URGENSI PENALARAN DAN PENEMUAN HUKUM BAGI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI KABUPATEN NIAS UTARA DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Sep 10, 2026

Unggah oleh Rhys

Pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nias Utara membutuhkan penalaran dan penemuan hukum yang tepat dari pejabat Tata Usaha Negara (TUN) setempat. Penelitian ini menganalisis urgensi penalaran dan penemuan hukum untuk mendukung pendirian serta pengembangan KDMP, menggunakan metode normatif-empiris dengan analisis kualitatif dan yuridis, serta pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Hasil menegaskan bahwa penalaran dan penemuan hukum berperan untuk mewujudkan kepastian hukum, menekan konflik, meningkatkan akuntabilitas, dan mengatasi kesulitan hukum dalam praktik pembangunan koperasi desa.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman22

Waktu Membaca34 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Petunjuk Pelaksanaan dan Kerangka Regulasi

Definisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dasar Program Nasional dan Instruksi Presiden

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara

Kewenangan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) oleh BPD

Pelaksanaan di Desa Lasara Sawo

URGENSI PENALARAN DAN PENEMUAN HUKUM BAGI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DIKABUPATEN NIAS UTARA DALAMPEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGANKOPERASI DESA MERAH PUTIH Faahakhododo Telaumbanua1), Rahmayanti2), Eko Gunarso Tamba3), Liberkah Gulo4) 1)Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia 2)Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia 3)Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia 4)Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia [e-mail : fakhatelaumbanua01@gmail.com](e-mail : fakhatelaumbanua01@gmail.com1)[1](e-mail : fakhatelaumbanua01@gmail.com1)), [rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id](rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id2)[2](rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id2)) [ekogunarsotamba75@gmail.com](ekogunarsotamba75@gmail.com3)[3](ekogunarsotamba75@gmail.com3)). [liberkahgulob@gmail.com](liberkahgulob@gmail.com4)[4](liberkahgulob@gmail.com4)). Received: 10-12-2025 Revised: 05-01-2026 Accepted: 25-01-2026 | Info Artikel | Abstract | | --- | --- | | | The establishment and development of theMerah Putih Village Cooperative (KDMP) in North Nias | | Keywords: Legal Reasoning, | Regency requires sound legal reasoning and legal research from local State Administration (TUN) | | Legal Research, Merah Putih | officials. This study aims to analyze the urgency of legal reasoning and legal research for TUN officials | | Village Cooperative, North | in supporting the establishment and development of the KDMP. The research method used combines | | Nias Regency, TUN Officials. | normative-empirical methods with qualitative and legal analysis, along with case study and literature approaches. The results indicate that legal reasoning and legal research are crucial for TUN officials to create legal certainty, reduce conflict, increase accountability, and overcome legal difficulties in establishing and developing the KDMP in the village.
Abstrak.
Pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nias Utara memerlukan penalaran dan penemuan hukum yang tepat dari pejabat Tata Usaha Negara (TUN) setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penalaran dan penemuan hukum bagi | | Kata kunci: Penalaran | pejabat TUN dalam mendukung pembentukan dan pengembangan KDMP. Metode penelitianyang | | Hukum, Penemuan Hukum, | digunakan memadukan metode normatif – empiris dengan analisis kualitatif dan yuridis, serta | | Koperasi Desa Merah Putih, | dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penalaran | | Kabupaten Nias Utara, Pejabat | dan penemuan hukum sangat penting bagi pejabat TUN untuk menciptakan kepastian hukum, | | TUN. | mengurangi kegaduhan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengatasi kesulitan hukum dalampendirian dan pengembangan KDMP di desa. | A. PENDAHULUAN KoperasiDesaMerah Putih merupakan sebuahlembaga ekonomi baru yang diprogramkanpemerintah pusat untuk dibentuk di tingkat desa. Tujuannya sekilas memang bagus, namun prosespembentukannya masih berantakan karena regulasi belum memadai, dan penalaran para pejabat TUN yang membidanginya atau yang terlibat dalam proses pembentukan dan pengembangannya, juga masih banyak yang belum mumpuni. Apakah KDMP ini tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini? Apakah ini program ini bukan merupakan produk gagal dan berantakan? Apakah program ini bisaberjalan dengan baik kedepan? Para penulis tidak membahas atau memfokuskan diri disana dalam tulisan ini, tetapi lebih kepada penalaran dan penemuan hukum dalam pembentukan dan pengembangannya. Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Menteri Koperasi Republik Indonesia (Menkop RI) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih BAB INomor Urut 5 Huruf a, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan di huruf b dijelaskan bahw

Pertanyaan Umum

Mengapa penalaran dan penemuan hukum penting bagi pejabat TUN dalam KDMP di Kabupaten Nias Utara?

Karena pembentukan dan pengembangan KDMP memerlukan dasar hukum yang tepat agar tercapai kepastian hukum, berkurangnya kegaduhan/konflik, peningkatan akuntabilitas, serta penyelesaian kesulitan hukum.

Apa tujuan penelitian terhadap KDMP dalam konteks penalaran dan penemuan hukum?

Penelitian bertujuan menganalisis urgensi penalaran dan penemuan hukum bagi pejabat Tata Usaha Negara untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Metode penelitian apa yang digunakan untuk mengkaji urgensi tersebut?

Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan analisis kualitatif dan yuridis, serta pendekatan studi kasus dan studi pustaka.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Rhys