VOLUME 03 No. 04 - ANALISIS PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM UPAYA KESEHATAN DASAR (PUSKESMAS) PADATINGKAT PEMERINTAH DAERAH - STUDI EKSPLORATIF DI KOTA BOGOR TAHUN 2013

Aug 29, 2026

Unggah oleh Theodore

Penetapan prioritas program Upaya Kesehatan Dasar (Puskesmas) di tingkat pemerintah daerah Kota Bogor dianalisis melalui latar kebijakan yang menargetkan peningkatan derajat kesehatan. Meskipun sejumlah indikator pembangunan kesehatan mengalami kenaikan, sebagian indikator juga menurun atau hanya meningkat secara tidak signifikan. Studi kualitatif menggunakan telaah dokumen dan observasi dengan informan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Sekda, dan DPRD. Hasil menunjukkan aktor utama bersandar pada evidence-based policy, namun pengaruh elit eksekutif dan kebijakan anggaran legislatif masih dominan. Prioritisasi menerapkan pendekatan top-down dan output bervariasi sesuai isu wilayah kerja Puskesmas.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman14

Waktu Membaca22 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pengantar

Konteks pembangunan kesehatan dan desentralisasi

Gambaran indikator kesehatan Kota Bogor

Metode Penelitian

Desain kualitatif dan informan

Telaah dokumen dan observasi

Hasil

Aktor utama dan evidence-based policy

Pengaruh elit eksekutif dan legislatif (anggaran)

Proses identifikasi masalah dan pendekatan top-down

Variasi output antar wilayah kerja Puskesmas

Kesimpulan

Faktor masukan (SDM, dukungan, tuntutan) dan kebutuhan pendekatan bottom-up

VOLUME 03 No. 04 Desember 􀁺 2014 Halaman 199-212 ANALISIS PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM UPAYAKESEHATANDASAR (PUSKESMAS) PADATINGKATPEMERINTAH DAERAH (STUDI EKSPLORATIF DI KOTABOGORTAHUN 2013) ANALYSIS OF PRIMARY HEALTH PROGRAM PRIORITY IN LOCAL GOVERNMENT (AN EXPLORATORY STUDY IN BOGOR CITY2013) Riastuti Kusuma Wardani Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ABSTRACT Background: A policy is a set of conceptual proposed action in order to achieve certain goals . Some health indicators in Bogor city government has increased but some has decreased or only slightly increased. Method: The study is qualitative methods, and the informants are District health office, Puskesmas, Regional Secretary of Bogor City and Regional Representative Council of Bogor City. We cross check the data by conducting document review and observation . Results: The main actors in setting program priorities are Bogor District health office using evidence-based policy . Support is dominated by an elite group of executive government which is the City Health Office . The elite in legislative also has major effect in the form of budget determination . Overview of the process reveals that any identified problem and issues of the health center depends on the areas of concern . The process of prioritization of primary health care programs in the health center in the city of Bogor using the top-down approach. Furthermore, the Bogor district health office is also coordinating and disseminate at the level of higher government organizers. Prioritization output of primary health care programs in health centers vary in accordance with their respective problems working areas. The program remains in accordance with the basic policy of mandatory basic health centers to run the affairs of primary health care . Conclusions: human resources, support and demand is the necessary input to the priority-setting process, howoever a larger portion of health office still affect prioritization. Bottomup approach needs to be done on the basis of the data. Keywords: program prioritization, Primary Health Care, Public health center ABSTRAK Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkandalam rangka mencapai tujuan tertentu. Beberapa indikator pembangunan kesehatan pemerintah daerah Kota Bogormengalami peningkatan namun ada pula yang mengalami penurunan atau meningkat tetapi tidak signifikan. Metode: metode kualitatif dengan Informan ; Dinkes Kota, Puskesmas, Sekda Kota Bogor, DPRD Kota Bogor. Cross cek data dengan melakukan telaah dokumen dan observasi. Hasil: Input;aktor utama dalam penetapan prioritas program adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan evidence base policy. Dukungan didominasi oleh kelompok elit eksekutifpemerintah adalah Dinas Kesehatan Kota. Kelompok elit legislative juga memberikan pengaruh, dalam bentuk penetapan anggaran. Gambaran proses : Identifikasi masalah dan isu tergantung pada permasalahan Puskesmas. Proses penetapan prioritas program pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas di Kota Bogor menggunakan metode top down. Selanjutnya dinas pula yang melakukan koordinasi dan sosialisasi pada level penyelenggara pemerintahan yang lebih tinggi. Output penetapan prioritas program pelayanan kesehatan dasar pada Pus kesmas berbeda-beda ses uai dengan permasalahan masing-masing wilayah kerjanya. Program tetap sesuai dengankebijakan dasar Puskesmas menjalankan urusan wajibnya primary health care. Kesimp ulan: SDM, dukungan dan tuntutan merupakan masukan bagi proses penetapan prioritas dengan porsi Dinkes lebih besar mempengaruhi penetapan prioritas . Pendekatan bottom up perlu dilakukan dengan berdasar pada data. Kata Kunci: penetapan prioritas program, yankesdas, Puskesmas PENGANTAR Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan ma

Pertanyaan Umum

Apa latar belakang pentingnya analisis penetapan prioritas program Puskesmas di Kota Bogor?

Indikator pembangunan kesehatan Kota Bogor tidak sepenuhnya meningkat; ada penurunan atau kenaikan yang tidak signifikan. Analisis dibutuhkan untuk memahami bagaimana prioritas program Upaya Kesehatan Dasar ditentukan di tingkat pemerintah daerah.

Metode apa yang digunakan dalam penelitian ini?

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan informan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Sekda Kota Bogor, dan DPRD Kota Bogor. Data divalidasi melalui telaah dokumen dan observasi.

Bagaimana proses penetapan prioritas program dilakukan dan siapa aktor utamanya?

Aktor utama adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan evidence-based policy. Proses menggunakan pendekatan top-down, sementara elit eksekutif dominan dalam dukungan dan elit legislatif memengaruhi melalui penetapan anggaran.

Apa temuan utama terkait masukan (input) dan kebutuhan pendekatan bottom-up?

SDM, dukungan, dan tuntutan menjadi masukan bagi proses penetapan prioritas, dengan porsi pengaruh Dinas Kesehatan lebih besar. Pendekatan bottom-up perlu dilakukan berdasarkan data agar prioritas lebih selaras dengan kebutuhan wilayah.

Aug 29, 2026

Unggah oleh Theodore