyelenggaraan pelayanan publik.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ombudsman Republik Indonesia berkewenangan dalam memeriksamaladministrasi tes wawasan kebangsaan pegawai komisipemberantasan korupsi.
Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif yakni penelitian yang pada aturan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Pengumpulan bahan hukum melaluibahan hukum primer kemudian dikait

Pertanyaan Umum

Apa dasar kewenangan Ombudsman dalam memeriksa maladministrasi?

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberi kewenangan kepada Ombudsman untuk mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan pelayanan publik atas maladministrasi oleh penyelenggara negara.

Mengapa TWK pegawai KPK dikaitkan dengan maladministrasi dalam penelitian ini?

TWK pegawai KPK diposisikan sebagai objek pemeriksaan maladministrasi, karena terkait konsep dan bentuk maladministrasi serta berada dalam ruang lingkup pelayanan publik administrasi.

Hasil penelitian menyimpulkan apa terkait peran Ombudsman terhadap TWK pegawai KPK?

Ombudsman memiliki kewenangan menerima laporan dan menjalankan tugas serta fungsi untuk memeriksa TWK pegawai KPK sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 37/2008.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mimi