Peran dan Kebijakan Otonomi Daerah Pemerintah Kalimantan Timur dalam Pemerataan Akses Pendidikan - Analisis Hukum Administrasi Negara

Sep 10, 2026

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai layanan dasar. Di Kalimantan Timur, tantangan geografis, ketimpangan antarwilayah, dan distribusi sumber daya pendidikan menuntut kebijakan yang adaptif serta responsif. Penelitian ini menganalisis peran dan kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam pemerataan akses pendidikan melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, mencakup kewenangan, diskresi, AUPB, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; analisis kualitatif menilai kesesuaian kebijakan berdasarkan legalitas, efektivitas, dan keadilan administratif. Hasil penelitian menunjukkan peran strategis pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan pendidikan menengah, termasuk pembangunan infrastruktur, distribusi guru, dan bantuan pendidikan. Kendala implementasi meliputi koordinasi, keterbatasan anggaran, dan disparitas wilayah terpencil, sehingga penguatan tata kelola berbasis transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman16

Waktu Membaca25 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

A. Pendahuluan

Dasar Konstitusional dan Hak atas Pendidikan

Kerangka Regulasi Pendidikan

B. Metode Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif

Studi Kepustakaan dan Teknik Analisis

C. Pembahasan

Kewenangan dan Diskresi Pemerintah Daerah

AUPB serta Pengawasan dan Akuntabilitas

Tantangan Implementasi Kebijakan

D. Hasil dan Implikasi

Peran Strategis Pemerintah Daerah

Kebutuhan Penguatan Tata Kelola

PERAN DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN: ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 1Angga Galluci, 2 Irwanto, 3 Muhlis, 4 Muhammad Aulia Rahman, 5Andry Rachmadani, 6Siti Hardyanti 1 ,2 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 3 PGSD FKIP, Universitas Mulawarman 4,6 Manajemen Pend. Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris 5 Promosi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur [1](1 galuccianggagalucci@gmail.com)[ galuccianggagalucci@gmail.com](1 galuccianggagalucci@gmail.com), [2](2 irwanto@untag-smd.ac.id)[ irwanto@untag-smd.ac.id](2 irwanto@untag-smd.ac.id), [3](3 muhlis@fkip.unmul.ac.id)[ muhlis@fkip.unmul.ac.id](3 muhlis@fkip.unmul.ac.id),[4](4 muhammadaulia.rahman4596@gmail.com)[ muhammadaulia.rahman4596@gmail.com](4 muhammadaulia.rahman4596@gmail.com), [5](5 andryhamidany@gmail.com)[ andryhamidany@gmail.com](5 andryhamidany@gmail.com), [6](6 Sitihardyanti13@gmail.com)[ Sitihardyanti13@gmail.com](6 Sitihardyanti13@gmail.com) ABSTRACT Regional autonomy as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government gives regional governments broad authority in administering educational affairs as a basic service. In East Kalimantan, geographic challenges, disparities between regions, and the distribution of educational resources demand adaptive and responsive policies. This research aims to analyze the role and policies of the East Kalimantan Regional Government in equalizing access to education through the perspective of State Administrative Law, by examining aspects of authority, discretion, general principles of good governance (AUPB), as well as monitoring and accountability mechanisms. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data was obtained through literature study of regulations, regional policies, and educational planning documents. The analysis was carried out qualitatively to assess the suitability of regional policies with the principles of legality, effectiveness and administrative justice. The research results show that local governments have a strategic role in planning, budgeting and supervising secondary education services, including the construction of infrastructure, distribution of teachers and the provision of educational assistance. However, policy implementation still faces coordination obstacles, budget limitations, and disparities in remote areas. Therefore, it is necessary to strengthen governance based on transparency, public participation and continuous evaluation in order to realize equitable and sustainable access to education. Keywords: Regional Autonomy of East Kalimantan, Equal Access to Education, State Administrative Law ABSTRAK Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai layanan dasar. Di Kalimantan Timur, tantangan geografis, ketimpangan antarwilayah, serta distribusi sumber daya pendidikan menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam pemerataan akses pendidikan melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, dengan menelaah aspek kewenangan, diskresi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangandan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kebijakan daerah, serta dokumen perencanaan pendidikan. Analisis dilakukan secarakualitatif untuk menilai kesesuaian kebijakan daerah dengan prinsip legalitas, efektivitas, dan keadilan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwapemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan layanan pendidikan menengah, termasuk pembangun

Pertanyaan Umum

Bagaimana otonomi daerah memengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur?

Otonomi daerah memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pendidikan sebagai layanan dasar. Kebijakan yang diambil di Kalimantan Timur perlu adaptif untuk menjawab tantangan geografis dan ketimpangan wilayah.

Aspek apa saja yang dianalisis dalam perspektif Hukum Administrasi Negara?

Penelitian menelaah kewenangan, diskresi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Analisis juga menilai kesesuaian kebijakan dengan legalitas, efektivitas, dan keadilan administratif.

Apa saja kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan?

Implementasi menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan anggaran, serta disparitas di wilayah terpencil. Hambatan ini dapat mengurangi optimalnya pemerataan layanan pendidikan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Sophia Brooks