Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 93 Tahun 2012 - Pedoman

Sep 10, 2026

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 93 Tahun 2012 menetapkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Regulasi ini disusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penyeragaman pengelolaan informasi tertulis. Dokumen memuat ketentuan umum, termasuk definisi daerah dan pemerintah daerah, perangkat daerah, SKPD dan satuan kerja, serta pengertian tata naskah dinas, naskah dinas, format, stempel/cap dinas, dan kop dinas.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman31

Waktu Membaca48 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Pasal 1

# BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR 93 TAHUN 2012 ## TENTA N G # TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ## BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Menimbang :a.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektitas administrasipcnyclcnggaraanPemcrintahDacrah, perlupenycragaman tata naskah dinas di lingkunganPemerintah Dacrah; b.bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14Tahun 2008 tcntang Pcdoman Tata Naskah Dinasdilingkungan Pcnerintah Kabupaten Kutai Kartanegaradipandang sudah tidak sesuai lagi denganperkcmbangan kcadaan,schingga perlu dicabut dandisesuaikan, c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu membentukPeraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemcrintah Kabupaten Kutai Kartancgara.Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat Ⅱ diKalimantan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang,(LembaranNegara Republik Indoncsia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1820); 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-Pokok Kepcgawaian (Lembaran Ncgara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan LcmbaranNegara Rcpublik Indonesia Nornor 3041)sebagaimanatcian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Pokok-Pokok Kepcgawaian (LcmbaranNcgara Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor3890); 0 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Dacrah (Lcmbaran Ncgara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 60,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimanatelah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah PenggantiUndang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tcntang Pemcrintahan Dacrah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor4548)dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tcntang Pemcrintahan Dacrah (LembaranNcgara Republik Indoncsia Nomor 59 (TambahanLcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemcrintah Daerah (Lembaran NegaraRcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126,TambahanNcgara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82,Tambahan Lembaran Ncgara RepublikIndoncsia Nomor 4389); 6.Pcraturan Pemcrintah Nomor 66 Tahun 1951 tentangLambang Ncgara (Lcmbaran Negara Rcpublik IndonesiaTahun 1951 Nomor 111,Tambahan Lcmbaran NegaraRepublik Indoncsia Nomor 176); 7.Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 1958 tentangPenggunaan Lambang Ncgara (LcmbaranNegaraRepublik Indoncsia Tahun 1958 Nomor 1971,TambahanLembaran Ncgara Republik Indoncsia 1636); 8.Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan ProvinsiScbagai Daerah Otonom(Lembaran Ncgara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952); 9.Peraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Dacrah (Lembaran NegaraRcpublik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 89,TambahanLcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4741); 10.Peraturan Menteri Dalam Negcri Republik IndonesiaNomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Tcknis PenataanOrganisasi Pcrangkat Daerah; 11.Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Republik IndoncesiaNomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Pcmerintah Dacrah; 12.Peraturan Mentcri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinasdilingkungan Kcmentrian Dalam Negcri; 13.Peraturan Daerah Kabupatcn Kutai Kartanegara Nomor2 Tahun 2003 tentang Lambang Da

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penerbitan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 93 Tahun 2012?

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penyandingan/penyeragaman tata naskah dinas, serta menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan keadaan.

Apa yang dimaksud dengan “Tata Naskah Dinas” dalam peraturan ini?

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Apa definisi “Naskah Dinas” pada Pasal 1?

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Arica Lee