[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-232052-113":53,"doc-detail-232052-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","towards-the-independence-of-educational-institutions","Menuju Kemandirian Lembaga Pendidikan","","Lahirnya undang-undang otonomi daerah mendorong pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk sektor pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah yang luas, isu utama yang dibahas adalah desentralisasi pendidikan dan pemberian otonomi kepada lembaga pendidikan. Berdasarkan PP No.60 dan PP No.61/1999, empat PTN dijadikan pilot proyek otonomi dengan status badan hukum, sementara implementasi otonomi sekolah dijalankan melalui SBM/MPMBS. Tantangan implementasi meliputi capacity building, transparansi, akuntabilitas, tarik-menarik kepentingan, serta kesenjangan anggaran pendidikan.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/towards-the-independence-of-educational-institutions/232052/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/towards-the-independence-of-educational-institutions/232052.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Mia  ","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-06","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",6,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa yang dimaksud otonomi pendidikan dalam konteks desentralisasi?","Question",{"text":110,"@type":111},"Otonomi pendidikan adalah pemberian otonomi kepada lembaga-lembaga pendidikan agar pengelolaan pendidikan dapat berjalan sesuai kebijakan otonomi daerah.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Bagaimana PP No.60 dan PP No.61/1999 memengaruhi PTN?",{"text":115,"@type":111},"Empat PTN (UI, ITB, IPB, dan UGM) dijadikan pilot proyek otonomi PTN, berstatus badan hukum, dengan pertanggungjawaban pimpinan kepada Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik pada bidang akademik.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Apa saja masalah yang dihadapi saat mengimplementasikan otonomi pendidikan tingkat sekolah?",{"text":119,"@type":111},"Masalah implementasi mencakup capacity building, transparansi manajemen, akuntabilitas, tarik menarik kepentingan, dan kesenjangan anggaran pendidikan.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},232052,1789068530,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},687207024478,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_a8503ba1806abce46bf441b54a3ca4cd","JURNAL MATEMATIKA DAN KOMPUTER  \nVol. 5. No. 2, 86-96, Agustus 2001, ISSN : 1410-8518  \nMENUJU KEMANDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN1  \nEdy Soedjoko  \nJurusan Matematika FMIPA UNNES  \nAbstrak  \nLahirnya undang-undang tentang otonomi daerah telah membawakehidupan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Padasektor pendidikan, tuntutan perubahan juga bergulir sejalan denganarus perubahan di sektor-sektor lain. Salah satu isu perubahandalam sistem pendidikan adalah desentralisasi pendidikan dalam konteks kebijakan otonomi daerah yang luas. Sesuai dengan PP No.60 dan PP No.61/1999, empat PTN yaitu UI, ITB, IPB, dan UGM dijadikan pilot projeck otonomi PTN. Statusnya menjadi badan hukum seperti Perusahaan Umum (Perum) atau BHBN (Badan Hukum Milik Negara) . Status pegawai menjadi PU (Pegawai Universitas) . Pimpinan PTN bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat (Board of Trustees) . Di bidang akademik Pimpinan PTN bertanggung jawab kepada kepada Senat Akademik. Untuk menghindari konflik manajemen perlu aturan jelas dan adil antara PTN dan PTS. Implementasi konsep otonomi pendidikan tingkat sekolah dilakukan melalui School Based Managemen (SBM) dilaksanakan melalui termi-nologi Manajemen Peningktan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) . Beberapa masalah implementasi otonomi pendidikan adalah capacity building, transparansi manajemen, akuntabilitas, tarik menarik kepentingan, dan kesenjangan anggaran pendidikan.  \nKata Kunci : Otonomi Daerah, Otonomi Pendidikan, Badan Hukum Milik Negara, Majelis Wali Amanat, School Based Managemen, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.  \n1. PENDAHULUAN  \nIstilah otonomi telah menjadi wacana, seakan-akan orang tidak jemumembicarakannya, demikian halnya dengan otonomi pendidikan. Istilah ini populer sejalan dengan runtuhnya Orde Baru, dan tuntutan beberapa propinsiuntuk merdeka.  \n1Disampaikan pada seminar nasional dalam rangka KONFERDA Himpunan Matematika JatengDIY.  \nMenuju Kemandirian …(Edy Soedjoko)  \nMenurut UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan peraturan perundang-undangan.  \nLahirnya undang-undang tentang otonomi daerah telah membawakehidupan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena undangundang tersebut memandang pemyelenggaraan pemerintahan, terutamapemerintah daerah dengan sebuah paradigma baru dan berbeda dengan yang selama ini diberlakukan. Beberapa ciri yang menonjol dari undang-undang baru tersebut antara lain: (1) demokrasi dan demokratisasi, (2) mendekat-kanpemerintah dengan rakyat, (3) sistem otonomi luas dan nyata, (4) tidak menggunakan otonomi bertingkat, dan (5) no mandat without funding (Cholik, 2001) .  \nPada sektor pendidikan, tuntutan perubahan juga bergulir sejalan denganarus perubahan di sektor-sektor lain. Salah satu isu perubahan dalam sistem pendidikan adalah desentralisasi pendidikan dalam konteks kebijakan otonomidaerah yang luas.  \n2. OTONOMI PENDIDIKAN  \nOtonomi pendidikan adalah pemberian otonomi pada lembaga-lemabagapendi-dikan. Dalam UU No.22/1999 Bab IV Pasal 11 ayat 2 disebutkan : Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Jadi, pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang yang harus dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.  \nMeskipun kewenangan pendidikan sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah/Kota (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), tampaknya  \nJURNAL MATEMATIKA DAN KOMPUTER  \nVol. 5. No. 2, 86-96, Agustus 2001, ISSN : 1410-8518  \npemerintah pusat (pusat dan propinsi) masih menyisakan kewenangannya. Kewenangan tersebut meliputi :  \nKewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah:  \na. Penetapan stan","cbCaieBYpZjU3OLI","https://ap.wps.com/l/cbCaieBYpZjU3OLI","pdf",48621,11,"Indonesian","# PENDAHULUAN\n## Latar belakang otonomi dan dampaknya pada pendidikan\n# OTONOMI PENDIDIKAN\n## Dasar hukum dan pembagian kewenangan pusat-provinsi\n# OTONOMI PERGURUAN TINGGI\n## (lanjutan)","[{\"question\":\"Apa yang dimaksud otonomi pendidikan dalam konteks desentralisasi?\",\"answer\":\"Otonomi pendidikan adalah pemberian otonomi kepada lembaga-lembaga pendidikan agar pengelolaan pendidikan dapat berjalan sesuai kebijakan otonomi daerah.\"},{\"question\":\"Bagaimana PP No.60 dan PP No.61/1999 memengaruhi PTN?\",\"answer\":\"Empat PTN (UI, ITB, IPB, dan UGM) dijadikan pilot proyek otonomi PTN, berstatus badan hukum, dengan pertanggungjawaban pimpinan kepada Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik pada bidang akademik.\"},{\"question\":\"Apa saja masalah yang dihadapi saat mengimplementasikan otonomi pendidikan tingkat sekolah?\",\"answer\":\"Masalah implementasi mencakup capacity building, transparansi manajemen, akuntabilitas, tarik menarik kepentingan, dan kesenjangan anggaran pendidikan.\"}]","Menuju Kemandirian Lembaga Pendidikan | PDF",17]