Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2020 - Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

Sep 2, 2026

Unggah oleh Hazel

Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2020 menetapkan perubahan kedua puluh dua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 terkait penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020. Dasar pertimbangan memuat kebutuhan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2020 pada dokumen pelaksanaan anggaran badan keuangan daerah. Pengaturan ini dituangkan dengan memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman18

Waktu Membaca28 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Menetapkan kebutuhan perubahan atas penjabaran APBD 2020

Mengingat

Dasar hukum (Undang-Undang)

Dasar hukum (Peraturan Pemerintah)

Dasar hukum (Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri)

Dasar hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Siak)

Ditetapkan dan Pengaturan Tindak Lanjut

BUPATI SIAK PROVINSI RIAUPERATURAN BUPATI SIAKNOMOR 75 TAHUN 2020 # TENTANG PERUBAHAN DUA PULUH DUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 177TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang:a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yangtelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Siak Tahun Anggaran 2020,perlu dilakukan PerubahanAtas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen PelaksanaanAnggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 4.02.4.02.01.16.17.5.2 pada Jenis Belanja Langsung; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PerubahanKedua Puluh Dua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2020; Mengingat :1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten RokanHilir,Kabupaten Siak,Kabupaten Karimun,Kabupaten Natuna,Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3902)sebagaimana telah diubahbeberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten RokanHulu,Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten Siak,Kabupaten Karimun,Kabupaten Natuna,Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6398); 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Pertanyaan Umum

Apa dasar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2020?

Peraturan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 serta menindaklanjuti pertimbangan tersebut dengan menetapkan perubahan atas penjabaran APBD 2020.

Perubahan apa yang diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2020?

Peraturan ini mengatur perubahan kedua puluh dua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020.

Peraturan ini berkaitan dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang mana?

Peraturan ini menyinggung dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dengan rujukan nomor DPA-SKPD yang disebut dalam pertimbangan penetapan perubahan.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Hazel