Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sep 10, 2026

Unggah oleh Kyle

Kajian dan evaluasi ini menganalisis pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti UU Pengadilan Anak. Fokus substansial berada pada keadilan restoratif dan diversi untuk menjauhkan Anak Berhadapan dengan Hukum dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara serta diskusi dengan pemangku kepentingan, pakar, dan profesional di tingkat pusat dan daerah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman231

Waktu Membaca5 jam 56 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Kata Sambutan

Kata Pengantar

Executive Summary

Latar Belakang

Judul: KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Penanggung Jawab: Dra. Tanti Sumartini, M. Si. Penulis: Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ISBN: Editor: Poedji Poerwanti, S.H., M.H. Reza Azhari, S.H., LL.M. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. Trisuharto Clinton, S. H. Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn. Desain Sampul dan Tata Letak: Trisuharto Clinton, S. H. Penerbit: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Redaksi: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 6 Ruang 608, 609, 612 Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430 Fax. : +6221 5715430 [Email : ](Email : pusatpanlak@gmail.com)[pusatpanlak@gmail.com](Email : pusatpanlak@gmail.com) [Cetakan ke](Cetakan ke) – 1: Maret 2020 Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijintertulis dari penerbit. KATA SAMBUTAN Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atassegala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RIsebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kami menyambut baik dan mengapresiasi kajian dan evaluasi ini. Buku dengan judul “Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, pada intinyamengurai hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta diskusi dengan pakar dan profesional. Buku kajian dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang inidiharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang dan referensi dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam dukungan keahlian kepada fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang. Kami menerima saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikanisi dan struktur penyajian buku ini sangat diharapkan agar dapat menghasilkan kajianyang lebih baik di masa depan guna meningkatkan kualitas dukungan keahlian bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsinya. Jakarta, Maret 2020 Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar NIP. 19661114 199703 1 0001 KATA PENGANTAR Atas landasan konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan kepentingan terbaik bagi anak, telahditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan keadilan restoratif dan diversi dalam penerapan hukum peradilan pidana anak. Selama kurang lebih 6 (enam) tahun berlakunya undangundang ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinyatelah melakukan pemantauan pelaksanaan untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, pakar, dan profesional pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami menyadari buku kajian dan evaluasi ini belum sempurna, namun kami berharap dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangkapelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan undang-undang, juga sebagai informasi dalam penyusunan Program Legislasi Nasional/prioritas pem

Pertanyaan Umum

Bagaimana proses pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan dilakukan?

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, pakar, dan profesional di tingkat pusat serta daerah. Kegiatan dilakukan pada empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Kyle