PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG TUGAS - FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Aug 25, 2026

Unggah oleh Bintang

Peraturan Bupati Tulungagung menetapkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung sebagai penjabaran ketentuan peraturan daerah mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Regulasi ini mengatur dasar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang peternakan, termasuk kedudukan dinas, tugas serta fungsi penyelenggaraan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan. Dokumen juga menetapkan susunan organisasi dinas beserta bidang, seksi, serta unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman20

Waktu Membaca31 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Pasal 4

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Pasal 7

温 # BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNGNOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS,FUNGSI DAN TATA KERJADINAS PETERNAKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tulungagung maka perlu adanyapenjabaran dan rincian tugas,fungsi dan tata kerja padaDinas Peternakan Kabupaten Tulungagung yangditetapkan dengan Peraturan Bupati. :1.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844); Mengingat 2.Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,TambahanLembaran Negara Nomor 4438); 3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan tentang Pemerintahan AntaraPemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten /Kota(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); / 15 ● 2 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah,sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 6.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02Seri D). MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG TUGASFUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKANKABUPATEN TULUNGAGUNG. ## BAB IKETENTUAN UMUM ### Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenTulungagung. 3.Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tulungagung. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahKabupaten Tulungagung. 7.Otonomi Daerah adalah hak,wewenang,dankewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan. 8.Daerah Otonom,selanjutnya disebut Daerah,adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia. / 12. 3 9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu KepalaDaerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahyang terdiri dari Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD,Dinas Daerah,Badan Perencanaan PembangunanDaerah,Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah,Kecamatan,dan Kelurahan. 10.Dinas adalah Dinas Peternakan KabupatenTulungagung. 11.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknispada Dinas. 12.Produk pangan asal hewan adalah produk yangberupa daging,telur dan susu. 13.Produk hewan non pangan adalah produk yang berupatulang,bulu dan kulit. 14.Residu adalah sisa obat hewan yang belumtereliminasi dari tubuh yang berdampak negatif jikadikonsumsi. 15.Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan. ## BAB IIKEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI ### Bagian Kesatu Kedudukan ### Pasal 2 (1)Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksanaOtonomi Daerah. (2)Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinasyang ber

Pertanyaan Umum

Apa dasar pertimbangan penetapan peraturan ini?

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah, melalui penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Peternakan.

Apa tugas Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung?

Dinas Peternakan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi apa yang dijalankan Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya?

Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang peternakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan, serta pelaksanaan tugas lain dari Bupati.

Aug 25, 2026

Unggah oleh Bintang