Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 900.1 / 296 Tahun 2025 - Perubahan Atas Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mali

Keputusan Wali Kota Surakarta menetapkan perubahan atas Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan standar biaya umum yang belum terakomodir. Regulasi ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta memuat batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA, termasuk estimasi biaya tertinggi pada kondisi tertentu. Penetapan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan 10 Agustus 2025 dan dilampiri rincian SBU beserta besaran harga.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Dasar pertimbangan dan rujukan regulasi

Ditetapkan dan sistematika keputusan

Perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026

Perubahan SBU dan kebijakan TAPD

Batas tertinggi dan ketentuan pelampauan

Pelaksanaan penyesuaian pergeseran RKA

Lampiran Rincian SBU

Beasiswa

Jasa Audit/Surveilance ISO

Jasa Kalibrasi

Jasa Ketersediaan Layanan Infrastruktur Transportasi

Jasa Tenaga Ahli

SALINAN WALI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 900.1 / 296 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026 WALI KOTA SURAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mengakomodirkebutuhan Standar Biaya Umum yang belum terakomodirpada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara . . . Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Perubahan Atas Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. KEDUA : Perubahan Atas SBU Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026. KETIGA : Perubahan Atas SBU Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batastertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalampenyusunan RKA di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan estimasi prakiraan biaya tertinggi yang dapat dilampauikarena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. KEEMPAT : Perubahan SBU Tahun Anggaran 2026 sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakanmenyesuaikan kebutuhan pergeseran dan/atau perubahan RKA Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026. KELIMA KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2025 WALI KOTA SURAKARTA, ttd RESPATI ACHMAD ARDIANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA, YENI APRILIAWATI LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 900 .1/296 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026 SBU 8.1.02.05.01.0003 Beasiswa | Uraian | Spesifikasi | Satuan | Harga | | --- | --- | --- | --- | | Biaya Pendaftaran | Diberikan kepada warga miskin dengan kategori P1 dan P2 yang telah diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta | Orang | Rp 100.000 | | SPP | Diberikan kepada warga miskin dengan kategori P1 dan P2 yang telah diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta | Orang | Rp 1.200.000 | 8.1.02.02.01.0036 Jasa Audit/Surveilance ISO | Biaya Sertifikasi Halal | Biaya Sertifikasi Halal Penyembelihan Hewan | Paket | Rp 7.000.00

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penetapan Keputusan Wali Kota Surakarta ini?

Untuk menetapkan perubahan atas Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 agar sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan standar biaya umum yang belum terakomodir dalam peraturan sebelumnya.

Bagaimana perubahan SBU ini digunakan dalam penyusunan anggaran?

Perubahan SBU menjadi kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

Apakah SBU memiliki batas tertinggi?

Ya. Perubahan SBU memuat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA, dengan kemungkinan pelampauan pada kondisi tertentu berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan kenaikan harga pasar.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mali