[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-227730-113":3,"doc-detail-227730-id":85,"detail-sidebar-cat-0-id-113":102},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":78,"head_meta":80,"extra_data":82,"updated_unix":84},113,"id","twk-orchestration-weakening-of-kpk-the-indonesian-forum-28-october-2021","TWK-Orkestrasi Pelemahan KPK - The Indonesian Forum 28 Oktober 2021","","Garis waktu pelemahan KPK melalui TWK mencakup pembentukan pansel, revisi UU KPK yang sangat kontroversial, serta ketentuan alih status pegawai tanpa syarat tes. Uraian menautkan rekomendasi Ombudsman, temuan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM, dan serangkaian putusan MK serta MA terkait pengalihan status. Setelah September 2019, independensi kelembagaan melemah melalui pengaruh eksekutif, perubahan status pegawai menjadi ASN, kontrol etik yang tidak berjalan, celah kebocoran informasi, dan penurunan dukungan politik serta masyarakat sipil. Dokumen menutup dengan agenda tindakan yang menekankan pemikiran nasib 57 mantan pegawai, keterbatasan perubahan struktural, serta kebutuhan menunggu pergantian pemerintahan sambil menguatkan gerakan antikorupsi.",{"@graph":14,"@context":77},[15,34,56],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/","Penelitian & Laporan",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/twk-orchestration-weakening-of-kpk-the-indonesian-forum-28-october-2021/227730/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/twk-orchestration-weakening-of-kpk-the-indonesian-forum-28-october-2021/227730.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Oliver Hayes","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-07","2026-09-10",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":55},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",7,{"@type":57,"mainEntity":58},"FAQPage",[59,65,69,73],{"name":60,"@type":61,"acceptedAnswer":62},"Apa yang dimaksud dengan TWK dalam konteks orkestrasi pelemahan KPK?","Question",{"text":63,"@type":64},"TWK dibahas sebagai bagian dari orkestrasi pelemahan KPK yang berujung pada pengalihan status pegawai tanpa syarat tes dalam ketentuan yang relevan.","Answer",{"name":66,"@type":61,"acceptedAnswer":67},"Kapan dan bagaimana proses pelemahan KPK melalui revisi UU dan keputusan terkait berjalan?",{"text":68,"@type":64},"Dokumen memetakan peristiwa dari pembentukan pansel pada 2019, persetujuan revisi UU KPK oleh DPR dan Pemerintah, hingga penetapan Perkom 1/2021 serta rangkaian temuan dan putusan MK/Ma yang menanggapi aspek legal kepegawaian.",{"name":70,"@type":61,"acceptedAnswer":71},"Bagaimana kondisi independensi kelembagaan KPK setelah September 2019 dijelaskan?",{"text":72,"@type":64},"Independensi melemah karena KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif dan pegawai menjadi ASN, ditambah masalah pada komisioner/dewan pengawas, mekanisme kerja yang membuka celah informasi, serta perubahan struktur dan budaya kerja.",{"name":74,"@type":61,"acceptedAnswer":75},"Apa rekomendasi tindakan yang disampaikan untuk menghadapi situasi ini?",{"text":76,"@type":64},"Dokumen menekankan pemikiran nasib 57 mantan pegawai KPK, perlunya keputusan politik yang dinilai mustahil pada masa pemerintahan sekarang, serta strategi menunggu pergantian pemerintahan sambil mendorong pemerintahan antikorupsi dan menguatkan gerakan dari masyarakat sipil.","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":79,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":81,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":83,"site_id":7},227730,1789013576,{"code":4,"msg":86,"data":87},"success",{"doc_id":83,"user_id":88,"nickname":42,"user_avatar":89,"doc_module":4,"category_id":90,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":91,"file_id":92,"file_url":93,"file_type":94,"file_size":95,"view_count":55,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":96,"language":97,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":98,"faqs":99,"seo_title":100,"seo_description":12,"update_tm":84,"read_time":101},687207020761,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_155a257f0dc6eb9ab79c44ca47cae57d",54,"Pemecatan 57+1 pegawai melalui TWKadalah bagian dari Orkestrasi Pelemahan KPK  \nBivitri Susanti (Dosen STHI Jentera, anggota Constitutional and Administrative Law Society)  \nDisampaikan dalam The Indonesian Forum ke-79 The Indonesian Institute, 28 Oktober 2021  \nGaris Waktu Pelemahan KPK  \nMei 2019  \nPansel KPK dibentuk  \n17 September 2019  \nRevisi UU KPK disetujui DPR dan Pemerintah. UU ini sangat kontroversial karena tertutup, supersingkat, dan menimbulkan penolakan besar  \n\\#reformasidikorupsi.  \nTerkait pegawai, hanya ada ketentuan ttg “Alih Status” tanpasyarat tes, karena posisi  \n16 September 2021  \nOmbudsman mengeluarkan rekomendasi bahwa TWKmaladministrasi.  \n 30 September  \n57 pegawai KPK dikeluarkan (1 pensiun)  \nTawaran dari Kapolri untuk direkrut  \n   kelembagaan KPK yang berubah.     \n5 komisioner baru KPK dipilih. 1 sangat kontroversial karena berkasus, yang lainnya juga punya rekam jejak yang buruk  \n13 Juni 2019  \nPerkom 1/2021 ditetapkan, mensyaratkan adanya TWK  \n27 Januari 2021  \nKomnas HAM menyatakan ada pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK  \n 16 Agustus 2021  \nKisruh aspek legal kepegawaian KPK  \n\n| Revisi UU KPK | Menyatakan soal pengalihan status pegawai KPK, tanpa menyebut TWK. |\n| --- | --- |\n\n\n| PP 41/2020 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK | Tidak menyebut TWK. |\n| --- | --- |\n\n\n| Perkom 1/2021 | Menyebut soal KPKORI: maladministrasi\u003Cbr>Komnas HAM: melanggar HAM |\n| --- | --- |\n\n\n| Putusan MK 70/PUU-XVIII/2019 | Pengalihan status tidak boleh merugikan. |\n| --- | --- |\n\n\n| Putusan MK 34/PUU-XIX/2021 | Tidak memutus mengenai prosedur yang seperti apa yang konstitusional (tidak bertentangan dengan Putusan MK 70/PUU-XVII/2019.)\u003Cbr>MK tidak memutus isu seteknis TWK, karena menguji konstitusionalitas. |\n| --- | --- |\n\n\n| Putusan MA (JR Perkom 1/2021) | Tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah |\n| --- | --- |\n\nKondisi Independensi Kelembagaan setelah  \nSeptember 2019  \n\n| Pelemahan Struktur Kelembagaan Eksternal |\n| --- |\n| • Ada di bawah kekuasaan eksekutif\u003Cbr>• Pegawai KPK menjadi ASN |\n\n\n| Pelemahan dari dalam |\n| --- |\n| • Komisioner yang tidak etik (ada beberapa pengaduan)\u003Cbr>• Dewan Pengawas yang tidak menjalankan fungsi pengawasan etik dengan baik.\u003Cbr>• Mekanisme kerja yang mengandung banyak celahuntuk kebocoran informasi\u003Cbr>• Perubahan struktur organisasi KPK dan budaya kerja KPK (muncul kerusakan penegak hukum lain yang dulu menjadialasan kelahiran KPK) . |\n\n\n| Pelemahan dukungan politik |\n| --- |\n| • Tudingan “Taliban”\u003Cbr>• Berkurangnya dukungan masyarakat sipil kepada KPK secara kelembagaan karenaberubahnya KPK setelah UU 19/2019 . |\n\nKorupsi adalah soal kekuasaan  \n• Korupsi tidak hanya terkait dengan pencegahan dan penindakan korupsi itu sendiri, tetapi juga elemen-elemen lain dalam demokrasi, karena by definition, korupsi akanselalu terkait dengan kekuasaan.  \n• Karena itu pula, ada “state capture corruption”: sekelompok orang menggunakan pengaruh mereka terhadap para penentukebijakan (anggota DPR, pemerintah) untuk menghasilkan kebijakan publik yang memberikeuntungan ekonomi bagi kelompok itu sendiri.  \n• KPK bukan Lembaga pemberantaskorupsi yang pertama di Indonesia. Lembaga2 sebelumnya –dan kini KPKselalu dimatikan setiap ia mulai efektif membongkar kekuasaan yang korup.  \n• Alih status pegawai adalah akibat dari upaya pelemahan KPK pada 2019 yang dilakukan dengan (1) Revisi UU KPK dan  \n(2) Dipilihnya pimpinan KPK yang sangat bermasalah dalam hal rekam jejaknya.  \nApa yang harus dilakukan?  \n01  \nNasib 57 orang mantan pegawai KPK harus dipikirkan, bukan hanyauntuk alasan kemanusiaan tetapi juga mempertahankan aset bangsa karena rekam jejak dan kualifikasi mereka sangat baik.  \n02  \nPerubahan KPK secara struktural berarti merevisi UU KPK dan memasukkan komisioner baru. Ini membutuhkan keputusan politik. Untuk masa pemerintahan sekarang, ini mustahil untuk dilakukan karena terlihat bagaimana pelemahan inidiinginkan oleh Presiden dan DPR.  \n03  \nHarus me","cbCaioaH27AqtKiS","https://ap.wps.com/l/cbCaioaH27AqtKiS","pdf",549839,8,"Indonesian","# Garis Waktu Pelemahan KPK\n## Revisi UU KPK dan ketentuan alih status\n## Rekomendasi Ombudsman dan temuan Komnas HAM\n## Putusan MK dan MA terkait pengalihan status\n# Kondisi Independensi Kelembagaan setelah September 2019\n## Pelemahan struktur kelembagaan eksternal\n## Pelemahan dari dalam\n## Pelemahan dukungan politik\n# Korupsi adalah soal kekuasaan\n# Apa yang harus dilakukan?","[{\"question\":\"Apa yang dimaksud dengan TWK dalam konteks orkestrasi pelemahan KPK?\",\"answer\":\"TWK dibahas sebagai bagian dari orkestrasi pelemahan KPK yang berujung pada pengalihan status pegawai tanpa syarat tes dalam ketentuan yang relevan.\"},{\"question\":\"Kapan dan bagaimana proses pelemahan KPK melalui revisi UU dan keputusan terkait berjalan?\",\"answer\":\"Dokumen memetakan peristiwa dari pembentukan pansel pada 2019, persetujuan revisi UU KPK oleh DPR dan Pemerintah, hingga penetapan Perkom 1/2021 serta rangkaian temuan dan putusan MK/Ma yang menanggapi aspek legal kepegawaian.\"},{\"question\":\"Bagaimana kondisi independensi kelembagaan KPK setelah September 2019 dijelaskan?\",\"answer\":\"Independensi melemah karena KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif dan pegawai menjadi ASN, ditambah masalah pada komisioner/dewan pengawas, mekanisme kerja yang membuka celah informasi, serta perubahan struktur dan budaya kerja.\"},{\"question\":\"Apa rekomendasi tindakan yang disampaikan untuk menghadapi situasi ini?\",\"answer\":\"Dokumen menekankan pemikiran nasib 57 mantan pegawai KPK, perlunya keputusan politik yang dinilai mustahil pada masa pemerintahan sekarang, serta strategi menunggu pergantian pemerintahan sambil mendorong pemerintahan antikorupsi dan menguatkan gerakan dari masyarakat sipil.\"}]","TWK-Orkestrasi Pelemahan KPK - The Indonesian Forum 28 Oktober 2021 | PDF",12,{"code":4,"msg":86,"data":103},[104,109,113,117,121,125,127,131,135,139,143],{"id":105,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":106,"show_sort_weight":107,"slug":108},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":110,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":111,"show_sort_weight":107,"slug":112},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":114,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":115,"show_sort_weight":107,"slug":116},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":118,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":119,"show_sort_weight":107,"slug":120},51,"Komik","comic",{"id":122,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":123,"show_sort_weight":107,"slug":124},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":90,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":107,"slug":126},"research-report",{"id":128,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":129,"show_sort_weight":107,"slug":130},49,"Sastra","literature",{"id":132,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":133,"show_sort_weight":107,"slug":134},52,"Teknologi","technology",{"id":136,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":137,"show_sort_weight":107,"slug":138},50,"Ujian","exam",{"id":140,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":141,"show_sort_weight":107,"slug":142},57,"Umum","general",{"id":144,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":145,"show_sort_weight":4,"slug":146},181,"Formulir","formulir"]