Utbk Bocor: Gagal Sistem atau Gagal Penegakan Hukum? - Pertanggungjawaban Hukum Peretasan Sistem Elektronik dalam UTBK-SNBT 2025

Aug 29, 2026

Unggah oleh Dozel

Penelitian ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pertanggungjawaban terhadap pelaku peretasan sistem elektronik pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Hasanuddin tahun 2025. Kasus melibatkan joki dan peserta ujian dalam skema terorganisasi untuk memperoleh serta memanfaatkan informasi ujian secara tidak sah, yang berisiko merusak integritas dan prinsip keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris kualitatif melalui wawancara penyidik Polrestabes Makassar dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan dikenakannya pidana penjara dan denda, dipengaruhi faktor usia serta kemampuan finansial; diperlukan penguatan keamanan dan koordinasi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman15

Waktu Membaca23 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar belakang: meningkatnya ujian berbasis komputer dan risiko kejahatan siber

Kerentanan sistem: pengawasan, autentikasi, dan infrastruktur keamanan digital

Utbk Bocor: Gagal SistemAtau Gagal Penegakan Hukum? Marwati M Leo 1, Hambali Thalib2, Muhammad Zulkifli Muhdar3. 123 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia [Email Koresponden](Email Koresponden: marwahmleo44@gmail.com)[:](Email Koresponden: marwahmleo44@gmail.com)[ ](Email Koresponden: marwahmleo44@gmail.com)[marwahmleo44@gmail.com](Email Koresponden: marwahmleo44@gmail.com) Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pertanggungjawaban terhadap pelakuperetasan sistem elektronik dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Hasanuddin tahun 2025. Kasus inimelibatkan keterlibatan joki dan peserta ujian dalam suatu skema peretasan sistem elektronik yang bertujuan memperoleh dan memanfaatkan informasi ujian secara tidak sah, sehingga berpotensi merusak integritas serta prinsip keadilan dalam sistem seleksinasional berbasis komputer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar serta studi kepustakaanterhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban hukum dalam kasus peretasan sistem elektronik yang terjadi dalam konteks pelaksanaan seleksi nasional pendidikan tinggi, dengan menyoroti keterlibatan beberapapelaku dalam satu rangkaian perbuatanyang terorganisasi serta mengkaji faktorfaktor non-yuridis yang memengaruhi penerapan pertanggungjawaban hukum dalampraktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku peretasansistem elektronik dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa ancaman pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, penerapan pertanggungjawabanhukum terhadap parapelaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia serta kemampuan finansial pelaku yang menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peretasan sistem elektronik dalam pelaksanaan UTBK-SNBT tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap sistem teknologi informasi, tetapi jugaberdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi. Rekomendasi dari Penelitian ini, antara lain diperlukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi serta koordinasi yang lebih intensif antara penyelenggara ujian, institusi pendidikan tinggi, dan aparat penegak hukum guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Kata Kunci: Peretasan Sistem Elektronik, Joki UTBK, Pertanggungjawaban Hukum. Abstract: This study aims to analyze the forms of legal accountability and the factors influencing the application of legal responsibility toward perpetrators of electronic system hacking during the implementation of the Computer-Based Written Examination for the National Selection Based on Test (UTBK-SNBT) at Hasanuddin University in 2025. The case involves the participation of exam jockeys and actual test participants in an organized electronic system hacking scheme aimed at obtaining and utilizing examination information unlawfully, which potentially undermines the integrity and fairness of the national computerbased selection system. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach through interviews with investigators at the Makassar City Police Resort as well as a literature study of various legal sources and relevant academic works. The novelty of this research lies in its analysis of legal accountability in electronic system hacking within the context of national higher education entrance examinations, highlighting the involvement of multiple actors in an organized series of actions and examining non-juridical factors that influence the implementation of legal accountability in law enforcement practices. The results of the study indicate that the perpetrators of electronic syst

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian ini terkait kasus UTBK-SNBT 2025?

Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum serta faktor yang memengaruhi penerapannya terhadap pelaku peretasan sistem elektronik dalam pelaksanaan UTBK-SNBT 2025.

Bagaimana keterlibatan joki dan peserta ujian memengaruhi skema peretasan?

Kasus melibatkan joki dan peserta ujian dalam rangkaian perbuatan terorganisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi ujian secara tidak sah.

Apa hasil penelitian mengenai sanksi dan faktor yang memengaruhi penegakan?

Pelaku dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa ancaman penjara dan denda, dengan penerapannya dipengaruhi faktor seperti usia serta kemampuan finansial pelaku.

Aug 29, 2026

Unggah oleh Dozel