STANDART PELAYANAN PEMBERHENTIAN ASN - 1.5. PEMBERHENTIAN PENETAPAN TEWAS PNS DAN PPPK - SERVICE DELIVERY

Sep 10, 2026

Dokumen ini merinci standar layanan untuk pemberhentian ASN dengan fokus pada penetapan tewas bagi PNS dan PPPK. Uraian mencakup persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, proses verifikasi teknis serta penandatanganan elektronik, batas waktu penyelesaian 30 hari kerja, dan status biaya layanan gratis. Dokumen juga menetapkan produk layanan berupa SK penetapan tewas, mekanisme pengaduan kanal WhatsApp dan email/website, serta dasar hukum, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, dan evaluasi kinerja.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman4

Waktu Membaca6 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Standart Pelayanan Pemberhentian ASN 1.5. Pemberhentian Penetapan Tewas PNS dan PPPK

Persyaratan

Persetujuan Teknis

Jangka Waktu

Biaya Pelayanan

Produk Layanan

Pengaduan Layanan

Dasar Hukum

Sarana dan Prasarana

Kompetensi Pelaksana

Pengawasan Internal

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Evaluasi Kinerja Pelaksana

STANDART PELAYANAN PEMBERHENTIAN ASN 1.5. PEMBERHENTIAN PENETAPAN TEWAS PNS DAN PPPK SERVICE DELIVERY | No. | Komponen | | Uraian | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Persyaratan | : | 1. Kronologi kejadian
2. Surat tugas dari Perangkat Daerah
3. Catatan Kematian/Kejadian dari Kepolisian
4. Visum dari Faskes tempat kejadian/tempat dirawat
5. Foto, laporan kegiatan atau bukti dukung lain sesuai kondisi
6. Rekomendasi penetapan tewas oleh BKN
7. SK Penetapan Tewas oleh PPK
8. Scan SK CPNS
9. Scan SK PNS
10. Scan SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
11. Scan SK Pangkat Terakhir
12. Scan DPCP
13. Scan Kartu Keluarga terbaru
14. Scan KTP
15. Scan Akta Nikah
16. Scan Akta Kematian
17. Scan Akta Lahir Anak
18. Scan Surat Pernyataan Hukuman Disiplin
19. Scan SKP 1 Tahun terakhir
20. Scan Surat Pernyataan tidak sedang sedang menjalani Hukuman Disiplin | | 2. | | : | Pemo hon
| | | BKN | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | Persetujuan Teknis | | | | | | memverifikasi ulangpersyaratandokumenserta memberikanTanda Tangan Elektronikpadadokumen | Bupati | | | | 3. | Jangka Waktu | : | 30 (satu) hari kerja | | | | | 4. | Biaya pelayanan | : | Gratis | | | | | 5. | Produk layanan | : | SK Penetapan tewas PNS dan PPPK | | | | | 6. | Pengaduan layanan | : | Whats App Pengaduan : 081133366667
[Gmail : bkpsdm@lumajangkab.go.id](Gmail : bkpsdm@lumajangkab.go.id)
[Website :bkpsdm.lumajangkab.go.id](Website :bkpsdm.lumajangkab.go.id)[ ](Website :bkpsdm.lumajangkab.go.id)[Laporlumajang.lumajangkab.go.id](Laporlumajang.lumajangkab.go.id)[ ](Laporlumajang.lumajangkab.go.id)SP4N Lapor
Sambat Bunda | | | | B. MANUFACTURING | No. | Komponen | | Uraian | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Dasar Hukum | : | 1. Pasal 4 AYAT (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawau dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubag dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawian Negara Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas Atas Peraturan;
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis dan/atau Penyesuaian Serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. | | --- | --- | --- | --- | | 2. | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | : | 1. Komputer/Printer
2. Meja Kursi | | 3. | Kompetensi pelaksana | : | 1. Pengelola Kepegawaian
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | | 4. | Pengawasan internal | : | 1. Pengawasan Oleh Atasan Langsung
2. Monitoring kronologi kejadian, Monitoring usulan Perangkat daerah di SIMANTUN, Monitoring | | | | | Pertimbangan Teknis Penetapan tewas, Monitoring Pertimbangan Teknis Pensiun Tewas | | --- | --- | --- | --- | | 5. | Jumlah pelaksana | : | 3 Orang | | 6. | Jaminan pelayanan | : | 1. Maklumat Pelayanan
2. Motto Pelayana (BKPSDM RESPEK) | | 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | 1. Kode Etik Pelayanan ( tidak diskrimasi dan KKN )
2. Keamana Data Pribadi | | 8. | Evaluasi kinerja
pelaksana | : | 1. Evaluasi berdasarkan hasil kritik/saran SKM dan
2. pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan

Pertanyaan Umum

Apa persyaratan dokumen utama untuk penetapan tewas PNS dan PPPK?

Persyaratan meliputi kronologi kejadian, surat tugas dari perangkat daerah, catatan kematian dari kepolisian, visum dari fasilitas kesehatan, bukti pendukung sesuai kondisi, serta rekomendasi penetapan tewas oleh BKN. Juga diperlukan SK penetapan tewas oleh PPK dan dokumen pindai seperti SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan gaji berkala terakhir, SK pangkat terakhir, DPCP, Kartu Keluarga, KTP, serta akta-akta terkait (nikah, kematian, dan lahir anak) dan dokumen hukuman disiplin/SKP 1 tahun terakhir.

Berapa lama jangka waktu layanan penetapan tewas?

Jangka waktu penyelesaian layanan adalah 30 (satu) hari kerja.

Bagaimana biaya dan cara melakukan pengaduan layanan?

Biaya layanan adalah gratis. Pengaduan dapat dilakukan melalui WhatsApp pengaduan 081133366667 serta kanal email bkpsdm@lumajangkab.go.id dan website bkpsdm.lumajangkab.go.id/Laporlumajang, termasuk layanan SP4N Lapor dan Sambat Bunda.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Oliver Hayes