Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sep 10, 2026

Peraturan Wali Kota Bandung mengatur perubahan ketiga terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang pedoman penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perubahan ditetapkan berdasarkan kebutuhan penyesuaian substansi yang berkembang setelah perubahan sebelumnya melalui peraturan walikota tahun 2022. Peraturan ini memuat dasar hukum dan menetapkan ketentuan perubahan, termasuk penyesuaian pada Pasal 36 terkait mekanisme pembayaran TP-PPPK yang dibayarkan pada hari kerja, secara akumulatif, serta dengan pertimbangan objektif lainnya melalui keputusan Wali Kota.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Dasar pertimbangan perubahan

Mengingat

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

Memutuskan

Penetapan perubahan ketiga

Pasal I

Perubahan ketentuan dan redaksi Pasal 36

PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 104 TAHUN 2022 SALINAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJAPEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. bahwa Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkandengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 82 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. Peraturan 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 104 Tahun 2022 ini?

Peraturan ini menetapkan perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 karena terdapat substansi yang perlu disesuaikan dalam pedoman penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Ketentuan apa yang diubah dalam Pasal I?

Pasal I menyatakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 diubah, termasuk perubahan redaksi ketentuan Pasal 36.

Bagaimana mekanisme pembayaran TP-PPPK menurut Pasal 36?

TP-PPPK dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara akumulatif berdasarkan beban kerja serta/atau pertimbangan objektif lainnya. Pembayaran dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Chloe Bennett