PERATURAN BUPATI SOPPENG - PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 - 61 TAHUN 2023

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ophelia

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2023 menetapkan petunjuk teknis pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2023. Regulasi ini mengatur dasar pertimbangan penyelenggaraan seleksi yang terbuka, kompetitif, transparan, dan nondiskriminatif, sekaligus merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN serta manajemen PPPK. Dokumen memuat ketentuan umum, termasuk definisi daerah, bupati, perangkat daerah, ASN dan PPPK, serta peran panitia seleksi dan mekanisme seleksi melalui SSCASN dan CAT.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SALINAN BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 61 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kegiatanuntuk memenuhikebutuhan pada Instansi Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 2. Bupati adalah Bupati Soppeng. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadikewenangan Daerah. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagipegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Panitia Seleksi Instansi adalah Kelompok yang dibentuk oleh Bupati Soppeng untuk melaksanakan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan PPPK. 9. Computer Assisted Test

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2023?

Untuk menjadi pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK, serta memperoleh ASN yang sesuai karakteristik penyelenggara pelayanan publik dan mampu menjalankan tugas pemerintahan.

Apa yang dimaksud dengan PPPK dalam peraturan ini?

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Istilah apa saja yang dijelaskan pada ketentuan umum, termasuk sistem seleksi?

Peraturan menjelaskan sejumlah definisi seperti CAT (Computer Assisted Test) dan SSCASN sebagai portal pelamaran terintegrasi berbasis internet untuk pengadaan ASN.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Ophelia