Laporan Semester II Tahun 2025 - Bagian Kepegawaian

Sep 10, 2026

Laporan Semester II Tahun 2025 Bagian Kepegawaian Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin merangkum perkembangan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian secara berkala. Laporan ini menekankan evaluasi kinerja kepegawaian secara keseluruhan melalui transisi dan penerapan e-Kinerja BKN, serta pengacuannya pada regulasi pengelolaan kinerja ASN. Uraian mencakup peran urusan kepegawaian, kebutuhan dukungan data bagi pimpinan, kesesuaian rencana kinerja individu, dan dasar hukum penyelenggaraan kepegawaian.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman29

Waktu Membaca45 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

LAPORAN SEMESTER II TAHUN 2025 BAGIAN KEPEGAWAIAN BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN KATA PENGANTAR Laporan kepegawaian disusun dengan tujuan dapat menyajikan perkembangan kegiatan Kepegawaian secara berkala dengan tujuan untuk menilaidan mengevaluasi kinerja kepegawaian secara keseluruhan termasuk prosesadministrasi kepegawaian. Pengukuran Kinerja kepegawaian sejak tahun 2022 sudah berbasis e-Kinerja yang merupakan masa transisi dari e pegawai ke e-kinerja BKN . Namun pada tahun 2025 ini E-kinerja BKN sudah diimplementasikan seluruhnyasehingga penilaian kinerja sudah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pelayanan terhadap kepegawaian diharapkanlebih meningkat kerena data tersebut sangat diperlukan oleh pimpinan dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja individu sehingga dapat melakukan penilaiansecara obyektif dan memenuhi ekspektasi pimpinan. Kinerja kepegawaian yang baik diukur dengan sesuainya rencana kinerja individu dan capaian IKU Organisasi. Mandiangin , 9 September 2025 Bagian Kepegawaian BPBAT Mandiangin AKMAL, S. Pi NIP. 197907172008011020 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut, BPBAT Mandiangin mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dankerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan danevaluasi serta laporan; 2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar; 3. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar; 4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar; 5. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar; 6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan budidaya air tawar; 7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar; 8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar; 9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksiperikanan budidaya air tawar; 10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan Pelaksanaan urusan kepegawaian Dalam melaksanakantugas selama Semester II tahun 2025 urusan kepegawaian melaksanakan tugas administrasi kepegawaian antara lain : 1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS. 2. Pengadaan PNS 3. Mutasi Kepegawaian 4. Status dan Kedudukan Hukum Kepegawaian PNS 5. Jabatan Struktural Dan Fungsional 6. Peningkatan Pendidikan 7. Mutasi Lain-Lain 8. Pendidikan dan Pelatihan 9. Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan 10. Tata Usaha Kepegawaian 11. Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian Pemberhentian Pegawai 12. Sistem Rekrutmen Pegawai 13. Sistem Pengembangan Jabatan 14. Sistem Ketatausahaan Kepegawaian 15. Pelaporan 16. Pelaksanaan Tugas Tambahan Untuk terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian tersebut tidak lepas dari peran pegawai khususnya di urusankepegawaian yang mempunyai kemampuan, ketrampilan, sikap dan prilaku dalam melaksanakan tugas. B. DASAR HUKUM a. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahu

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penyusunan Laporan Kepegawaian Semester II Tahun 2025?

Menyajikan perkembangan kegiatan kepegawaian secara berkala serta menilai dan mengevaluasi kinerja kepegawaian secara keseluruhan, termasuk proses administrasi kepegawaian.

Bagaimana penilaian kinerja kepegawaian dilakukan pada tahun 2025?

Penilaian mengacu pada penerapan e-Kinerja BKN secara penuh dan selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN.

Apa yang menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan urusan kepegawaian?

Laporan mencantumkan berbagai regulasi, termasuk ketentuan pengadaan dan pengangkatan PNS, kenaikan pangkat, cuti, disiplin, serta regulasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pedoman pengendalian/pengelolaan kinerja.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Riley West