Peraturan Bupati Sragen - Nomor 46 Tahun 2025 - Standar Harga Satuan Tahun 2027

Sep 20, 2026

Unggah oleh Logic

Peraturan Bupati Sragen menetapkan Standar Harga Satuan untuk Tahun 2027 sebagai pedoman perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja daerah. Regulasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan nilai etika dalam pengelolaan keuangan daerah, mendukung good governance. Perhitungan standar harga mempertimbangkan peraturan yang berlaku, harga pasar, inflasi, pajak pertambahan nilai, keuntungan maksimal penyedia, dan perbandingan dengan daerah sekitar. Standar mencakup belanja kegiatan, honorarium, pemeliharaan/sewa, pengadaan, dan standar jarak, termasuk rincian pada lampiran.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman235

Waktu Membaca6 jam 2 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

BAB IV PEMANFAATAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 6

LAMPIRAN PERHIMPUNAN RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2027 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. bahwa menjamin keadilan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam belanja Daerah, menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dalampengelolaan keuangan Daerah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih (good governance); b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus berpedoman dengan Standar Harga Satuan yang merupakan batasantertinggi suatu barang/jasa; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Republik Indonesia -2- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2027 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Bupati adalah Bupati Sragen. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnyadisingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuatpendapatan dan belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 6. Standar Harga Satuan adalah penetapan besaran hargatertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun. Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai: a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan b. pedoman dalam melaksanakan belanja. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar dalampelaksanaan belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi. -3- Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penyusunan Standar Harga Satuan; b. Standar Harga Satuan; c. pemanfaatan Standar Harga Satuan; dan d. tata cara perubahan Standar Harga Satuan. BAB II PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN Pasal 4 (1) Nilai Standar Harga Satuan dihitung berdasarkan: a. Standar Harga Satuan yang sudah ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan lainnya; b. harga pasar yang berlaku; c. tingkat inflasi yang berlaku; d. pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; e. keuntungan maksimal dari penyedia barang

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini?

Peraturan ini ditetapkan agar pelaksanaan belanja daerah dapat optimal melalui prinsip efektivitas dan efisiensi.

Bagaimana Standar Harga Satuan Tahun 2027 dihitung?

Standar dihitung berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dalam peraturan lain, harga pasar, tingkat inflasi, PPN sesuai ketentuan, keuntungan maksimal penyedia barang/jasa, serta perbandingan standar dari daerah sekitar.

Apa saja ruang lingkup Standar Harga Satuan dalam peraturan ini?

Ruang lingkup meliputi penyusunan Standar Harga Satuan, Standar Harga Satuan itu sendiri, pemanfaatan Standar Harga Satuan, dan tata cara perubahan Standar Harga Satuan.

Sep 20, 2026

Unggah oleh Logic