[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-227690-113":3,"detail-sidebar-cat-0-id-113":80,"doc-detail-227690-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":73,"head_meta":75,"extra_data":77,"updated_unix":79},113,"id","self-declaration-letter-for-writing-own-thesis-dina-yanti-hasibuan","Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri Dina Yanti Hasibuan","","Surat pernyataan ini memuat identitas penulis Dina Yanti Hasibuan (NIM 1810300028) dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Tata Negara serta judul skripsi tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca revisi UU No. 19 Tahun 2019. Penulis menyatakan naskah yang diserahkan merupakan karya sendiri, tanpa karya atau pendapat pihak lain kecuali sebagai acuan atau kutipan ilmiah yang lazim. Pernyataan dibuat dengan kesungguhan dan kesediaan menerima sanksi sesuai Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa.",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/ujian/","Ujian",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/self-declaration-letter-for-writing-own-thesis-dina-yanti-hasibuan/227690/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/self-declaration-letter-for-writing-own-thesis-dina-yanti-hasibuan/227690.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Finn","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-21","2026-09-10",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":30},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Apa isi utama surat pernyataan menyusun skripsi sendiri?","Question",{"text":62,"@type":63},"Penulis menyatakan skripsi yang diserahkan adalah karya orisinalnya sendiri dan tidak memuat karya atau pendapat pihak lain kecuali sebagai acuan/kutipan ilmiah yang lazim.","Answer",{"name":65,"@type":60,"acceptedAnswer":66},"Judul skripsi dalam dokumen ini membahas isu apa?",{"text":67,"@type":63},"Dokumen membahas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca revisi UU No. 19 Tahun 2019 atas UU No. 30 Tahun 2002.",{"name":69,"@type":60,"acceptedAnswer":70},"Bagaimana metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut?",{"text":71,"@type":63},"Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, disertai bahan hukum primer dan sekunder serta teknik studi pustaka.","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":74,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":76,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":78,"site_id":7},227690,1789012773,{"code":4,"msg":81,"data":82},"success",[83,88,92,96,100,104,108,112,116,119,123],{"id":84,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":85,"show_sort_weight":86,"slug":87},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":89,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":90,"show_sort_weight":86,"slug":91},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":93,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":94,"show_sort_weight":86,"slug":95},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":97,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":98,"show_sort_weight":86,"slug":99},51,"Komik","comic",{"id":101,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":102,"show_sort_weight":86,"slug":103},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":105,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":106,"show_sort_weight":86,"slug":107},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":109,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":110,"show_sort_weight":86,"slug":111},49,"Sastra","literature",{"id":113,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":114,"show_sort_weight":86,"slug":115},52,"Teknologi","technology",{"id":117,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":86,"slug":118},50,"exam",{"id":120,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":121,"show_sort_weight":86,"slug":122},57,"Umum","general",{"id":124,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":125,"show_sort_weight":4,"slug":126},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":81,"data":128},{"doc_id":78,"user_id":129,"nickname":42,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":117,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":30,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":136,"language":137,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":12,"update_tm":79,"read_time":141},34359740700684,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/1f400023980c374ae676?_k=1777273430885731487","SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI  \nSaya bertanda tangan di bawah ini :  \nNama : Dina Yanti Haibuan  \nNIM : 1810300028  \nFakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  \nJudul Skripsi : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam  \nSistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  \nDengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar  \nmerupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau  \npendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali  \nsebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah  \nlazim.  \nPernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari  \nterdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia  \nmenerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa  \nUIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar  \nakademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan  \nyang berlaku.  \nPadangsidimpuan, 09 Desember 2022  \nDina Yanti Hasibuan  \nNIM. 1810300028  \nREPUBLIKINDONESIA  \nABSTRAK  \nNama : Dina Yanti Hasibuan  \nNIM : 1810300028  \nProgram Studi: Hukum Tata Negara  \nJudul : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem  \nKetatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  \nKomisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independenyang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ketika Undang-Undang ini direvisiterjadi perubahan yang sangat signifikan terkait kedudukan KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 dijelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalahlembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Denganadanya perubahan tersebut kedudukan KPK yang awalnya lembaga negara yang bersifat independen menjadi masuk dalam rumpun eksekutif. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dianggap bisa melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.  \nBerdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah revisi UU No. 19 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap kewenangan KPK dengan menggunakan teori lembaga negara, teori legislasi, teori kekuasaan, dan teori independensi.  \nJenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan Undang-Undang. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahan Hukum Sekunder diambil dari buku-buku, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, youtobe, dan internet. Bahan Non Hukum yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan terhadapbahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.  \nHasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga negara bantu yang bersifat independen ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kedudukan KPK berubah menjadi lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutifsehingga kedudukannya sudah disetarakan dengan lembaga kepolisian dankejaksaan namun memiliki sifat ad hoc (tidak permanen) . Adapun dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga membawa beberapa perubahan yang dinilaimelemahkan kewenangan KPK yang membuat ruang gerak KPK me","cbCait9ximnNNIuH","https://ap.wps.com/l/cbCait9ximnNNIuH","pdf",2679271,122,"Indonesian","# Abstrak\n## Identitas Penulis\n## Pernyataan Orisinalitas\n## Metode Penelitian\n## Hasil Penelitian","[{\"question\":\"Apa isi utama surat pernyataan menyusun skripsi sendiri?\",\"answer\":\"Penulis menyatakan skripsi yang diserahkan adalah karya orisinalnya sendiri dan tidak memuat karya atau pendapat pihak lain kecuali sebagai acuan/kutipan ilmiah yang lazim.\"},{\"question\":\"Judul skripsi dalam dokumen ini membahas isu apa?\",\"answer\":\"Dokumen membahas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca revisi UU No. 19 Tahun 2019 atas UU No. 30 Tahun 2002.\"},{\"question\":\"Bagaimana metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut?\",\"answer\":\"Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, disertai bahan hukum primer dan sekunder serta teknik studi pustaka.\"}]","Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri Dina Yanti Hasibuan | PDF",188]