Aspek Perpajakan Koperasi Merah Putih - Peta Bisnis dan Aspek Perpajakan 2026 untuk Koperasi Merah Putih

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurora

Materi edukasi perpajakan menyajikan pemetaan bisnis dan aspek perpajakan untuk Koperasi Merah Putih pada tahun 2026. Uraian mencakup definisi koperasi desa/kelurahan, kewajiban wajib pajak badan, serta sumber dana dan kegiatan usaha yang relevan dengan aktivitas koperasi. Selanjutnya dibahas penghitungan pajak untuk beberapa jenis PPh, termasuk PPh 21/26, PPh 23, PPh final Pasal 4 ayat (2), termasuk skema sewa tanah dan/atau bangunan, serta WP peredaran bruto tertentu.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman83

Waktu Membaca2 jam 8 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Bagian 1 Pendahuluan dan Gambaran Umum

Definisi dan Gambaran Umum

Kewajiban Badan Usaha

Sumber Dana dan Kegiatan Usaha

Bagian 2 Daftar

Bagian 3 Hitung

PPh 21/26

PPh 23

PPh Final Pasal 4 ayat (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan

PPh Final Pasal 4 ayat (2) WP Peredaran Bruto Tertentu

PP 55 Tahun 2022 Jo PP 20 Tahun 2026

Angsuran PPh Pasal 25

Bagian 4 Bayar

Bagian 5 Lapor

Aspek Perpajakan Koperasi Merah Putih Peta Bisnis dan Aspek Perpajakan 2026 untuk Koperasi Merah Putih \#KemenkeuTepercaya ~~ ~~ [www.pajak.go.id](www.pajak.go.id) 2 Materi edukasi perpajakan inidisampaikan sebagai saranaedukasi dan pemahaman umum. Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiranyang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir diperbarui 22 Juni 2026 Penyusun Choirun Nisa’ Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat P2humas DJP Editor Tim Editor Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan,danDirektorat Ekstensifikasi dan Penilaian 2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ~~ ~~ [www.pajak.go.id](www.pajak.go.id) Outline Salindia BAGIAN 1 Pendahuluan dan Gambaran Umum 5-11 BAGIAN 2 Daftar 12-15 BAGIAN 3 Hitung 16-18 PPh 21/26 19-37 PPh 23 38-47 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 48-51 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan 52-55 PPh Final Pasal 4 ayat (2) WP Peredaran Bruto Tertentu 56-57 Outline Salindia PP 55 Tahun 2022 Jo PP 20 Tahun 2026 58-63 Angsuran PPh Pasal 25 64-68 | | PPN |
69-73 | | --- | --- | --- | | BAGIAN 4 | Bayar |
74-75 | | BAGIAN 5 | Lapor |
76-80 | 5 Bagian 1 Pendahuluan dan Gambaran Umum 6 Quotes “ Dengan koperasilah rakyat dapat melatih diri danjiwanya untuk memperoleh kepercayaan atas dirinya sendiri dan kesanggupannya. Koperasi mendidikanggotanya berjuang bersama-sama secara persaudaraan. Moh. Hatta, 1954 Definisi dan Gambaran Umum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan `warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dandibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 Koperasi merupakan Badan Usaha Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah`a milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap TAX 7 Kewajiban Badan Usaha Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi: yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ~~ [w](www.pajak.go.id)~~[ww.pajak.go.id](www.pajak.go.id) Sumber Dana Pembangunan Gerai, Gudang dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih PMK 15 Tahun 2026 Inpres No 7 Tahun 2025 9 | 1. Menteri Koperasi mewakili desa/pemkab/pemkot, berkontrak dgn PT Agrinas Pangan Nusantara (PT APN) dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP
2. Bank memberikan kredit kepada PT APN untuk percepatan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP
3. PT APN melakukan percepatan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP, serta melaksanakan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KKMP/KDMP.
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dan/atau Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) melakukan reviu atas hasil kerja tim verifikasi dan validasi pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP. BPKP dan/atau APIP menyerahkan hasil reviu kepada PT APN dan Kemenkop.
5. Kemenkop dan PTAPN melakukan BAST (Berita Acara Serah Terima) sesuai hasil reviu BPKP dan/atau APIP

Pertanyaan Umum

Apa definisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam materi ini?

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Apa saja kewajiban perpajakan yang termasuk dalam uraian untuk wajib pajak?

Materi menekankan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagaimana ruang lingkup perhitungan pajak yang dibahas pada bagian hitung?

Bagian hitung mencakup PPh 21/26, PPh 23, PPh final Pasal 4 ayat (2), termasuk varian untuk sewa tanah dan/atau bangunan serta WP peredaran bruto tertentu.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurora