Peran Public Relations di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam Era Badan Hukum Pendidikan Tinggi - Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan

Sep 10, 2026

Peran public relations menjadi semakin penting pada era PT BHP karena PT BHP perlu memasarkan pendidikan layaknya organisasi swasta. Agar pelaksanaan program public relations selaras dengan tujuan program, dibutuhkan evaluasi proses. Berbagai evaluasi sering dilakukan dari sudut pandang disiplin Administrasi dan Manajemen, namun evaluasi berbasis Public Policy layak dicoba. Perbedaan pendekatan evaluasi dapat menghasilkan gambaran yang berbeda serta memberikan penekanan yang bervariasi secara teoretis.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

Latar belakang perubahan status PTN

B. PEMBAHASAN

1. Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan (BHP)

􀀂􀀃􀀄􀀅􀀆􀀇􀀈􀀉 JURNAL ILMU ADMIN ISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLI K PERAN PUBLIC RELATIONS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI ( PTN) DALAM ERA BADAN HUKUM PENDIDI KAN TINGGI Umar Farouk ABSTRACT The roles of public relations become more important in the era of PT BHP. It happens because PT BHP has to market its education like a private organization. To make the implementation of public relations program consistent to the programs ’ objectives, a process evaluation is needed. Though, many evaluations of public relations programs are more frequently done in the point of view of Administration and Management discipline, a process evaluation of the matter on the basis of Public Policy discipline is worth trying. The reason is that these different evaluation approaches will give different pictures of the evaluation results. Each of these gives a different emphasis and it is theoretically possible. Keywords : public relations, process evaluation A. PENDAHULUAN Sebel um dike luarkannya PP No. 61/1999 tentang BHMN, upaya pemerinta h unt uk menjadikan PTN sebagai badanyang otonom te lah tampakdengan dibent uk nya PTNsebagai Badan Umum Milik Universitas ( BUMU) dan Badan Alamat Korespondensi: MAP UNDIP Telp:024-8452791 [Email:mapdialogue@yahoo.co](Email:mapdialogue@yahoo.co) Umum M ilik Institut ( BUMI) yang melegalkan Universitas dan Institut unt uk mencari dana secara komersial unt uk mendanai pengembangan PTN masing-masing. ([http//www//](http//www//)[ ](http//www//)[zkarnain.tripod.com](zkarnain.tripod.com)) Dari tahapan kronologis perja lanan pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi pendidikan di PTN ini, yak nidimulai dengan BUMU atau Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan ( Umar Farouk) BUMI , PT BHMN dan yang terakhir PT BHP, je las dapatdirasakan betapa pemerintah sangat sungguh-sungguh i ngin menjadikan PTN sebagailembaga pendidikan tinggi yangotonom meskipun resistensimasyarakat dapat dikatakan sangat besar. Untuk itu lah bagaimanapun juga PTN harusmempersiapkan diri unt uk mengelo la PTN masing-masing dengan manajemen yang lebih profesional. Disamping peningkatan mutu layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang tercak up dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, perl u pula mulaiditerapkan sistem pemasaranyang efektif dan pelaksanaan kegiatan public relations. B. PEMBAHASAN 1. Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan ( BHP) Undang-Undang Nomor 20 ta hun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) te lah membawa perubahan besar da lam pengelolaan Perguruan Tinggi. Pasal 53 Undang-Undang Sisdiknas i ni mengamanatkan dibent uk nyabadan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan. Unt uk melaksanakan ketent uan pasal 53 UUSisdikanas in i pemerintahkemudian membent uk UndangUndang Badan Hukum Pendidikan ( BHP) . Sebagaimana yang tertuang di dalam UndangUndang No. 9/2009 tentang BHP, alasan pemerinta h unt uk membent uk BHP ada lah: a. bahwa unt uk mewujudkan fungsi dan t ujuan pendidikannasional, diperlukan otonomida lam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madarasah pada pendidikan anak usia dinijal ur formal, pendidikan dasardan menengah, sertaotonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. b. bahwa otonomi dalampengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara dan/atausatuan pendidikan formal berbent uk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yangadil dan bermut u kepadapeserta didik, berprinsipn irlaba, dan dapat mengelola dana secara mandir i unt uk memaj ukan satuan pendidikan. c. bahwa agar badan hukum pendidikan menjadi landasanhukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikandalam mengelola pendidikan formal, maka badan hukum pendidikan tersebut perlu diatur dengan undangundang, Hal penting yang perlu dicatat mengenai UU No. 9/2009 tentang BHP ini ada lah bahwadengan otonomi yang telahdiberikan pemerintah ini maka Perguruan Tinggi Negeri ( PTN) tidak lagi secara penuh didanaiole h p

Pertanyaan Umum

Mengapa peran public relations semakin penting pada era PT BHP?

PT BHP perlu memasarkan pendidikan seperti organisasi swasta, sehingga public relations berperan dalam mendukung tujuan program dan konsistensi pelaksanaannya.

Apa tujuan evaluasi proses dalam pelaksanaan program public relations?

Evaluasi proses diperlukan agar implementasi program public relations konsisten dengan tujuan program.

Mengapa evaluasi public relations perlu dilakukan dari disiplin Public Policy?

Karena pendekatan evaluasi dari Public Policy dapat memberikan gambaran dan penekanan hasil evaluasi yang berbeda dibanding pendekatan Administrasi dan Manajemen.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Emma Wilson