[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-675803-113":3,"detail-sidebar-cat-0-id-113":80,"doc-detail-675803-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":73,"head_meta":75,"extra_data":77,"updated_unix":79},113,"id","state-institutions-after-amendments-to-the-1945-constitution-by-h-mumin-maruf","LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 - Oleh H. MU’MIN MA’RUF","","Amandemen UUD 1945 dimaknai sebagai perubahan konstitusi melalui penambahan, penggantian, penghilangan, dan penataan ulang ketentuan tertentu untuk membangun kembali pengaturan demokrasi. Pedoman perubahan mencakup pemulihan kedaulatan rakyat lewat pemilu sistem distrik serta pemilihan presiden dan wakil presiden langsung, pembaruan struktur MPR dan penerapan legislasi bikameral, penguatan peran DPR, pengalihan kekuasaan dari sentralistik ke desentralistik, serta penerapan checks and balances. Naskah juga menata ulang sistem peradilan dan menjamin hak asasi melalui konstitusi dan instrumen hukum, termasuk uraian langkah amandemen pertama sampai keempat.",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/","Penelitian & Laporan",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/state-institutions-after-amendments-to-the-1945-constitution-by-h-mumin-maruf/675803/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/state-institutions-after-amendments-to-the-1945-constitution-by-h-mumin-maruf/675803.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"kopisore","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-11-19","2026-11-04",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":22},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Apa yang dimaksud dengan amandemen dalam konteks UUD 1945?","Question",{"text":62,"@type":63},"Amandemen adalah perubahan yang dilakukan dengan menambahkan, dapat mengganti, menghilangkan bagian tertentu, serta menambahkan ketentuan pada bagian yang sudah ada.","Answer",{"name":65,"@type":60,"acceptedAnswer":66},"Perubahan apa saja yang ditargetkan dari amandemen UUD 1945?",{"text":67,"@type":63},"Perubahan dimaksudkan untuk menata kembali demokrasi, termasuk memulihkan kedaulatan rakyat melalui pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden langsung, memperbarui struktur MPR dengan sistem bikameral, mempercepat perubahan instrumen hukum, memperkuat peran DPR, mendorong desentralisasi, dan menerapkan checks and balances.",{"name":69,"@type":60,"acceptedAnswer":70},"Kapan amandemen pertama UUD 1945 ditetapkan dan apa perubahannya yang disebut?",{"text":71,"@type":63},"Amandemen pertama ditetapkan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, dengan perubahan pada 9 pasal UUD 1945, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, dan pasal 21.","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":74,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":76,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":78,"site_id":7},675803,1793774119,{"code":4,"msg":81,"data":82},"success",[83,88,92,96,100,104,107,111,115,119,123],{"id":84,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":85,"show_sort_weight":86,"slug":87},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":89,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":90,"show_sort_weight":86,"slug":91},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":93,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":94,"show_sort_weight":86,"slug":95},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":97,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":98,"show_sort_weight":86,"slug":99},51,"Komik","comic",{"id":101,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":102,"show_sort_weight":86,"slug":103},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":105,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":86,"slug":106},54,"research-report",{"id":108,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":109,"show_sort_weight":86,"slug":110},49,"Sastra","literature",{"id":112,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":113,"show_sort_weight":86,"slug":114},52,"Teknologi","technology",{"id":116,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":117,"show_sort_weight":86,"slug":118},50,"Ujian","exam",{"id":120,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":121,"show_sort_weight":86,"slug":122},57,"Umum","general",{"id":124,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":125,"show_sort_weight":4,"slug":126},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":81,"data":128},{"doc_id":78,"user_id":129,"nickname":42,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":105,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":22,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":136,"language":137,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":12,"update_tm":79,"read_time":141,"preview_page_count":33,"preview_urls":142},962090880963,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_6f874abed73319feea01a86fa6f0fab8","LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA  \nPASCA AMANDEMEN UUD 1945  \nOleh  \nH. MU’MIN MA’RUF *)  \nABSTRAK  \nAmandemen adalah suatu perubahan dengan menambahkan, dapat dengan mengganti, dapat menghilangkan bagian tertentu, dan dapat menambahkan padabagian yang telah ada. Amandemen/perubahan UUD 1945 dimaksudkan menatakembali pengaturan demokrasi. Paradigma amandemen/perubahan tersebut digunakansebagai pedoman perubahan konstitusi meliputi materi: mengembalikan hak ataskedaulatan kepada rakyat dengan cara melaksanakan pemilihan umum dengan sistem distrik dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat; mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalampembuatan undang-undang; mempercepat perubahan instrumen hukum; meningkatkan peran DPR; mengubah kekuasaan yang sentralistik ke desentralistik; mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secaraseimbang dan menerapkan sistem kontrol melalui mekanisme “chek and balance system”;menata kembali sistem peradilan; memberikan jaminan perlindungan hakhak asasi melalui konstitusi dan instrumen hukum; dan lain-lain.  \nKata kunci: Amandemen, demokratisasi, desentralisasi, distribusi, tupoksi.  \nPENDAHULUAN  \nPerjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945, telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanan maupun terapannya. Secara historis dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya, bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi: UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang UUD 1945 hasil amandemen tahun 2000 – 2002. Dalam berbagai konstitusi itu Indonesia pernah mengalami atau mencoba menjadi negara serikat (RIS) meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin dan pemerintahan presidential. Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwakonstitusi selalu menjadi dasar dari perubahan ketatanegaraan suatu negara.  \nDalam sejarah ketatanegaraan suatu negara, konstitusi digunakan untukmengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, dinamika ketatanegaraan suatu bangsa atau negara ditentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan. Karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, sistem control antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara, seperti kekuasaan pemerintah (eksekutif), kekuasaan legislatif dan kekuasaanyudikatif.  \nUUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia yang disahkan berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 memiliki sifat sementara (transisional), oleh karenanya banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Namun sepanjang dua periode (1945 – 1949) dan (1959-1999) penerapannya selalu mengalami penyimpangan dan bahkan ketika rezim Orde Baru berkuasa (1966 – 1998) terjadi“Penunggalan” penafsiran bahkan mensakralkan untuk “haram”dilakukan perubahan. Konstitusi yang seharusnya menjadi panduan dasar dari ketatanegaraanyang lengkap, dimanipulasi dan dijadikan legitimasi kekuasaan dengan menyebut sebagai konstitusi yang baik; dampaknya adalah runtuhnya “supermasi hukum” oleh kekuasaan dan hukum adalah kekuasaan itu sendiri.  \nGagasan pembaharuan atau perubahan UUD 1945 telah lama berkembang dan mendapatkan kesempatan ketika terjadi “Reformasi Politik” yang ditandaidengan tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998. Dari reformasi politik dilanjutkan ke reformasi total disegala bidang, salah satunya adalah reformasi konstitusi, yaitu dengan mereformasi atau mengamandemen UUD 1945,dengan harapan  \npenyelenggara negara dalam melaksanakan fungsinya harus betul-betul konstitusional yang bersandar kepada konstitusi yang kokoh untuk melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintah.  \nSuatu konstitusi yang kokoh adalah bercirikan adanya batas-batas kewenangandan kekuasa","cbCair9XVkN7oX5J","https://ap.wps.com/l/cbCair9XVkN7oX5J","pdf",386853,18,"Indonesian","# Pendahuluan\n## Dinamika konstitusi sejak 1945\n## Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan\n## Sifat sementara UUD 1945 dan penyimpangan penerapan\n## Reformasi politik dan reformasi konstitusi\n# Amandemen UUD 1945\n## Amandemen pertama (1999)\n## Amandemen kedua (2000)\n## Amandemen ketiga (2001)\n## Amandemen keempat (2002)","[{\"question\":\"Apa yang dimaksud dengan amandemen dalam konteks UUD 1945?\",\"answer\":\"Amandemen adalah perubahan yang dilakukan dengan menambahkan, dapat mengganti, menghilangkan bagian tertentu, serta menambahkan ketentuan pada bagian yang sudah ada.\"},{\"question\":\"Perubahan apa saja yang ditargetkan dari amandemen UUD 1945?\",\"answer\":\"Perubahan dimaksudkan untuk menata kembali demokrasi, termasuk memulihkan kedaulatan rakyat melalui pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden langsung, memperbarui struktur MPR dengan sistem bikameral, mempercepat perubahan instrumen hukum, memperkuat peran DPR, mendorong desentralisasi, dan menerapkan checks and balances.\"},{\"question\":\"Kapan amandemen pertama UUD 1945 ditetapkan dan apa perubahannya yang disebut?\",\"answer\":\"Amandemen pertama ditetapkan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, dengan perubahan pada 9 pasal UUD 1945, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, dan pasal 21.\"}]","LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 - Oleh H. MU’MIN MA’RUF | PDF",28,[143,147,151,155],{"page_no":22,"url":144,"width":145,"height":146},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/78f7a4a7ab069ea273ab873afd38bccb.webp",983,1415,{"page_no":26,"url":148,"width":149,"height":150},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/a49f0dcb4f65a2c47028b70f91938855.webp",982,1414,{"page_no":30,"url":152,"width":153,"height":154},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/11b3c4a5671a1665ed9b0ac9b48c5769.webp",981,1412,{"page_no":33,"url":156,"width":157,"height":158},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/fcec1acde920864837e6ffbeeaec5bff.webp",980,1411]