[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-228276-113":53,"doc-detail-228276-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","the-existence-of-civil-servant-investigators-at-the-financial-services-authority-within-indonesias-criminal-procedure-legal-system","Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan - dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia","","Ketidakhadiran unifikasi dalam produk peraturan mengenai konsep serta fungsi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntut studi inventarisasi norma positif. Penelitian bertujuan memahami dasar hukum PPNS pada OJK dan perannya dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis bahan hukum melalui Systematical Study serta Descriptive Study. Hasil menunjukkan PPNS di OJK berfungsi sebagai bagian dari penyidik OJK bersama penyidik Polri, dengan koordinasi terstruktur serta pengaturan penyidikan yang sepadan dengan PPNS pada lembaga lain.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/the-existence-of-civil-servant-investigators-at-the-financial-services-authority-within-indonesias-criminal-procedure-legal-system/228276/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/the-existence-of-civil-servant-investigators-at-the-financial-services-authority-within-indonesias-criminal-procedure-legal-system/228276.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Liam","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-27","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",6,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Mengapa diperlukan penelitian tentang eksistensi PPNS pada OJK?","Question",{"text":110,"@type":111},"Karena produk peraturan belum menghadirkan unifikasi yang mengatur konsep dan fungsi penyidikan oleh PPNS pada OJK, sehingga diperlukan inventarisasi norma positif untuk memahami dasar dan pelaksanaannya.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Apa tujuan penelitian ini?",{"text":115,"@type":111},"Mengetahui dan memahami dasar hukum PPNS pada OJK serta fungsi PPNS dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Bagaimana posisi PPNS pada OJK dalam struktur penyidikan?",{"text":119,"@type":111},"PPNS pada OJK eksis sebagai bagian dari penyidik OJK bersama penyidik Polri yang menanggung beban penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},228276,1789024102,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},8796095461564,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_155a257f0dc6eb9ab79c44ca47cae57d","Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)  \nVol 2 No. 3 2024 ISSN 2988-1293 (online)  \n[http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn](http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn)  \nEksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem HukumAcaraPidana di Indonesia  \nGede Angga Wirabhuwana Ramaputraa * , I Putu Rasmadi Arsha Putra aa Fakultas Hukum Universitas Udayana  \n* Correspondece: [anggaramaputraa@gmail.com](anggaramaputraa@gmail.com)  \nAbstrak  \nKetiadaan bentuk unifikasi dalam produk peraturan yang mengatur mengenai konsep serta bagaimana fungsi penyidikan yang dilakukanoleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan adanya penelitian yang bersifat menginventarisasi norma positif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui serta memahami dasar hukum PPNS pada OJK serta fungsinyadalam penyidikan pada sektor jasa keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Penelitian ini diposisikan berada pada persinggungan diantara konsep ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ dengan ‘Penyidikan’. Penelitian berjenis penelitian hukum normative sebagai penelitian inventarisasi hukum positif melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Berkaitan dengan obyek penelitian, penulis melakukan analisis bahan hukum melalui Systematical Study dan Descriptive Study. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukandapat diketahui bahwasannya penyidik PPNS pada OJK eksis sebagai salah satu dari bagian penyidik OJK bersama penyidik Polri yang menanggung beban penyidikan terhadap tindak pidana pada sector jasa keuangan. Secara formil, penyidikan yang dilakukan diatur samadengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga lainnya. Penyidik PPNS pada OJK selalu melakukan koordinasi dengan penyidik Polri.  \nKata Kunci : Penyidik PPNS, Otoritas Jasa Keuangan, Penyidikan  \nAbstrct  \nThe absence of a form of unification in the regulatory product that regulates the concept and how the function of the investigation carried out by Civil Servant investigators (PPNS) at the Financial Services Authority (OJK) requires research that is an inventory of positive norms. This study aims to find out and understand the legal basis of PPNS at the OJK and its function in investigations in the financial services sector according to the Criminal Procedure Law System in Indonesia. This research is positioned at the intersection between the concept of 'Civil Servant Investigator' and 'Investigation'. This type of research is normative legal research as a positive legal inventory research through a statute approach. In relation to the object of research, the author analyzes legal materials through a Systematic Study and a Descriptive Study. Based on the research that has been done, it can be seen that PPNS investigators at OJK exist as one of the OJK investigators with Polri investigators who bear the burden of investigating criminal acts in the financial services sector. Formally, the investigations carried out are regulated in the same way as the investigations conducted by PPNS investigators at other institutions. PPNS investigators at OJK always coordinate with Polri investigators.  \nKeywords : PPNS Investigator, Financial Services Authority (OJK), Investigation  \n1. Pendahuluan  \nPenyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Salah satu institusi di mana PPNS berperan signifikan adalah Otoritas Jasa Keuangan, sebuah lembaga yang bertanggung jawab ataspengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.1 OJK memiliki tugas untuk memastikan bahwakegiatan di sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor tersebut. Menurut rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), disebutkan bahwa 2:","cbCaienrRQVK57ha","https://ap.wps.com/l/cbCaienrRQVK57ha","pdf",234482,14,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Latar belakang peran PPNS dalam penegakan hukum\n## Peran OJK dan dasar kewenangan penyidikan","[{\"question\":\"Mengapa diperlukan penelitian tentang eksistensi PPNS pada OJK?\",\"answer\":\"Karena produk peraturan belum menghadirkan unifikasi yang mengatur konsep dan fungsi penyidikan oleh PPNS pada OJK, sehingga diperlukan inventarisasi norma positif untuk memahami dasar dan pelaksanaannya.\"},{\"question\":\"Apa tujuan penelitian ini?\",\"answer\":\"Mengetahui dan memahami dasar hukum PPNS pada OJK serta fungsi PPNS dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.\"},{\"question\":\"Bagaimana posisi PPNS pada OJK dalam struktur penyidikan?\",\"answer\":\"PPNS pada OJK eksis sebagai bagian dari penyidik OJK bersama penyidik Polri yang menanggung beban penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.\"}]","Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan - dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia | PDF",22]