[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-230455-113":53,"doc-detail-230455-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","tanah-datar-regent-regulation-no-35-of-2022-guidelines-for-planning-needs-and-procurement-of-state-civil-apparatus","Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2022 - Pedoman Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara","","Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2022 menetapkan pedoman penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai satu kesatuan dalam manajemen ASN berbasis sistem merit. Aturan ini disusun untuk mendukung seleksi calon ASN yang terbuka, adil, objektif, transparan, kompetitif, serta bebas dari biaya, kolusi, korupsi, dan nepotisme, sekaligus bebas intervensi politik. Dokumen memuat dasar pertimbangan dan ketentuan umum, termasuk definisi daerah, perangkat daerah, bupati, sekretaris daerah, serta pengelompokan ASN, PNS, PPPK, dan CPNS.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/tanah-datar-regent-regulation-no-35-of-2022-guidelines-for-planning-needs-and-procurement-of-state-civil-apparatus/230455/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/tanah-datar-regent-regulation-no-35-of-2022-guidelines-for-planning-needs-and-procurement-of-state-civil-apparatus/230455.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Riley West","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-05","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",5,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa tujuan utama Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2022?","Question",{"text":110,"@type":111},"Untuk menyusun pedoman penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari manajemen ASN dengan sistem merit agar seleksi berlangsung terbuka, adil, objektif, transparan, dan bebas KKN serta intervensi politik.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Apa yang dimaksud dengan Sistem Merit dalam peraturan ini?",{"text":115,"@type":111},"Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Bagaimana definisi ASN, PNS, dan PPPK menurut ketentuan umum?",{"text":119,"@type":111},"ASN mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},230455,1789050708,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},1099523885074,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_9964176cb1d06d4a9deccf72a44ae3dc","# BUPATI TANAH DATARPROVINSI SUMATERA BARAT\n\nPERATURAN BUPATI TANAH DATARNOMOR 35 TAHUN 2022  \n## TENTANG\n\n# PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAANAPARATUR SIPIL NEGARA\n\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI TANAH DATAR,  \nMenimbang :a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat(1)danPasal 58 ayat (1)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara,penyusunan kebutuhandan pengadaan aparatur sipil negara sebagai satukesatuan dalam manajemen aparatur sipil negaraberdasarkan sistem merit;  \nb.bahwa dalam rangka terlaksananya seleksi calonaparatur sipil negara yang terbuka,adil,objektif,tidakdipungut biaya,transparan,kompetitif,bebas daripraktik kolusi,korupsi dan nepotisme,serta bebas dariintervensi politik,perlu disusun pedoman kebutuhandan pengadaan aparatur sipil negara;  \nc.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a dan huruf b,perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pedoman PenyusunanKebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara:  \nMengingat:1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 25);  \n2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);  \n羊  \n—2—  \n3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);  \n4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  \n5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentangManajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6264);  \n6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang JenisJabatan yang dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja;  \n7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentangPedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PegawaiNegeri Sipil untuk Daerah;  \n8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentangPedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;  \n9.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai NegeriSipil;  \n10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian NegaraNomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPeraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja;  \nMEMUTUSKAN…..  \n本  \nMEMUTUSKAN:  \nMenetapkan :PERATURAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANPENYUSUNAN KEBUTUHANDANPENGADAANAPARATUR SIPIL NEGARA.  \n## BABIKETENTUAN UMUM\n\nPasal 1  \nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  \n1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.  \n2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepalaDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah.  \n3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.  \n4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahKabupaten Tanah Datar.  \n5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Tanah D","cbCaisPdnY3Xrxem","https://ap.wps.com/l/cbCaisPdnY3Xrxem","pdf",8995024,16,"Indonesian","# Tentang\n## Menimbang\n## Mengingat\n# BAB I Ketentuan Umum\n## Pasal 1","[{\"question\":\"Apa tujuan utama Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2022?\",\"answer\":\"Untuk menyusun pedoman penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari manajemen ASN dengan sistem merit agar seleksi berlangsung terbuka, adil, objektif, transparan, dan bebas KKN serta intervensi politik.\"},{\"question\":\"Apa yang dimaksud dengan Sistem Merit dalam peraturan ini?\",\"answer\":\"Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.\"},{\"question\":\"Bagaimana definisi ASN, PNS, dan PPPK menurut ketentuan umum?\",\"answer\":\"ASN mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.\"}]","Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2022 - Pedoman Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara | PDF",25]