Urgensi Pengaturan Keterlibatan Ahli Forensik dalam Olah Tempat Kejadian Perkara - Sebagai Upaya Penguatan Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sep 10, 2026

Unggah oleh Noah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong transformasi sistem pembuktian pidana dari pendekatan konvensional menuju scientific evidence sebagai instrumen utama untuk mengungkap kebenaran materiil. Dalam konteks ini, keterlibatan ahli forensik pada tahap olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menentukan kualitas identifikasi, pengamanan, dan preservasi barang bukti. KUHAP belum mengatur tegas kewajiban, ruang lingkup, dan mekanisme pelibatan ahli forensik, sehingga bergantung pada diskresi penyidik dan berisiko menurunkan integritas nilai pembuktian. Penelitian normatif ini menganalisis regulasi, mengidentifikasi kelemahan, serta merumuskan konsep pembaruan untuk standar olah TKP berbasis forensik, penguatan chain of custody, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi digital demi sistem peradilan yang objektif, akuntabel, dan adil.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman20

Waktu Membaca31 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar belakang transformasi sistem pembuktian pidana

Permasalahan Pengaturan Keterlibatan Ahli Forensik

Kesenjangan regulasi dalam KUHAP terkait olah TKP

Metode Penelitian

Pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan

Hasil dan Analisis

Sifat pengaturan yang parsial dan implikasinya

Konsep Pembaruan Hukum

Kewajiban pelibatan ahli forensik, standar olah TKP, chain of custody, koordinasi, dan teknologi digital

[https://jicnusantara.com/index.php/jicn](https://jicnusantara.com/index.php/jicn) [Vol : 3 No: 3](Vol : 3 No: 3), Juni-Juli 2026 E-ISSN : 3046-4560 | Urgensi Pengaturan Keterlibatan Ahli Forensik Dalam Olah Tempat Kejadian Perkara Sebagai Upaya Penguatan Pembuktian dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia
The Urgency of Regulating the Involvement of Forensic Experts in Crime Scene Processing as an Effort to Strengthen Evidence in the Criminal Justice System
in Indonesia
WihelmusAsal Brahi Kamis1, Rinsan Maratur Hutapea2, Hudi Yusuf3
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
[Email: wihelmusbrahikamis@gmail.com](Email: wihelmusbrahikamis@gmail.com) | | | --- | --- | | Article Info
Article history :
Received : 21-07-2026
Revised : 23-07-2026
Accepted : 25-07-2026
Pulished : 27-07-2026 | Abstract
The development of science and technology has driven the transformation of the criminal evidence system from a conventional approach to the use of scientific evidence as the primary instrument in uncovering material truth. In this context, the involvement of forensic experts in the crime scene processing (TKP) stage is a determining factor in the quality of identification, security, and preservation of evidence from the beginning of the investigation. However, the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate the obligations, scope, or mechanisms for the involvement of forensic experts in the implementation of crime scene processing. This regulatory gap causes the use of forensic science to still depend on the discretion of investigators, thus potentially causing contamination, damage, or loss of evidentiary value of scientific evidence that ultimately affects the effectiveness of the criminal evidence process. This study aims to analyze the legal regulations regarding the involvement of forensic experts in crime scene processing, identify weaknesses in the existing regulations, and formulate an ideal regulatory concept as an effort to strengthen the criminal evidence system in Indonesia. The study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, case, and comparative approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through literature review and then analyzed qualitatively using grammatical, systematic, teleological, and comparative interpretation techniques. The results indicate that regulations regarding the involvement of forensic experts in criminal procedure law are still partial and do not integrate the function of forensic experts as part of the crime scene investigation process. The Criminal Procedure Code (KUHAP) only authorizes investigators to request expert testimony without establishing parameters regarding the timing of involvement, case classification, evidence handling standards, or chain of custody mechanisms. This situation has implications for the unenforced integrity of scientific evidence from the initial stages of the investigation. This study proposes a legal reform concept in the form of regulating the obligation to involve forensic experts in certain crimes requiring scientific evidence, establishing standards for crime scene investigation based on forensic science, strengthening the chain of custody principle, regulating coordination mechanisms between investigators and forensic experts, and utilizing digital technology in evidence management. This reform is expected to improve the quality of evidence, strengthen the achievement of material truth, and create a more objective, accountable, and just criminal justice system.
Keywords: forensic expert; crime scene; criminal evidence | Abstrak Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong transformasi sistem pembuktian pidana dari pendekatan konvensional menuju pemanfaatan scientific evidence sebagai instrumen utama dalam mengungkap kebenaran materiil. Dalam konteks tersebut, keterlibatan ahli forensik pada tahap olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pertanyaan Umum

Mengapa keterlibatan ahli forensik pada tahap olah TKP penting dalam pembuktian pidana?

Keterlibatan ahli forensik menentukan kualitas identifikasi, pengamanan, dan preservasi barang bukti sejak awal penyidikan sehingga mendukung integritas scientific evidence.

Apa kelemahan utama pengaturan dalam KUHAP terkait ahli forensik pada olah TKP?

KUHAP tidak mengatur tegas kewajiban, ruang lingkup, dan mekanisme pelibatan, termasuk parameter waktu pelibatan, klasifikasi perkara, standar penanganan barang bukti, serta chain of custody.

Konsep pembaruan hukum apa yang ditawarkan penelitian untuk memperkuat sistem pembuktian?

Penelitian mengusulkan pengaturan kewajiban pelibatan ahli forensik pada tindak pidana tertentu, standar olah TKP berbasis forensik, penguatan chain of custody, mekanisme koordinasi penyidik–ahli, dan pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen barang bukti.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Noah